Berita Terkini

CIREBON - Fenomena golput kultural menjadi sorotan dalam Parmas Insight Chapter #4 yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui tema “Apatisme Publik: Menyentuh Kelompok Golput Kultural”, forum ini mengupas akar apatisme politik di masyarakat — bukan semata karena ketidaktahuan, tetapi juga bentuk kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik.

Dua narasumber dari KPU Kabupaten Subang dan KPU Kabupaten Indramayu memaparkan realita di lapangan sekaligus strategi pendekatan kultural untuk mengembalikan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Subang, M. Ilham Ramadhan, menyoroti bahwa apatisme politik tidak bisa dipandang sekadar ketidaktahuan masyarakat terhadap politik.

“Apatisme politik bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik,” ujar Ilham.

Ia menjelaskan, golput kultural di Subang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial budaya, hingga kondisi psikologis dan politik. Menurut Ilham, fenomena ini juga tampak dari perbedaan partisipasi antarwilayah.

“Di wilayah selatan, seperti Kecamatan Ciater, partisipasi mencapai 82 persen. Sementara di wilayah utara atau pantura, belum ada yang menembus angka 70 persen,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Subang mengembangkan sejumlah strategi seperti sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, optimalisasi media sosial, transparansi proses pemilu, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dari Kabupaten Indramayu, Munawaroh menuturkan pengalamannya dalam mendekati komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, yang dikenal sebagai salah satu kelompok golput kultural di daerahnya.

“Mereka memiliki kepercayaan ngaji rasa dan tidak memiliki dokumen kependudukan. Mereka menganggap bahwa memilih satu kandidat berarti menyakiti kandidat lainnya,” ungkap Munawaroh.

KPU Indramayu, lanjutnya, menempuh pendekatan kultural yang menghormati nilai dan keyakinan komunitas tersebut.
“Kami menggunakan pendekatan cultural respect, melibatkan tokoh lokal dan pemimpin adat, serta membangun komunikasi yang empatik dan inklusif,” tambahnya.

Namun, tantangan tetap ada. “Mereka tidak mau membuat KTP karena keberatan dengan kolom agama yang dianggap tidak relevan dengan keyakinan mereka,” jelas Munawaroh.

Dalam arahannya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, mengapresiasi jalannya diskusi yang dinilai sangat aktif dan partisipatif.

“Saya mencatat tiga kata kunci dari diskusi hari ini: ngaji rasa, kekecewaan, dan harapan,” ujar Hedi. “Demokrasi selalu berjalan di antara dua tepi itu. Kekecewaan seharusnya membuat kita melakukan refleksi kritis, sementara harapan menjadi bahan bakar untuk terus bergerak.”

Hedi menegaskan bahwa kerja di KPU tidak semata teknis menghitung suara, melainkan juga kerja kebudayaan.
“Kerja di KPU adalah ngaji rasa — belajar membaca rasa masyarakat: rasa percaya, rasa jenuh, dan rasa ingin didengar,” tegasnya. “Politik yang sehat lahir dari rasa saling percaya antara pemilih, peserta, dan penyelenggara.”

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan media digital KPU sebagai wajah lembaga di ruang publik.
“Website dan media sosial harus dikelola secara profesional, humanis, dan berkelanjutan. Semua komisioner perlu menulis, karena tulisan adalah bentuk legacy,” ujar Hedi.

Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya rendahnya partisipasi elektoral, tetapi juga menurunnya keterlibatan warga dalam percakapan tentang demokrasi.

“Parmas Insight bukan sekadar ritual, tapi ruang belajar bersama untuk memahami publik dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap demokrasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, bersama Kepala Subbagian Parmas dan SDM, Intan Sugihartini, serta staf sekretariat.