Berita Terkini

Cirebon – Dalam rangka memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan memperkuat nilai-nilai demokrasi berbasis keagamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melalui audiensi yang dilaksanakan pada Jumat, (1/8). Audiensi ini membahas rencana kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih, khususnya di lingkungan madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menyampaikan bahwa KPU terus memperluas cakupan pendidikan pemilih melalui berbagai pendekatan strategis. “Kami datang ke sini sebagai langkah kemitraan strategis kami dengan Kemenag dalam program Infiltrasi. Artinya kita ikut dalam setiap program Kemenag berserta jajaran di bawahnya,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya menyasar kelompok calon pengantin dalam program sosialisasi pemilih, khususnya dalam kegiatan Pembinaan Perkawinan Pra-Nikah (P4) yang rutin dilaksanakan oleh Kemenag melalui KUA. Menurutnya, hal ini penting karena calon pengantin termasuk dalam kategori warga yang berpotensi mengalami perubahan status pemilih, baik dari sisi domisili, status pernikahan, maupun perpindahan tempat tinggal pasca menikah. “karena hal ini kaitannya dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid mengatakan bahwa KPU akan menghadirkan program "Santri Melek Pemilu" (Sampel). Program ini ditujukan bagi kalangan santri di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari strategi pendidikan pemilih berbasis nilai-nilai religius. Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, Slamet, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan mendukung program-program pendidikan pemilih di lingkungan Kemenag. “Kita ada puluhan ribu siswa MTS, MA. Rekan-rekan KPU juga bisa melakukan roadshow ke KUA yang ada di Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan fasilitasi,” paparnya. KPU dan Kemenag sepakat untuk segera merancang kegiatan bersama, mulai dari sosialisasi kepemiluan maupun pendidikan pemilih berbasis keluarga dan mendorong partisipasi pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Cirebon - Dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menjalin koordinasi dan kolaborasi strategis dengan Dinas Pendidikan, Kamis (31/7). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih, khususnya di lingkungan sekolah dan satuan pendidikan menengah. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati mengatakan bahwa melalui forum koordinasi ini, KPU dan Dinas Pendidikan menyatukan visi dalam membangun kesadaran politik sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan pemilih tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pemilu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Esya juga menyampaikan bahwa KPU tidak hanya menargetkan sosialisasi kepada pemilih pemula, tapi juga forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Fokus kami juga menyasar ke komunitas guru-guru, karena dua program utama kita saat ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” paparnya. KPU meyakini bahwa kolaborasi dengan Dinas Pendidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai pemilih masa depan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid menyampaikan bahwa salah satu alasan strategis KPU menyasar siswa SMP dalam program pendidikan pemilih adalah untuk menyiapkan mereka sebagai pemilih cerdas sejak dini. “Karena sebagian besar dari mereka akan memasuki usia 17 tahun pada saat Pemilu atau Pilkada mendatang, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. KPU juga mendorong pemilih pemula untuk menjadi penyelenggara Pemilu,” jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyambut baik inisiatif koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan KPU. Ia menegaskan bahwa pendidikan demokrasi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Kegiatan ini diisi dengan diskusi, penyusunan rencana aksi bersama, dan pemetaan strategi penyampaian materi pendidikan pemilih yang kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik pelajar. Salah satu bentuk implementasi dari kerja sama ini adalah integrasi muatan pendidikan pemilih ke dalam kegiatan kesiswaan dan pelatihan demokrasi di sekolah melalui duplikasi metode Pemilu ke dalam pelaksanaan Pemilihan OSIS. Turut hadir pada kegiatan tersebut Anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Apendi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid dan Ketua Divisi Data dan Informasi, Khairil Ridwan beserta Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Intan Sugihartini.

Cirebon- Sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen terhadap masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di Aula Kantor KPU, Jumat (25/7). Hadir pada kegiatan tersebut Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon beserta para Kepala Subbagian dan seluruh staff sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial KPU sebagai lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga turut berperan dalam membangun semangat kebangsaan dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, Esya menambahkan, KPU tidak hanya fokus dalam urusan pemilu, tetapi juga dalam mendukung mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Esya mengatakan bahwa kegiatan ini juga dikaitkan dengan upaya mensukseskan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara Pemilu, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan kelancaran melalui doa bersama. “Kami juga memohon doa kepada adik-adik sekalian, kami sebagai penyelenggara negara semoga diberikan kesehatan lahir maupun batin, diberikan kekuatan, dihindarkan dari segala marabahaya, serta diselamatkan di dunia dan akhirat,” tuturnya. Kegiatan yang berlangsung penuh dengan kehangatan ini diisi dengan doa bersama, pemberian santunan, dan motivasi bagi anak-anak yatim. KPU berharap santunan ini tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga memberikan semangat dan harapan bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Cirebon – Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik serta mewujudkan kegiatan yang efektif, efisien, dan transparan, tidak hanya dibutuhkan penguatan kapasitas Tim Asesor Satuan Kerja, tetapi juga komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini disampaikan oleh Ispektur Wilayah II Sekretariat Jenderal KPU, Wahyu Yudi Wijayanti pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Kertas Kerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas Tahun 2025 yang diselenggarakan KPU RI secara daring, Kamis (17/7). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka penguatan kapasitas Tim Asesor Satuan Kerja dalam melakukan pengisian kertas kerja tersebut. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ujang Kusumah Atmawijaya, Sekretaris Andartua Sinaga, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Albet Giusti beserta staf turut hadir secara daring. Wahyu Yudi Wijayanti mewakili Sekretaris Jenderal dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah memberikan pedoman dan arahan bagi seluruh unit kerja di KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025. “Harapannya kegiatan ini memberikan pemahaman yang kompherensif dan dapat meningkatkan Kualitas SPIP Terintegrasi, sehingga penilaian maturitas SPIP tersebut dapat ditingkatkan,” tegasnya. Hadir sebagai narasumber Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP RI Guntur dan Aldisa Agung Prasetyo yang menyampaikan materi tentang “Overview dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Ia mengatakan bahwa manfaat penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu melakukan perbaikan kualitas perencanaan, mengenali dan mengatasi resiko-resiko atas pelaksanaan program, meminimalisir fraud dan manajemen SDM yang efisien. “Tujuan Penyelenggaraan SPIP ini untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan,” jelasnya.

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tahapan dan Laporan Penggunaan Dana Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (9/7). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati bersama Ketua Divisi Data dan Informasi Khairil Ridwan dan Kasubbag Parmas dan SDM Intan Sugihartini kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Turut hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, Ketua Divisi Data dan Informasi Ummi Wahyuni, Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i serta Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas Hedi Ardia. Hadir pula Plt. Sekretaris KPU Jawa Barat Syakir, Kabag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yunike Puspita serta Kasubbag Perencanaan Dini Lestari di ruang rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, Adie Saputro menegaskan bahwa pelaporan bukan sekedar administrasi, melainkan sarana evaluasi menyeluruh untuk memperkuat integritas pemilu dan Pemilihan ke depan. Ia juga mendorong pelibatan aktif partai politik dan kalangan kampus dalam refleksi regulasi kepemiluan. Hedi Ardia menambahkan pentingnya kehati-hatian dalam menjalin kerja sama eksternal, khususnya dengan pihak yang netral secara politik. “Mitra yang diajak harus netral secara politik agar tidak mengganggu independensi lembaga, baik dari sisi substansi maupun pendanaan,” tegasnya. Sementara Abdullah Sapi’i menyoroti peran sentral SDM sekretariat sebagai penopang keberlanjutan Lembaga serta melakukan  pengembangan kapasitas SDM baik dengan melakukan kajian-kajian terkait Undang-Undang, PKPU, SK, Surat Edaran dan lain-lain. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menutup kegiatan dengan apresiasi atas kepatuhan dan keseriusan KPU kabupaten/kota dalam menjalankan tahapan. Menurutnya, pelaporan ini adalah bagian dari proses akuntabilitas publik dan penguatan kelembagaan. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban pelaporan periodik sebagaimana Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tertanggal 20 Maret 2025. Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan.

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menetapkan jumlah total pemilih sebanyak 36.137.970 orang, dengan rincian 18.147.772 laki-laki dan 17.990.198 perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 360.951 pemilih baru, 148.941 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 114.757 perbaikan data. Proses ini mencakup 27 kabupaten/kota, 627 kecamatan, dan 5.957 desa/kelurahan.  Penetapan dilakukan pada Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan hybrid, Jumat (4/7). Hadir secara daring Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Data dan Informasi, Khairil Ridwan beserta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Indah Methasari dan operator. Pada semester I Tahun 2025, hasil rekapitulasi PDPB menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam komposisi pemilih. Faktor-faktornya sangat beragam, diantaranya terdapat pemilih baru, pemilih pindah domisili, pemilih TMS meliputi data kematian dan data ganda di mana data tersebut dilakukan verifikasi dan penyempurnaan. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih. Salah satu instrumen yang terpenting adalah tersedianya data pemilih yang mutakhir, akurat dan terpercaya. Rapat pleno ini, lanjut Ahmad, sebagai bentuk tindaklanjut amanat konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. PDPB bertujuan untuk memperbaharui Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya, serta menyediakan data dan informasi pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. “Melalui mekanisme Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Provinsi Jawa Barat memastikan komitmen untuk tidak hanya menjadikan pemutakhiran data pemilih ini bersifat periodik menjelang pemilu, tetapi sebagai proses yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif sepanjang tahun,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa rapat pleno terbuka ini bukan hanya bentuk formalitas, tetapi wujud nyata dari KPU dalam menghadirkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta semua pihak dan unsur terkait memiliki tanggungjawab yang sama dalam menjamin kualitas data pemilih. “Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung proses pemutakhiran ini dengan memberikan masukan dan tanggapan atas data yang kami sajikan, kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat agar tersampaikannya informasi yang sudah dilakukan pemutakhiran oleh KPU Kabupaten/Kota terutama dalam perubahan status kependudukan,” tegasnya. Pihaknya berharap ada sinergitas dan kolaborasi data yang dibangun antara KPU, Bawaslu, Disdukcapil, TNI, Polri, partai politik, masyarakat dan pihak-pihak terkait. “Kami menyadari bahwa data pemilih ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif melaporkan perubahan-perubahan datanya,” pungkasnya. Turut hadir pada kegiatan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat, Kesbangpol, Polda Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, Ketua dan Anggota Divisi Data dan Informasi beserta Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.