Galeri Foto Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pendidikan, KPU Kabupaten Cirebon terus memperluas jangkauan pendidikan demokrasi di kalangan pelajar. Kali ini, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, hadir sebagai pembina upacara di SMP Negeri 3 Plered, Senin (20/10). Dalam amanatnya, Esya menegaskan bahwa tugas KPU sejalan dengan peran Dinas Pendidikan, yakni sama-sama mendidik generasi penerus bangsa. Ia menyebut para pelajar hari ini adalah calon pemilih yang akan menentukan arah bangsa pada Pemilu 2029 mendatang. Esya mengingatkan bahwa masa sekolah merupakan waktu terbaik untuk belajar tanggung jawab dan kepemimpinan. Kesalahan, menurutnya, adalah bagian dari proses belajar sebelum kelak menjadi pemimpin di masyarakat. Esya berharap kegiatan pendidikan pemilih di sekolah dapat memperkuat kesadaran demokrasi sejak dini, sekaligus menjadi langkah awal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu mendatang. “Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Cirebon ingin menyemai benih-benih demokrasi agar generasi muda tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, berintegritas, dan berperan aktif dalam membangun masa depan bangsa,” tegasnya. Selepas upacara bendera, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, melanjutkan kegiatannya di SMP Negeri 3 Plered dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada panitia pemilihan Ketua OSIS. Ia menyebut pemilihan OSIS sejatinya merupakan simulasi sederhana dari praktik demokrasi di Indonesia. “Kalau di sekolah kalian memilih ketua OSIS, maka di tahun 2029 nanti kalian akan memilih presiden, anggota DPR, dan DPD. Prinsipnya sama: belajar berdemokrasi dan memilih pemimpin yang punya visi, kemampuan, serta bisa dipercaya,” ungkapnya. Ia pun mengajak siswa menjadi pemilih cerdas dan berintegritas, yang menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon, bukan karena ikut-ikutan. Dalam kesempatan itu, Esya memperkenalkan prinsip dasar pemilu yang Luber dan Jurdil — langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menjelaskan bahwa pemilu adalah proses yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dan dijaga kerahasiaannya. Lebih jauh, Esya juga menguraikan tahapan pemilihan Ketua OSIS yang mirip dengan pemilu nasional, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. “Dari proses ini, kalian belajar disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan,” ujarnya. Dalam Bimtek tersebut, Esya turut berbagi kisah inspiratif tentang pemikiran Bung Hatta dalam buku Demokrasi Kita. Ia menjelaskan bahwa Bung Hatta menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan gotong royong dan musyawarah, bukan individualisme. “Demokrasi kita harus berkeadaban — yang memperkuat kebersamaan dan kesejahteraan,” tegas Esya. Menurutnya, demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menang atau paling populer, melainkan tentang bagaimana membangun kebersamaan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam konteks sekolah, Esya menekankan bahwa ketua OSIS harus menjadi pemimpin yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi siswa, serta mampu menyalurkan suara teman-temannya dengan tanggung jawab. Menutup kegiatan, Esya memberikan pesan inspiratif kepada para siswa agar berani gagal dan terus belajar dari pengalaman. “Lawan kebodohan, karena itu dosa terbesar. Habiskan jatah gagal dan salah kalian sejak dini, supaya kelak siap menjadi pemimpin yang tangguh, jujur, dan berintegritas,” ujarnya. Esya juga menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Cirebon selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin belajar tentang demokrasi dan kepemiluan. “Sekarang zamannya deep learning — pembelajaran mendalam. Jadi mari kita terus belajar dan bertukar pengetahuan agar semakin paham arti demokrasi sejati,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia resmi meluncurkan hasil Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 dalam acara Rapat Koordinasi dan Launching IPP 2024 pada Jumat (17/10) sebagai alat ukur empiris tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Hasil pengukuran menunjukkan mayoritas provinsi dan kabupaten/kota berada pada kategori engagement, menandakan penguatan partisipasi publik dan arah demokrasi Indonesia yang semakin inklusif dan bermakna. Acara dibuka oleh Ketua KPU RI, Mohammad Afifuddin, yang dalam sambutannya menyampaikan sejumlah hal penting terkait dinamika kelembagaan, tantangan pemilu ke depan, serta arah penguatan partisipasi masyarakat. Afifuddin menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar proses teknis, melainkan sebuah konteks yang menuntut pemahaman terhadap dinamika sosial dan komunikasi publik. “Dulu kita tidak pernah berhadapan dengan situasi di mana dokumen seperti ijazah calon dipersoalkan publik. Ini tantangan baru, terutama bagi Divisi Parmas dan PPID,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kemampuan menghadapi krisis komunikasi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap KPU. “Cara terbaik menangkal misinformasi adalah dengan menyampaikan apa yang benar-benar kita kerjakan, bukan hal-hal yang tidak kita lakukan,” tegasnya. Dalam arahannya, Afifuddin juga mengingatkan pentingnya keberanian dalam menggunakan kewenangan. “Kita pakai kewenangan, dikritik orang. Tapi kalau tidak dipakai, lebih bahaya lagi—masa punya kewenangan tapi tidak digunakan?” ujarnya. Menurutnya, penyelenggara pemilu harus mampu menerjemahkan aturan (teks) sesuai dengan konteks yang berkembang di lapangan. penyelenggaraan pemilu, lanjut Afif, bukan hanya urusan teori, tetapi juga praktik langsung. Ia mengibaratkannya dengan petani yang lebih terampil mencangkul dibanding akademisi yang hanya membaca buku. “Ilmu kepemiluan itu ilmu keterampilan. Orang yang terjun langsung di lapangan akan lebih memahami kompleksitas penyelenggaraan,” jelasnya. Salah satu tantangan terbesar saat ini, lanjut Afifuddin, adalah pengelolaan arus informasi di media sosial. “Sekarang informasi bisa berubah makna di tangan publik. Karena itu, penyelenggara pemilu harus menjadi influencer positif—penyampai pesan yang membangun dan memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya. Afifuddin juga mengapresiasi berbagai inisiatif daerah dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kerja KPU. Ia berharap peluncuran IPP 2024 dapat menjadi sarana untuk menunjukkan capaian partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat strategi pendidikan pemilih ke depan. Afifuddin menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu serentak pertama dan mungkin terakhir dalam sejarah Indonesia. “Kita satu-satunya negara yang melaksanakan pemilu serentak dalam tahun yang sama. Ini prestasi besar yang patut kita banggakan,” ujarnya. Menjelang tahun anggaran 2025, Afifuddin menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran KPU yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun, serta mengapresiasi peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Anggaran besar harus diimbangi dengan tanggung jawab besar pula,” tegasnya. Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran KPU untuk terus menjaga semangat kebersamaan. “Kalau satu sakit, yang lain ikut sakit. Kalau satu senang, yang lain ikut senang. Kita ini keluarga besar,” pesannya. Rapat Koordinasi dan Launching Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 ini diisi dengan sesi diskusi pleno yang menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga penyelenggara pemilu dan mitra strategis. Forum ini menjadi wadah penting untuk membedah hasil pengukuran IPP 2024 dan memperkuat arah kebijakan partisipasi masyarakat di masa mendatang. IPP 2024 menjadi alat ukur empiris untuk melihat pergeseran dari demokrasi elektoral menuju demokrasi partisipatoris, yang menekankan keterlibatan warga di seluruh siklus pemilu. Indeks ini disusun berdasarkan lima variabel utama: registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta tingkat kehadiran pemilih ( voter turnout ). Pengukurannya menggunakan tiga klasifikasi, yaitu involvement (keterlibatan, skor < 60), engagement (aksi, skor 60–77,5), dan participatory (komitmen penuh, skor > 77,5). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi, 4 provinsi (10,8%) masuk kategori participatory , 31 provinsi (83,8%) berada pada kategori engagement , dan 2 provinsi (5,4%) termasuk involvement. Sementara di tingkat kabupaten/kota, 24 daerah (4,7%) masuk kategori participatory , 446 daerah (87,8%) dalam engagement , dan 38 daerah (7,5%) termasuk involvement . Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, bersama Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM, Intan Sugihartini hadir mengikuti kegiatan tersebut secara daring.

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai sektor, peningkatan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Teknologi AI kini hadir bukan hanya sebagai bentuk inovasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, KPU RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Kerja Cerdas: Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (AI)” pada Jumat (17/10). Kegiatan ini menghadirkan Arief Pribadi, seorang AI & Enterprise Cloud Architect, sebagai narasumber yang membagikan wawasan mengenai penerapan teknologi AI dalam mendukung kinerja kelembagaan secara efektif dan inovatif. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Masyhuri Abdul Wahid, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Khairil Ridwan, Sekretaris Andartua Sinaga dan Staf Sekretariat juga turut hadir secara daring untuk mengikuti sesi pembelajaran dan berbagi praktik penerapan teknologi digital dalam mendukung tata kelola organisasi yang lebih modern dan adaptif. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk memperkuat kapasitas sekaligus memperluas wawasan jajaran KPU dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan kompetensi menjadi kunci bagi aparatur KPU agar dapat bekerja lebih cerdas, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Ia juga mendorong seluruh peserta untuk tidak hanya hadir sebagai pendengar, tetapi aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman agar hasil kegiatan dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan. Kepala Pusat Data dan Informasi KPU RI, Mashur Sampurna Jaya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas, sekaligus membangun budaya kerja yang berbasis inovasi dan teknologi modern. Sebagai narasumber, Arief Pribadi, AI & Enterprise Cloud Architect, menjelaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan menggantikan manusia, melainkan menjadi alat bantu yang memperkuat kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan. “AI memang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibanding otak manusia dalam hal kecepatan, daya simpan, dan kemampuan mengelola informasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkannya secara tepat,” jelasnya. Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa AI merupakan sistem komputer yang dapat belajar dari data, memahami konteks, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Empat kemampuan utama AI meliputi melihat, memahami, memprediksi, dan menciptakan. Ia juga menjelaskan hubungan antara AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning. ML merupakan bentuk AI yang mampu belajar dari data melalui sensor atau indera buatan, sedangkan Deep Learning merupakan bagian lebih spesifik yang bekerja menggunakan jaringan saraf tiruan mirip cara kerja otak manusia. Dari sudut pandang perangkat teknologi, Arief menggambarkan bahwa jika prosesor merupakan “jantung” komputer, maka GPU adalah “otak” bagi AI, karena memiliki banyak inti (core) yang mampu memproses data dalam jumlah besar secara cepat dan paralel. Dalam paparannya, Arief juga membedakan dua kemampuan utama AI, yaitu Prediktif dan Generatif. Prediktif AI berfokus pada analisis data masa lalu untuk memprediksi kemungkinan di masa depan. Generatif AI, sebaliknya, mampu menciptakan hal baru berdasarkan pola data yang telah dipelajari sebelumnya. Agar AI dapat memberikan hasil yang relevan dan akurat, Arief menekankan pentingnya kemampuan membuat prompt atau instruksi yang jelas dan detail. “Prompting adalah seni memberikan perintah kepada AI agar menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan. Semakin spesifik perintah yang diberikan, semakin tepat pula hasil yang diperoleh,” ujarnya. Ia mencontohkan, jika kita hanya memberi instruksi “habiskan makan”, hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Namun jika diperinci menjadi “habiskan makan dalam 10 menit, tanpa sisa, menggunakan sendok, lalu minum air setelahnya,” maka hasilnya akan jauh lebih akurat - begitu pula dalam berinteraksi dengan AI. Arief juga mengingatkan bahwa AI tetap membutuhkan peran manusia sebagai pengarah dan pengontrol. “AI hanya membantu, tetapi kitalah yang harus memastikan hasilnya benar dan sesuai konteks,” tegasnya. Sebagai penutup, Arief menyampaikan bahwa AI bukan untuk menggantikan manusia, melainkan memperkuat kecerdasan manusia agar dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan transparan. Ia mendorong peserta untuk mulai memanfaatkan AI dari hal-hal sederhana, seperti membantu penulisan, analisis data, hingga berpikir strategis untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan.

KPU Kabupaten Cirebon mengawali Jum'at pagi (17/10/2025) dengan senam sehat bersama di halaman kantor. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, Para Kasubbag serta seluruh jajaran staf sekretariat. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terlihat saat seluruh peserta bergerak mengikuti irama senam, sekaligus menjadi momen untuk menjaga kesehatan dan mempererat kekompakan keluarga besar KPU Kabupaten Cirebon.

Cirebon - KPU Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kehadiran KPU Kabupaten Cirebon diwakili oleh Ketua Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Khairil Ridwan, serta didampingi oleh Sekretaris dan Operator Sidalih. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nurhidayat mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh jajaran KPU daerah yang tetap menjalankan berbagai kegiatan di tengah keterbatasan anggaran. Beliau juga menegaskan pentingnya mendukung empat program prioritas KPU, yakni Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemutakhiran Data Pemilih, Transformasi Digital, dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah agar setiap langkah penyelenggaraan Pemilu berjalan akurat, transparan, dan berintegritas. Adapun narasumber kegiatan, Yusfitriadi (Ketua Visi Nusantara Maju) memaparkan materi Validasi Data Pemilih dan Pemilihan, membahas persoalan klasik dalam data pemilih serta langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh. Kemudian Johny Jeirry Wempie Sumampow (Koordinator Komite Pemilih Indonesia) menyampaikan materi Problematika Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang menyoroti tantangan dalam menjaga akurasi data pemilih. Selanjutnya, Nuryamah (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat) memaparkan Evaluasi Pengawasan PDPB Triwulan III Tahun 2025 terhadap Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat, yang menunjukkan beberapa perbedaan data pada kategori TMS Meninggal Dunia, TMS Pindah Domisili, TMS Prajurit TNI, Pemilih Baru Berusia 17 Tahun, Sudah Kawin di bawah 17 Tahun, Pindah Masuk, serta hasil pengawasan uji petik yang dilakukan di tiap daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan narasumber, membahas berbagai isu teknis dan strategi peningkatan kualitas data pemilih. Acara kemudian ditutup oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni.

Dalam rangka penguatan peran dan kapasitas Divisi Hukum dan Pengawasan di lingkungan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #7, Kamis (16/10). Pada seri kali ini, tema yang diangkat adalah “Tata Cara Pembuatan Abstrak Keputusan, Resume Putusan, dan Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU.” Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ujang Kusumah Atmawijaya, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Albet Giusti, staf subbagian terkait, serta seluruh CPNS KPU Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan tersebut secara daring. Mengawali kegiatan, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail menekankan pentingnya peran aktif KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam mengelola media sosial JDIH sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum kepada publik. Ia mendorong agar setiap satuan kerja tidak hanya rutin membuat kegiatan, tetapi juga kreatif dalam menyajikan konten yang menarik, variatif, dan informatif, sehingga keberadaan JDIH KPU di media sosial dapat lebih dikenal dan mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Biro Hukum KPU RI melalui stafnya, Inti Faatuzahro, hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi “Tata Cara Pembuatan Abstrak Keputusan, Resume Putusan JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.” Ia menjelaskan bahwa abstrak keputusan merupakan uraian ringkas yang memuat alasan, dasar hukum, dan materi pokok dari suatu peraturan atau keputusan KPU. Penulisan abstrak, lanjutnya, harus berdasarkan dokumen resmi tanpa menambahkan opini atau penilaian, serta disusun maksimal dua halaman dengan format dan tata bahasa yang sesuai kaidah Bahasa Indonesia. “Abstrak merupakan cerminan dari Keputusan KPU yang disajikan dalam bentuk lebih ringkas, namun tetap harus mencerminkan isi keputusan secara utuh,” jelasnya. Inti kemudian mengulas sejumlah abstrak Keputusan KPU yang telah diterbitkan sebelumnya sebagai bahan kajian bersama. Dalam sesi tersebut, ia turut meninjau kesesuaian antara abstrak dengan keputusan aslinya, untuk memastikan bahwa setiap abstrak benar-benar mencerminkan isi keputusan secara utuh dan konsisten. Narasumber selanjutnya, Staf Biro Hukum KPU RI, Sefania Adam menyampaikan Ketentuan Pengelolaan Media Sosial JDIH KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ia menekankan bahwa pengelolaan media sosial JDIH KPU harus berlandaskan asas faktual, keterlibatan, dan kemudahan. Media sosial, kata dia, berperan sebagai sarana edukasi hukum, penyebarluasan produk hukum, serta penyampaian informasi kegiatan divisi hukum di lingkungan KPU. Selain itu, ia memaparkan prinsip-prinsip penggunaan akun resmi JDIH KPU yang ditetapkan melalui keputusan lembaga, serta larangan penyebaran konten yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk informasi hoaks dan konten yang bersifat provokatif. Menutup kegiatan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah menyampaikan harapan agar pelaksanaan Membahas Hukum (MH) kali ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengelola JDIH di seluruh tingkatan. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan forum seperti ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas dan konsistensi pengelolaan JDIH ke depan.