Galeri Foto Kegiatan

KPU Kabupaten Cirebon memberikan dukungan dan motivasi kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS pada Kamis (22/1/2026), bertempat di Aula Pangeran Walangsungsang. Kegiatan ini menjadi ruang penyemangat sekaligus bekal awal bagi para CPNS sebelum memasuki tahapan penting dalam perjalanan mereka sebagai aparatur negara. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, Sekretaris Andartua Sinaga, serta seluruh Kepala Subbagian. Dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, para pimpinan berbagi motivasi sekaligus pengalaman pribadi saat menjalani pendidikan dan pelatihan dasar pada masa awal pengabdian mereka. Berbagai cerita dan pesan yang disampaikan menjadi penguat mental dan semangat bagi para CPNS agar siap menghadapi seluruh proses Latsar dengan percaya diri dan tanggung jawab. Tidak hanya tentang teknis pelatihan, tetapi juga nilai-nilai yang akan membentuk karakter sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Dalam arahannya, Masyhuri Abdul Wahid menekankan tiga nilai utama yang harus dipegang teguh oleh para CPNS, yakni pengetahuan, keterampilan, dan etika. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti Latsar dengan sungguh-sungguh, menjaga sikap dan integritas, serta menjadikan setiap tahapan sebagai kesempatan untuk berkembang dan menjadi yang terbaik.

KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring pada Kamis (22/1/2026). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan rencana kerja, sekaligus memperkuat koordinasi antar jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan se-Jawa Barat. Beragam agenda dan program kerja disusun sebagai upaya penguatan fungsi hukum dan pengawasan, mulai dari pelaksanaan rapat kerja rutin, optimalisasi Warta JDIH sebagai media informasi kegiatan dan produk hukum, hingga program sharing hukum kepemiluan melalui media sosial dan penyuluhan hukum. Tak hanya itu, pembahasan studi kasus hukum kepemiluan, penguatan sistem informasi hukum (JDIH dan SIKUM), pendidikan pemilih pemula, percepatan pembangunan Zona Integritas, serta rapat koordinasi dan evaluasi Divisi Hukum dan Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana kerja tahun 2026. KPU Kabupaten Cirebon turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan kehadiran Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cirebon, Ujang Kusumah Atmawijaya, bersama Kasubbag Teknis dan Hukum serta staf. Melalui rapat kerja ini, diharapkan seluruh KPU Kabupaten/Kota dapat menjadikan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai acuan bersama, menginternalisasikannya di satuan kerja masing-masing, serta terus meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM dalam menyongsong tahapan pemilu mendatang.

Parmas Insight Chapter #12 kembali hadir sebagai ruang berbagi gagasan dan strategi dalam memperkuat partisipasi pemilih pemula dan Generasi Z di era digital, Rabu (21/1/2026). Mengusung tema “Pemilih Pemula dan Generasi Z: Strategi Masuk Sekolah dan Kampus, Tantangan Era Digital”, kegiatan ini menjadi forum diskusi yang relevan dalam menjawab tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih di tengah perubahan pola komunikasi generasi muda. Kegiatan ini menghadirkan Keynote Speech Bayu Rakhmana, Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Barat, serta dipandu oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat. Diskusi semakin kaya dengan paparan tiga narasumber Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dari KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Bandung, dan KPU Kota Sukabumi, yang berbagi pengalaman serta praktik baik dalam menjangkau pemilih pemula melalui sekolah, kampus, dan media digital. Parmas Insight Chapter #12 menegaskan bahwa upaya menjangkau pemilih muda memerlukan pendekatan yang adaptif dan relevan dengan realitas keseharian Generasi Z. Meski aktif di ruang digital, tantangan seperti rendahnya literasi politik, infodemi, disinformasi, dan apatisme politik masih menjadi pekerjaan bersama. Diskusi yang diikuti Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cirebon beserta jajaran ini menekankan pentingnya penguatan pendidikan pemilih melalui kolaborasi lintas sektor, pendekatan digital yang mengikuti tren, keterlibatan komunitas, serta pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu. Fokus sosialisasi pun diarahkan untuk bergeser dari sekadar bagaimana memilih menjadi mengapa memilih itu penting. Sejalan dengan hal tersebut, Kadiv Sosdikih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid menyoroti perlunya konten kepemiluan yang lebih relevan bagi Generasi Z, dengan menjadikan isu-isu seperti kesehatan mental, ketahanan ekonomi, peluang kerja, pendidikan, dan lingkungan sebagai pintu masuk komunikasi. Dengan memperkuat sinergi kelembagaan, terutama kolaborasi Pentahelix, khususnya dengan kalangan bisnis atau swasta melalui CSR, pendidikan pemilih diharapkan tumbuh sebagai budaya literasi demokrasi yang berkelanjutan.

KPU Kabupaten Cirebon mengikuti Rapat Penjelasan Teknis Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Gelombang IV Tahun 2026 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat secara daring pada Rabu (21/1/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional ini menjadi langkah awal bagi para CPNS untuk mengenal lebih dekat proses pembelajaran yang akan mereka jalani selama Latsar Tahun 2026. Melalui rapat ini, peserta mendapatkan gambaran utuh mengenai pelaksanaan Latsar yang akan berlangsung dengan metode blended learning—mulai dari pembelajaran mandiri melalui MOOC, pembelajaran jarak jauh, hingga pembelajaran klasikal secara tatap muka. Penjelasan teknis ini juga menjadi ruang berbagi informasi terkait jadwal, tata tertib, serta komitmen yang harus dijalani peserta selama proses Latsar.

KPU RI menggelar Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Rabu (21/1/2026) secara daring. Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna, menekankan bahwa standar reviu menjadi dasar penting bagi aparat pengawasan internal dalam menjalankan evaluasi laporan keuangan kementerian/lembaga secara profesional dan bernilai tambah. Dari sisi pengelolaan aset dan persediaan, Nur Wakit Ali Yusron, Plt Kepala Biro Pengelola Barang/Jasa dan BMN, mengingatkan pentingnya penyelesaian transaksi dan to do list SAKTI, opname fisik berkala, serta penataan persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan agar data keuangan sesuai kondisi riil. Sementara itu, Amirzah, Kepala Bagian Administrasi, memaparkan komponen utama laporan keuangan hingga tahapan tutup periode, termasuk pentingnya koordinasi dan validasi seluruh modul SAKTI sebelum penutupan buku. Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, serta staf KPU Kabupaten Cirebon turut hadir mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman tentang standar reviu laporan keuangan, potensi permasalahan yang sering muncul, serta langkah-langkah pencegahan agar laporan keuangan semakin tertib dan berkualitas.

KPU Kabupaten Cirebon mengikuti Rapat Koordinasi KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang membahas penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, serta sosialisasi program Taspen secara daring, Selasa (20/1/2026). Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis pasca tahapan pemilu untuk memastikan kinerja kelembagaan tetap berjalan optimal, profesional, dan berkelanjutan. Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah kebijakan utama, salah satunya pelaksanaan In-House Training (IHT) secara rutin. IHT akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10.00–12.00 WIB, dimulai pada 27 Januari 2026, dengan pola dua minggu sekali dan dilaksanakan secara bergilir oleh 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rakor ini juga menegaskan tiga prioritas utama pasca tahapan, yakni monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan capaian KPU memperoleh Grade A dari Kementerian PANRB, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kelembagaan dan soliditas kerja tim. Ketiga prioritas tersebut diharapkan menjadi fokus bersama dalam membangun kinerja organisasi yang lebih efektif, adaptif, dan berintegritas. Aspek penertiban administrasi turut menjadi perhatian, antara lain kewajiban kehadiran penuh waktu di kantor, pengajuan izin cuti sesuai prosedur yang berlaku, serta pelaksanaan rapat pleno secara rutin minimal satu kali dalam satu minggu sebagai bagian dari penguatan koordinasi internal. Penguatan SDM bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi jangka panjang agar organisasi tetap sehat, adaptif, dan mampu menjaga kepercayaan publik.