Galeri Foto Kegiatan

CIREBON - Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di wilayah Jawa Barat, salah satunya di Kota Cirebon berkaitan dengan Pemilu Anggota DPRD Dapil Kota Cirebon 2 tepatnya di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk. Sengketa PHPU di Kota Cirebon menjadi diskusi menarik dalam Program MH (Membahas Hukum) Seri #18 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Forum ini dihadiri Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, didampingi Kepala Bagian Teknis dan Hukum Sophia Kurnia Purba dan Kepala Subbagian Hukum Hasanuddin Ismail, serta diikuti KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat termasuk Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cirebon Ujang Kusumah Atmawijaya, Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Yohanes Prieston, beserta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf pelaksana dan CPNS, Kamis (9/4/2026). Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Cirebon Robby Aurysa Hutagalung selaku narasumber dan dimoderatori Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Ruly Ruslian Fauzi, memaparkan bahwa perkara berawal dari peristiwa adanya 1 surat suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Panjunan yang terdapat robekan di bagianl lipatan suara, bukan pada logo partai, nomor urut, dan nama caleg, namun dinyatakan sebagai surat suara rusak dan tidak sah. Kemudian di TPS 62 Kelurahan Pegambiran terdapat 3 suara yang telah dicoblos Pemohon, namun dinyatakan tidak sah karena ada robekan di bagian lipatan. Selain itu, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPK TPS 62 Kelurahan Pegambiran yang memiliki identitas kependudukan Kota Cirebon hanya mendapatkan 4 surat suara. Perkara tersebut disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Pada sesi penutupan, Aneu berharap sengketa PHPU di Kota Cirebon dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggara Pemilu di Jawa Barat, baik dari aspek pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terulang, maupun dari aspek pengelolaan permasalahan hukum di MK.

CIREBON - Pernahkah kita membayangkan sebuah pensil? Ia bisa digunakan untuk menulis atau menggambar hal indah, namun ia tak akan berguna jika ujungnya tumpul. Untuk menjadi tajam, ia harus rela disayat dan diraut. Pesan reflektif ini disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Apendi pada Apel Rutin Senin Pagi (6/4/2026) di halaman Kantor KPU Kabupaten Cirebon. Ia mengajak seluruh jajaran untuk melihat diri sendiri seperti pensil yang sedang berproses. Sebagai penyelenggara di tingkat Kabupaten, kita dituntut untuk terus "mengasah" diri agar tetap relevan dan bermakna. Proses mengasah itu mungkin melelahkan, namun itulah syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas kinerja kita melalui empat dimensi: Fisik yang Prima: Menjaga raga tetap sehat melalui pola hidup dan olahraga, karena etos kerja bermula dari tubuh yang bugar; Akal yang Terang: Memperkuat literasi dan pemahaman regulasi. Seperti penyusunan naskah ilmiah penataan Dapil yang tengah digarap, kerja kita harus berbasis data dan faktual, bukan fiksi; Jiwa yang Tenang: Menyeimbangkan hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama. Jika jiwa sehat, tak akan ada lagi "ego sektoral" dalam lembaga kita; Mental yang Tangguh: Menghargai satu sama lain dan tetap kokoh meski berada di bawah tekanan tugas yang dinamis. Ia menutup amanat dengan sebuah pengingat tulus: "Torehkanlah sejarah yang baik. Tinggalkan jejak yang membuat orang merasa kehilangan saat kita pergi, bukan justru merasa lega." Apel pagi diikuti Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran sekretariat.  

CIREBON - 53 persen bukan angka kecil. Itu adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi kita — yang sayangnya, sering kali tidak menyadari betapa besarnya diri mereka sendiri. Dan pagi ini (6/4/2026), KPU Kabupaten Cirebon datang ke SMAN 1 Dukupuntang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, menjadi pembina upacara. Ia mengajak ratusan siswa yang berbaris di hadapannya melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian mereka — bahwa kehidupan sehari-hari mereka, dari kualitas sekolah hingga jalan yang mereka lewati tiap pagi, tidak terlepas dari keputusan politik. Dan keputusan politik lahir dari suara rakyat. Termasuk suara mereka. Karena di bilik suara, tidak ada perbedaan jabatan. Suara seorang siswa SMA di Dukupuntang nilainya persis sama dengan suara seorang menteri, seorang pengusaha, seorang tokoh yang namanya sudah dikenal se-Indonesia. Satu orang, satu suara, satu nilai yang setara. Yang membedakan hanya satu hal: apakah suara itu digunakan dengan sadar, atau dibiarkan berlalu begitu saja. Di penghujung amanat, Masyhuri meminta para siswa mengucapkan sesuatu bersama-sama. Kalimat sederhana yang kemudian menggema di lapangan upacara itu — "Kami adalah generasi penentu". Tidak ada yang tahu persis seperti apa Indonesia dua puluh tahun ke depan. Tapi satu hal sudah pasti — ia akan sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh anak-anak yang hari ini masih belajar mengeja masa depan mereka sendiri.

KPU Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-544 Tahun 2026 pada Kamis, 2 April 2026, bertempat di Ruang Abhimata Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon tahun ini mengusung tema “Teteg lan Tutug”, yang mengandung makna keteguhan, konsistensi, dan komitmen dalam menuntaskan setiap amanah pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag. menyampaikan bahwa momentum 544 tahun perjalanan Kabupaten Cirebon menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat sinergi, menjaga persatuan, serta memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M. mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-544 dan berharap Cirebon terus menjadi daerah yang maju, berdaya saing, serta tetap menjaga nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah. KPU Kabupaten Cirebon yang diwakili Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Khairil Ridwan, SH. turut hadir sebagai bentuk dukungan dan sinergi dalam pembangunan daerah serta penguatan demokrasi di Kabupaten Cirebon. Momentum rapat paripurna ini juga ditandai dengan peluncuran salam khas masyarakat Cirebon “Kulo Nuwun… Mangga” sebagai simbol penghormatan, keramahan, dan perekat kebersamaan masyarakat Cirebon. Hari jadi bukan sekadar peringatan, tetapi refleksi perjalanan sejarah, budaya, dan kebersamaan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Mari bersama menjaga persatuan, merawat budaya, dan membangun Kabupaten Cirebon yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dirgahayu Kabupaten Cirebon ke-544! Teteg lan Tutug, Cirebon Maju dan Istimewa!

CIREBON - KPU Kabupaten Cirebon memulai bulan ini dengan penuh semangat melalui rapat internal strategis untuk menyusun program kerja April 2026. Bertempat di Aula Pangeran Walangsungsang, seluruh jajaran bersinergi baik secara tatap muka (luring) maupun dalam jaringan (daring) demi memastikan setiap langkah ke depan semakin terarah, efektif, dan berdampak. Momentum ini bukan sekadar pemutakhiran data pemilih, tapi wujud komitmen untuk: - Memperkuat koordinasi tim - Meningkatkan profesionalitas kerja - Menghadirkan kinerja yang transparan & akuntabel Dengan soliditas dan semangat kebersamaan, KPU Kabupaten Cirebon siap menghadirkan pelayanan kepemiluan yang semakin berkualitas!  

CIREBON - KPU Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024 secara daring dengan mengundang Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Rabu (1/4/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Dinas KPU Republik Indonesia yang memerintahkan setiap KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rangkaian kegiatan yang menjadi tupoksi Divisi Teknis Penyelenggaraan Tahun 2026, salah satunya yaitu pembuatan naskah ilmiah tentang Manajemen Teknis Kepemiluan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro didampingi Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Gemayel Paulus Aruan berkesempatan memberikan pemaparan secara lebih mendalam berkenaan teknis dan sistematika penyusunan naskah ilmiah, dan memastikan kesiapan serta progres naskah ilmiah yang tengah disusun KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Adapun tema naskah ilmiah untuk setiap KPU Kabupaten/Kota sebelumnya telah ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang dibuat berdasarkan pengalaman teknis manajerial Pemilu/Pemilihan. Dalam kesempatan tersebut, Adie juga mengingatkan kembali terkait kerangka waktu Penulisan Ilmiah Manajemen Teknis Kepemiluan yang harus diperhatikan KPU Kabupaten/Kota agar dapat diselesaikan tepat waktu. Adie juga berharap naskah ilimiah diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan tahapan dan kebijakan regulasi perundang-undangan.