Berita Terkini

CIREBON - Kemeriahan budaya berpadu dengan semangat demokrasi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan Pendekatan Budaya di SMA Negeri 1 Soreang, Selasa (11/11). Lewat kegiatan bertema “Ngajaga Budaya, Ngamumule Demokrasi, Ngawujudkeun Jabar Istimewa”, KPU Provinsi Jawa Barat menginspirasi para pelajar untuk memahami politik dan demokrasi secara bijak—mulai dari panggung wayang hingga dunia digital.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya mengajak para siswa Gen Z untuk aktif berkolaborasi dengan KPU dalam menyebarkan semangat demokrasi dengan cara yang kreatif.

“KPU senang banget kalau Gen Z bisa kolaborasi. Kalian ini generasi yang multitasking—bisa belajar sambil nonton YouTube, sambil live di TikTok. Nah, kenapa nggak sekalian bikin konten tentang demokrasi yang seru dan bermanfaat?” ujarnya disambut tawa dan antusiasme para siswa.

Ia juga mengingatkan pentingnya etika berkomunikasi di era digital.
“Demokrasi itu dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita berkomunikasi setiap hari. Jadi, pelajar harus berkarakter, beretika, dan tentu saja Pancasilais. Jangan asal komentar di media sosial, jaga jari kita agar tidak menyebarkan hoaks,” pesannya.

Ahmad Nur Hidayat pun menantang siswa-siswi untuk berkreasi membuat poster bertema “Demokrasi Sehat Versi Gen Z” serta mengajak mereka untuk memanfaatkan media sosial secara positif.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inovasi pendidikan politik yang menggabungkan nilai demokrasi dan budaya lokal.

“Pagelaran wayang golek hari ini bukan sekadar hiburan, tetapi media untuk menyampaikan pesan moral, kebangsaan, dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda agar memahami politik dengan cara yang santun, beretika, dan berkarakter,” tuturnya.

Rumondang juga mengingatkan besarnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan demokrasi. Dari 36 juta pemilih di Jawa Barat pada Pemilu 2024, sekitar 7,5 juta di antaranya adalah pemilih pemula.
“Mereka inilah masa depan bangsa. Kita harus memastikan anak-anak muda menjadi pemilih yang cerdas, arif, dan bijak dalam menentukan pilihan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapatnya.
“Jangan takut memberi mereka ruang untuk berbicara. Libatkan anak-anak muda dalam pengambilan keputusan. Dare to speak, berani berbicara dengan cara yang santun dan elegan,” ujarnya penuh semangat.

Rumondang menutup pesannya dengan mengangkat filosofi budaya lokal yang menjadi akar karakter bangsa.
“Wayang mengajarkan kebenaran, kejujuran, dan pengabdian. Itu nilai-nilai luhur politik yang berintegritas. Jangan pernah lupakan budaya kita, karena di sanalah jati diri kita,” tegasnya.

Agenda selanjutnya diisi dengan diskusi panel yang sarat inspirasi. Satu per satu narasumber hadir membagikan pandangan dan pengalaman mereka tentang pentingnya peran generasi muda dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia.

Pertama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, dalam paparannya menyampaikan pesan inspiratif kepada para siswa SMA Negeri 1 Soreang. Ia mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui pendidikan politik sejak dini.

“Ada tiga hal yang akan menentukan masa depan kalian semua,” ujarnya membuka. “Pertama, pendidikan. Kedua, pekerjaan. Dan ketiga, pemimpin yang membuat kebijakan.”

Menurutnya, dua hal pertama — pendidikan dan pekerjaan — bisa diupayakan secara pribadi. Namun, hal ketiga, yaitu pemimpin yang menentukan arah kebijakan, hanya bisa ditentukan melalui proses demokrasi, yaitu pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hedi menjelaskan perbedaan keduanya dengan lugas. “Pemilu itu memilih mereka yang membuat aturan: presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Pilkada memilih pemimpin yang mengambil keputusan dari jarak dekat, seperti gubernur, bupati, dan wali kota,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa baik Pemilu maupun Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Terakhir kita Pilkada pada 27 November 2024, yang menghasilkan Bupati Bandung saat ini, yaitu Bupati Dadang Supriyatna,” ujarnya disambut tepuk tangan para siswa.

Lebih lanjut, Hedi menjelaskan peran penting KPU sebagai penyelenggara pemilu. “KPU bertugas menyiapkan seluruh proses pemilihan, memastikan suara rakyat tidak disalahgunakan, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.

Selain KPU, terdapat juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya proses agar tetap jujur dan adil, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengadili pelanggaran etik penyelenggara.

Hedi pun menekankan pentingnya kesadaran bagi para siswa sebagai pemilih pemula. “Bagi yang sekarang masih berusia 15 atau 16 tahun, pada 2029 nanti sudah bisa memilih. Syaratnya mudah — berusia 17 tahun atau sudah menikah, tidak dicabut hak pilihnya, terdaftar sebagai pemilih, dan bukan anggota TNI atau Polri,” jelasnya.

Ia mengajak para pelajar untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. “Jangan membenci politik, karena tidak ada satu pun keputusan di negeri ini yang lepas dari politik. Mau sekolahnya bagus, jalanan mulus, lingkungan bersih—semuanya hasil keputusan politik,” tegasnya.

Hedi menutup dengan pesan penuh semangat kepada para siswa untuk menjadi generasi yang sadar akan hak politiknya.
“Rugi kalau nanti kalian tidak menggunakan hak pilih di TPS. Ingat, kalian bukan hanya penghuni masa depan, tapi penentu masa depan. Pada waktunya nanti, kalianlah yang akan berkata kepada Jawa Barat, ‘Hari ini aku menentukan pilihan untuk masa depan yang lebih baik.’”

Pembicara berikutnya, Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama Dekranasda Kota Bandung, Anisa Nurhopipah Diastra mengangkat isu apatisme pemilih pemula. Menurutnya, banyak anak muda yang merasa suara mereka tidak berpengaruh, padahal justru sebaliknya.

“Dulu waktu pertama kali punya hak pilih, saya tidak mencoblos karena berpikir satu suara saya tidak penting. Tapi ternyata salah besar. Suara yang tidak digunakan justru bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya,” ungkapnya.

Anisa juga menyoroti bahaya politik uang.
“Bayangkan, dikasih uang seratus ribu tapi menderita lima tahun. Mau seperti itu? Lebih baik gunakan hak pilih dengan bijak,” ujarnya memantik refleksi peserta.

Selanjutnya, Pegiat Demokrasi Kabupaten Bandung, Rangga Julian, membahas peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik. Ia mengajak para siswa untuk mengubah algoritma media sosial mereka menjadi lebih “cerdas”.

“Kalau yang sering ditonton cuma konten viral, ya berandanya akan penuh hal-hal begitu. Mulai sekarang, tonton konten politik yang positif. Kalau ada konten KPU, jangan lupa like, comment, dan share!” serunya.

Narasumber terakhir, perwakilan Forum Pemuda Asia Afrika sekaligus anggota Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama, Priyanka Puteri Ariffia berbagi pandangannya tentang pentingnya peran anak muda dalam demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Kita ini sedang memilih nahkoda bangsa. Tapi nahkoda tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman dengan berbagai keahlian akan menjadi bagian penting dalam membantu arah kebijakan ke depan,” tuturnya.

Priyanka mengajak para siswa untuk mulai peduli dengan kebijakan publik sejak dini.
“Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang arah kebijakan. Apa yang kalian lakukan hari ini akan membentuk masa depan negeri ini. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan berani berpendapat,” pungkasnya.

Diskusi ditutup dengan suasana penuh semangat. Para siswa tampak antusias bertanya dan berdiskusi.

Kegiatan ini semakin meriah dengan Pagelaran Wayang Demokrasi persembahan Bala Putra Giriharja 2 oleh Ki Dalang Yuda Deden Kosasih Sunarya, berkolaborasi dengan komedian Ohang.

Selain Kepala Sekolah SMA Negeri se-Kabupaten Bandung, kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, termasuk Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid.