Galeri Foto Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, kali ini di SMPN 1 Astanajapura, Rabu (15/10). Kegiatan ini diisi oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, yang hadir untuk menyapa dan berinteraksi dengan para siswa. Dalam suasana yang hangat dan interaktif, Masyhuri menjelaskan pentingnya memahami syarat menjadi pemilih, khususnya bagi para pemilih pemula yang kelak akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Ia menekankan bahwa menjadi pemilih bukan sekadar datang ke TPS, tetapi juga tentang tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa. Melalui latihan berdemokrasi di lingkungan sekolah, para siswa diajak memahami bahwa kualitas pemimpin berawal dari kecerdasan dan kesadaran pemilih dalam memilih. “Pemilih yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya. Masyhuri memaparkan bahwa pergantian kekuasaan merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Ia menjelaskan, pada masa lalu kekuasaan sering berpindah tangan melalui pewarisan atau bahkan perebutan kekuasaan, seperti dalam kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Namun, seiring perkembangan zaman dan hadirnya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pergantian kekuasaan kini hanya dapat dilakukan melalui pemilihan umum, yaitu cara yang sah, damai, dan bermartabat. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa semangat demokrasi yang berlaku di negara ini - dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat - juga dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Pemilihan ketua OSIS, misalnya, merupakan bentuk nyata demokrasi dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar tentang proses memilih, tetapi juga memahami nilai keadilan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam menentukan pemimpin yang membawa kebaikan bersama. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan memilih tanpa intervensi dari pihak mana pun. Masyhuri mengingatkan bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya secara mandiri dan bertanggung jawab. “Perbedaan pilihan itu hal biasa. Yang tidak boleh adalah kampanye hitam. Fokuslah pada calon yang memiliki gagasan dan kualitas,” pesannya kepada para siswa. Sebagai penutup, Masyhuri bersama Kepala SMPN 1 Astanajapura, H. Makrus meresmikan papan nama sekolah yang baru, disaksikan oleh para guru dan siswa.

Suasana upacara bendera di SMPN 1 Plumbon, Senin (13/10), terasa berbeda. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, hadir langsung sebagai pembina upacara untuk menyapa para siswa dan menyampaikan pesan tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Dalam amanatnya yang mengusung tema “Aktualisasi Nilai Demokrasi di Tingkat Pelajar”, Esya mengajak para siswa untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya di tengah para pelajar bukan semata sebagai Ketua KPU Kabupaten Cirebon, tetapi juga sebagai sahabat demokrasi yang ingin berbagi semangat tentang pentingnya menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara KPU Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani pada 6 Oktober 2025. “Demokrasi tidak hanya soal pemilu atau memilih presiden dan kepala daerah. Lebih dari itu, demokrasi adalah cara hidup yang menumbuhkan sikap saling menghargai, mau mendengarkan, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berpendapat,” ujarnya. Esya kemudian mengutip pemikiran Bung Hatta dalam buku “Demokrasi Kita”, yang menekankan bahwa demokrasi Indonesia harus berlandaskan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ia menguraikan lima nilai utama yang relevan untuk diterapkan di kalangan pelajar, yaitu gotong royong, tanggung jawab sosial, kesetaraan kesempatan, pentingnya pendidikan, serta musyawarah untuk mufakat. “Di lingkungan sekolah, nilai-nilai demokrasi bisa diwujudkan lewat hal sederhana, seperti bekerja sama dalam belajar, menghargai pendapat teman, memilih ketua kelas secara adil, dan menghindari sikap memaksakan kehendak,” jelasnya. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal suara terbanyak, tetapi tentang siapa yang mampu membawa kebaikan bersama. Karena itu, Esya mengajak para siswa untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berani berpikir kritis sejak dini. “Pemimpin yang baik bukan yang sekadar populer, tetapi yang mau mendengar, melayani, dan membawa perubahan positif. Saat kalian memilih ketua OSIS, pilihlah berdasarkan gagasan dan tanggung jawab, bukan ikut-ikutan,” pesannya. Dalam kesempatan tersebut, Esya juga memperkenalkan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas memastikan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya milik orang dewasa, melainkan juga tanggung jawab bersama, termasuk generasi muda. “Kami percaya, pemahaman demokrasi harus ditanamkan sejak dini agar kalian tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” tuturnya. Menutup amanatnya, Esya mengajak seluruh siswa SMPN 1 Plumbon untuk terus mempraktikkan nilai-nilai demokrasi di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. “Mari kita bangun masa depan Indonesia yang lebih baik dengan demokrasi yang sehat, santun, dan berintegritas,” pungkasnya.

KPU Kabupaten Cirebon menghadiri program Membahas Hukum (MH) Edisi #6 dengan Topik Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat secara daring, Kamis (9/10). Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Parmas dan SDM serta staf pelaksana hadir mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektur Wilayah III Sekretariat Jenderal KPU RI, Ferry Syahminan, beberapa KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat termasuk KPU Kabupaten Cirebon telah 100% menyampaikan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung untuk periode pelaporan bulan Januari sampai dengan Agustus 2025.  Ferry Syahminan menyampaikan bahwa secara keseluruhan, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota di Jawa Barat memperoleh rata-rata nilai 96,04% dalam evaluasi kartu kendali SPIP. “Capaian ini patut diapresiasi. Bagi yang belum mencapai hasil maksimal, semoga ke depan semakin ditingkatkan,” ujarnya. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat kendali moral dan manajerial yang mencerminkan budaya kerja dalam organisasi. Ia menjelaskan bahwa melalui SPIP, setiap satuan kerja dapat belajar pentingnya kepatuhan dan keteraturan dalam menjalankan tugas. Menurutnya, apabila sistem tersebut diterapkan dengan baik, maka kinerja organisasi akan meningkat. Ahmad juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan capaian hari ini sebagai momentum perubahan dari sekadar kepatuhan menuju budaya tertib. Melalui digitalisasi kartu kendali, proses pengawasan kini dapat dilakukan dengan cepat dan fleksibel, mencerminkan wajah KPU yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Yang terpenting adalah komitmen untuk terus memperbaiki diri agar KPU semakin akuntabel dan bertanggung jawab,” pesannya. Dalam edisi kali ini, hadir pula Auditor Ahli Madya Inspektorat KPU RI, Gusni Yulianti, yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPIP. “Kartu kendali bukan hanya persoalan administrasi, lebih dari itu, ia adalah cerminan kesadaran dan tanggung jawab dalam bekerja,” tegasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kartu kendali milik KPU Kabupaten/kota oleh tim dari Inspektorat Wilayah III KPU RI. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, ketepatan, serta kesesuaian data yang telah dilaporkan dengan standar pelaksanaan SPIP yang berlaku.

Suasana SMPN 1 Dukupuntang tampak semarak saat KPU Kabupaten Cirebon hadir di tengah seribuan siswa pada Kamis pagi (9/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pemilihan Ketua OSIS sekaligus sarana pembelajaran demokrasi sejak dini. Agenda tersebut juga menjadi tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan kerja sama antara KPU dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagai langkah bersama untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, hadir langsung menyapa dan berinteraksi dengan para siswa di lapangan sekolah. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, profesional, dan berintegritas. Ia memaparkan peran KPU sebagai penyelenggara Pemilu serta menjelaskan tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pemilu dan pemilihan. Masyhuri mengajak para siswa meniru praktik demokrasi tersebut dalam pemilihan OSIS agar berjalan lebih transparan, partisipatif, dan bermakna. Melalui kegiatan ini, para siswa diajak memahami bahwa demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi juga tentang tanggung jawab, kejujuran, serta menghargai perbedaan pendapat. Dalam sesi interaktif, Masyhuri menjelaskan makna demokrasi sebagai sistem yang lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai inilah, menurutnya, yang juga bisa diterapkan dalam memilih pengurus OSIS secara jujur dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap proses pemilihan—baik presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, hingga DPRD serta kepala daerah—hanya dapat dilakukan melalui Pemilu sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat. Prinsip yang sama, ujarnya, dapat diterapkan di sekolah, agar pemilihan Ketua OSIS menjadi pengalaman demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan. Kelak, pada Pemilu 2029, para siswa-siswi SMP ini sebagian besar sudah akan memiliki hak pilih. Karena itu, pembelajaran demokrasi sejak dini menjadi penting agar mereka tumbuh sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Menutup kegiatan, Masyhuri berpesan agar para siswa tumbuh menjadi generasi melek demokrasi—mereka yang berani berpendapat, menghargai pilihan orang lain, dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak. “Jadilah pemilih dan warga negara yang bertanggungjawab karena memilih adalah hak. Tapi jika tidak digunakan, maka itu salah satu tanda adik-adik menjadi warga negara yang tidak bertanggungjawab,” tutupnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan Parmas Insight, sebuah forum perdana yang dirancang sebagai ruang refleksi, berbagi strategi, dan melahirkan inovasi untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif. Digelar pada Rabu (8/10), kegiatan ini menghadirkan jajaran KPU kabupaten/kota secara daring, termasuk Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, bersama Kepala Subbagian dan jajaran staf. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar membahas kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lalu, tetapi untuk menguatkan kembali ruh demokrasi, yakni partisipasi publik yang bermakna. Demokrasi, menurutnya, tidak akan hidup hanya dari seremonial lima tahunan, melainkan dari kesadaran kolektif menjaga kedaulatan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah jantung suksesnya Pemilu, sehingga KPU harus adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip jujur dan terbuka, terutama di era misinformasi dan kecerdasan buatan. Ahmad menekankan pentingnya kecerdasan adaptif yang tak hanya memahami data, tetapi juga memahami nurani, serta memastikan teknologi selalu tunduk pada etika demokrasi. Ia menyebut pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai program prioritas KPU Provinsi Jawa Barat yang bertujuan membentuk warga yang kritis, berani berpendapat, dan sadar pilihannya. Di sinilah Parmas Insight berperan sebagai ruang kolaborasi antara KPU, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Ahmad berharap Parmas Insight tak sekadar menjadi forum, melainkan gerakan bersama untuk memperkuat adaptivitas dan kolaborasi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berpihak pada kedaulatan rakyat. “Dengan begitu, setiap kebijakan, setiap teknologi yang kita gunakan, dan setiap program yang kita jalankan akan selalu berpihak pada nilai yang sama: rakyat berdaulat, demokrasi bermartabat,” pungkasnya. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Parmas Insight yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat. Forum yang digelar perdana ini dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat refleksi, evaluasi, dan pertukaran pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada di berbagai daerah. Menurut August, Parmas Insight bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Inisiatif seperti ini sangat penting sebagai bagian dari keberlanjutan kerja kita. KPU provinsi dan kabupaten/kota berperan strategis dalam mengoperasionalkan kebijakan yang diambil di tingkat pusat,” ujarnya. August menegaskan dua misi utama yang tengah dijalankan KPU RI saat ini. Pertama, mewujudkan KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman kepemiluan. Kedua, menjadikan KPU sebagai pusat kolaborasi multipihak yang mampu menciptakan iklim kondusif dalam peningkatan partisipasi masyarakat. “Kita memiliki data, informasi, dan legitimasi yang kuat untuk menjadi pusat pengetahuan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga krusial karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat dan lembaga eksternal,” tambahnya. August juga memaparkan strategi pendidikan pemilih berkelanjutan yang dijalankan KPU periode 2022–2027, yang dibagi dalam dua fase. Fase pertama (2022–2024) berfokus pada integrasi program, reformulasi metode, dan pengembangan strategi sosialisasi. Sementara fase kedua (2025–2027) diarahkan pada evaluasi kritis, pemetaan tantangan, dan pengembangan produk pengetahuan berbasis pengalaman penyelenggaraan. Ia turut menyoroti sejumlah capaian penting dalam Pemilu 2024, di antaranya tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 81–82 persen secara nasional. Untuk pemilihan gubernur partisipasi berada di kisaran 74 persen, sementara untuk pemilihan bupati dan wali kota mencapai 71 persen. KPU juga berhasil melakukan mitigasi risiko signifikan dibanding Pemilu 2019, seperti penurunan drastis jumlah korban di jajaran penyelenggara dan minimnya permasalahan logistik. Selain itu, tingkat presisi hasil pemilu semakin tinggi, dengan selisih antara hasil resmi KPU dan hasil hitung cepat lembaga survei hanya 0,19 persen untuk pemilihan presiden dan 0,14 persen untuk pemilihan legislatif. Ia berharap hasil dari forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan melahirkan produk pengetahuan seperti laporan, buku, atau kajian yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan. “Segala pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang dihadapi penyelenggara di daerah harus terdokumentasi dengan baik dan dapat menjadi dasar rekomendasi. Inilah kontribusi nyata kita dalam membangun sistem pemilu yang lebih baik serta penyelenggara yang semakin profesional dan berintegritas,” pungkasnya. Diskusi semakin kaya dengan kehadiran para narasumber dari KPU kabupaten/kota, di antaranya Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Bogor, Aprian Wahyudi, serta Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Cimahi, La Media. Ketiganya berbagi pengalaman dan strategi yang telah diterapkan di wilayah masing-masing dalam menghadapi tantangan partisipasi pemilih. Menutup agenda kegiatan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedia Ardia menekankan pentingnya menjaga keaslian gagasan dalam setiap forum, termasuk dalam kegiatan Parmas Insight ini. Ia menyebut, forum ini bukan tempat untuk saling menghakimi, melainkan ruang berbagi ide dan menguji gagasan agar semakin matang dan siap menghadapi kritik publik yang lebih luas. “Jangan takut gagasan kita diuji. Justru itu bagian dari proses untuk memperkuat kualitas pemikiran. Kalau di forum internal saja sudah terbiasa diuji, maka ketika berhadapan dengan publik kita akan lebih siap,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja komunikasi publik, termasuk pembaruan informasi di media resmi KPU. Menurutnya, pembaruan konten secara rutin adalah bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Website dan kanal informasi KPU harus selalu aktif dan relevan, karena di situlah wajah kita dilihat oleh publik,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis memperkuat pendidikan demokrasi, KPU Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendidikan resmi menandatangani nota kesepakatan Senin (6/10). Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati dan Kepala Dinas Pendidikan, Ronianto. Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara KPU dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Melalui kemitraan ini, diharapkan lahir iklim demokrasi yang lebih sehat di Kabupaten Cirebon serta meningkatnya peran aktif masyarakat, khususnya pemilih pemula, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Kerja sama tersebut mencakup berbagai program, mulai dari pemanfaatan forum di lingkungan Dinas Pendidikan untuk edukasi demokrasi elektoral, kehadiran KPU sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah SMP, hingga supervisi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS. Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan mendukung penyediaan data siswa yang pada 2029 sudah memiliki hak pilih, serta pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pangeran Walangsungsang sebagai pusat edukasi demokrasi bagi pelajar. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Melalui kerja sama ini, peserta didik diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan kelak mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. “Pada Pemilu 2029 nanti, generasi Alpha sudah menjadi pemilih pemula. Karena itu, pendidikan pemilih adalah tugas melekat kami sebagai penyelenggara pemilu. Harapannya, ketika nilai-nilai demokrasi ini tertanam dengan baik, partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Rendahnya partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujarnya. Esya juga menambahkan bahwa sinergi dengan dunia pendidikan ini penting dilakukan mengingat keterbatasan anggaran KPU dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ia menyoroti pandangan publik yang kerap mengaitkan tingkat partisipasi dengan kinerja KPU. “Jika partisipasi pemilih menurun, seringkali KPU dianggap tidak maksimal. Padahal, anggaran untuk pendidikan politik justru dimiliki oleh partai politik melalui bantuan partai (banpol) setiap tahunnya. Peran partai politik dalam pendidikan pemilih sesungguhnya sangat krusial,” jelasnya. Meski begitu, KPU tetap berkomitmen untuk menjalankan peran edukatifnya. “Berbicara pendidikan pemilih berarti kita sedang membicarakan masa depan Kabupaten Cirebon bahkan masa depan Indonesia lima tahun mendatang. Tugas kita hari ini adalah menanamkan kesadaran tentang hak pilih kepada peserta didik. Semangat kita sama dengan bapak dan ibu sebagai pendidik, hanya dalam versi yang berbeda: kami melalui demokrasi,” tambahnya. Implementasi dari MoU ini bisa berupa pendampingan dalam pemilihan Ketua OSIS di sekolah-sekolah. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat merasakan langsung atmosfer demokrasi melalui simulasi pemilu mini. “Kami bahkan siap meminjamkan kotak suara dan bilik suara agar suasananya lebih nyata,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menegaskan pentingnya kerja sama ini untuk memperkuat pendidikan pemilih di kalangan siswa SMP. Ia menyoroti masih rendahnya angka partisipasi pemilih di Kabupaten Cirebon dan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif menggunakan hak pilihnya. “Anak-anak kita yang sekarang berusia 14–15 tahun, pada Pemilu mendatang akan menjadi pemilih pemula. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh lingkungan yang kurang peduli terhadap pemilu dan lebih memilih bekerja daripada menggunakan hak pilihnya,” pesannya. Ronianto menekankan bahwa MoU ini bukan sekadar seremonial, tetapi akan diikuti langkah nyata. “Kami berharap para kepala sekolah dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi pemilu di sekolah. Dengan kerja sama ini, kita berharap angka partisipasi masyarakat dapat meningkat pada Pemilu 2029,” pungkasnya. Hadir pada kesempatan ini sejumlah kepala sekolah SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Cirebon yang menjadi bagian penting dalam mendukung terlaksananya program bersama ini.