Galeri Foto Kegiatan

Kepatuhan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Melalui SPIP, setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan diarahkan agar berjalan efektif, terdokumentasi dengan baik, serta menghasilkan capaian yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara terbuka, Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, dalam Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU seri #17 dengan tema Reviu Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Bulan Januari Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (26/2/2026). Turut hadir Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurnia Sari Purba, didampingi Operator SPIP KPU Provinsi Jawa Barat. Sementara itu dari KPU Kabupaten Cirebon hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ujang Kusumah Atmawijaya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengarah Satgas SPIP didampingi Ketua dan Anggota Satgas SPIP KPU Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan tersebut KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan terhadap Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP bulan Januari 2026 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang telah diunggah melalui e-SPIP untuk memastikan kesesuaian format berdasarkan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 dan keakuratan dokumen sesuai periode pelaporan. Di sesi akhir kegiatan, Sophia berujar bahwa pasca pengecekan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP masih terdapat ketidaksesuaian format dan penanggalan pelaporan yang belum lengkap, sehingga satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat perlu memperbaiki dan diharapkan untuk pelaporan selanjutnya tidak ada lagi kekeliruan lagi. Sophia menambahkan pelaporan SPIP bukan sekedar formalitas namun juga untuk memastikan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien, dan laporan keuangan telah dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Cirebon menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon pada Selasa, 24 Februari 2026, bertempat di Aula Pangeran Walangsungsang KPU Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi langkah nyata penguatan kelembagaan antara KPU dan Organisasi Mahasiswa, dalam rangka membangun pilar demokrasi yang kokoh dan partisipatif di Kabupaten Cirebon. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, S.H., didampingi Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, S.Sos., dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Khairil Ridwan, SH., serta Kasubbag Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon. Sementara dari PMII Cirebon, hadir Ketua Formatur, Ruslan Baidhowi Kamal bersama jajaran calon pengurus cabang Dalam sambutannya, Ketua KPU menyampaikan optimisme bahwa melalui kolaborasi multipihak KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, Partai Politik, Masyarakat, dan Mahasiswa Kabupaten Cirebon dapat melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid juga memberi semangat kepada ketua umum terpilih dan calon pengurus cabang untuk berani merebut dominasi pasar ide dan merealisasikan aksi. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Khairil Ridwan, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pendidikan demokrasi, termasuk menyasar pelajar SMP/MTs dan SMA/Sederajat agar semakin memahami urgensi memilih pemimpin yang berkualitas. Audiensi berlangsung hangat, dialogis, dan penuh gagasan segar, ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Saatnya generasi muda ambil peran, karena demokrasi yang kuat lahir dari kolaborasi dan partisipasi aktif kita semua.  

KPU Kabupaten Cirebon kembali menghadirkan Program Rutin Podcast dengan tema “Pemuda, Apatisme Politik, dan Tantangan Demokrasi Lokal di Kabupaten Cirebon”, pada Senin, 23 Februari 2026, bertempat di Ruang Podcast KPU Kabupaten Cirebon. Dipandu oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, S.Sos., podcast kali ini menghadirkan narasumber inspiratif, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Jois Putra, S.E., M.A.P. Diskusi berlangsung hangat dan penuh gagasan, membahas bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi tantangan demokrasi lokal, serta pentingnya membangun kesadaran politik agar tidak terjebak dalam sikap apatis. Karena sejatinya, masa depan demokrasi ada di tangan pemuda yang peduli dan berani terlibat. Mari bersama kita dorong partisipasi, bangun kepedulian, dan jadikan demokrasi semakin hidup di Kabupaten Cirebon.  

KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan audiensi bersama Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) pada Senin (23/02/2026) dalam rangka persetujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman antara kedua lembaga. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, S.H., didampingi jajaran pimpinan dan sekretariat. Dari pihak kampus, audiensi dipimpin langsung oleh Rektor UMC, Arif Nurudin, M.T., bersama para Wakil Rektor. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperluas pendidikan demokrasi di kalangan civitas akademika. Selain membahas keberlanjutan kerja sama, diskusi juga menyinggung kesiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2029, mulai dari perencanaan program, kesiapan sumber daya, hingga pentingnya membangun kolaborasi sejak dini. Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Kedua pihak sepakat bahwa kerja sama ini harus melampaui seremoni seraya menghadirkan dampak nyata bagi penguatan demokrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Bersama kampus, kita bangun demokrasi yang lebih sadar, partisipatif, dan berkelanjutan.  

KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan apel pagi rutin di halaman kantor, Senin (23/2/2026), yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, S.Sos., menyampaikan amanat yang penuh motivasi. Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh jajaran menjadikan momentum bulan puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah bagi yang menjalankan, sekaligus memperkuat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Tak hanya itu, bulan suci ini juga menjadi pengingat bahwa sebagai lembaga pelayanan publik, KPU harus terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (need-based service), tentunya dengan tetap berpegang teguh pada regulasi yang berlaku. Pelayanan yang diberikan harus nyata, profesional, dan bukan sekadar formalitas serta menjauhi shadow servicing. Beliau juga menekankan pentingnya seluruh jajaran untuk selalu update terhadap perkembangan informasi dan dinamika legislasi, agar dapat lebih siap menghadapi setiap perubahan serta terus menjaga profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Mari jadikan setiap apel pagi sebagai penguat komitmen, setiap tugas sebagai ladang pengabdian, dan setiap pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU bukan hanya sekedar tempat penyimpanan dokumen hukum berbentuk pdf, namun juga merupakan wadah informasi publik KPU. Perkembangan era teknologi informasi secara digital memudahkan setiap orang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan termasuk juga informasi di bidang hukum dengan mudah melalui sentuhan jari di layer telepon selular,. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurnia Purba, dalam Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU seri #16 dengan tema Pengecekan Berita Terkini di Website dan Media Sosial JDIH yang diselenggarakan secara daring, Kamis (12/2/2026). Turut hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Sementara itu dari KPU Kabupaten Cirebon, hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ujang Kusumah Atmawijaya didampingi Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum beserta staf pelaksana. Sophia menambahkan pesatnya era digital menuntut setiap satker KPU Kabupaten/Kota untuk secara konsisten meng-upadate seluruh platform media sosial dan website resmi yang dimiliki sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi standarisasi pengelolan JDIH secara nasional. Termasuk juga secara aktif memberikan informasi hukum melalui konten kreatif sehingga dapat menambahkan wawasan bagi publik. Dalam kegiatan tersebut KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengecekan website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk memastikan konsistensinya dalam menyajikan dan memberikan layanan informasi bagi publik. Di sesi akhir kegiatan, Aneu menegaskan bahwa hasil pengecekan website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi Jawa Barat harus menjadi pedoman untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam menyajikan layanan informasi hukum kepada Masyarakat.