Berita Terkini

CIREBON - Kemeriahan budaya berpadu dengan semangat demokrasi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan Pendekatan Budaya di SMA Negeri 1 Soreang, Selasa (11/11). Lewat kegiatan bertema “Ngajaga Budaya, Ngamumule Demokrasi, Ngawujudkeun Jabar Istimewa”, KPU Provinsi Jawa Barat menginspirasi para pelajar untuk memahami politik dan demokrasi secara bijak—mulai dari panggung wayang hingga dunia digital. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya mengajak para siswa Gen Z untuk aktif berkolaborasi dengan KPU dalam menyebarkan semangat demokrasi dengan cara yang kreatif. “KPU senang banget kalau Gen Z bisa kolaborasi. Kalian ini generasi yang multitasking—bisa belajar sambil nonton YouTube, sambil live di TikTok. Nah, kenapa nggak sekalian bikin konten tentang demokrasi yang seru dan bermanfaat?” ujarnya disambut tawa dan antusiasme para siswa. Ia juga mengingatkan pentingnya etika berkomunikasi di era digital. “Demokrasi itu dimulai dari hal-hal kecil, dari cara kita berkomunikasi setiap hari. Jadi, pelajar harus berkarakter, beretika, dan tentu saja Pancasilais. Jangan asal komentar di media sosial, jaga jari kita agar tidak menyebarkan hoaks,” pesannya. Ahmad Nur Hidayat pun menantang siswa-siswi untuk berkreasi membuat poster bertema “Demokrasi Sehat Versi Gen Z” serta mengajak mereka untuk memanfaatkan media sosial secara positif. Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan inovasi pendidikan politik yang menggabungkan nilai demokrasi dan budaya lokal. “Pagelaran wayang golek hari ini bukan sekadar hiburan, tetapi media untuk menyampaikan pesan moral, kebangsaan, dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda agar memahami politik dengan cara yang santun, beretika, dan berkarakter,” tuturnya. Rumondang juga mengingatkan besarnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan demokrasi. Dari 36 juta pemilih di Jawa Barat pada Pemilu 2024, sekitar 7,5 juta di antaranya adalah pemilih pemula. “Mereka inilah masa depan bangsa. Kita harus memastikan anak-anak muda menjadi pemilih yang cerdas, arif, dan bijak dalam menentukan pilihan,” katanya. Ia menekankan pentingnya memberi ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapatnya. “Jangan takut memberi mereka ruang untuk berbicara. Libatkan anak-anak muda dalam pengambilan keputusan. Dare to speak, berani berbicara dengan cara yang santun dan elegan,” ujarnya penuh semangat. Rumondang menutup pesannya dengan mengangkat filosofi budaya lokal yang menjadi akar karakter bangsa. “Wayang mengajarkan kebenaran, kejujuran, dan pengabdian. Itu nilai-nilai luhur politik yang berintegritas. Jangan pernah lupakan budaya kita, karena di sanalah jati diri kita,” tegasnya. Agenda selanjutnya diisi dengan diskusi panel yang sarat inspirasi. Satu per satu narasumber hadir membagikan pandangan dan pengalaman mereka tentang pentingnya peran generasi muda dalam menjaga masa depan demokrasi Indonesia. Pertama, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, dalam paparannya menyampaikan pesan inspiratif kepada para siswa SMA Negeri 1 Soreang. Ia mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui pendidikan politik sejak dini. “Ada tiga hal yang akan menentukan masa depan kalian semua,” ujarnya membuka. “Pertama, pendidikan. Kedua, pekerjaan. Dan ketiga, pemimpin yang membuat kebijakan.” Menurutnya, dua hal pertama — pendidikan dan pekerjaan — bisa diupayakan secara pribadi. Namun, hal ketiga, yaitu pemimpin yang menentukan arah kebijakan, hanya bisa ditentukan melalui proses demokrasi, yaitu pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hedi menjelaskan perbedaan keduanya dengan lugas. “Pemilu itu memilih mereka yang membuat aturan: presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan Pilkada memilih pemimpin yang mengambil keputusan dari jarak dekat, seperti gubernur, bupati, dan wali kota,” terangnya. Ia menambahkan bahwa baik Pemilu maupun Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Terakhir kita Pilkada pada 27 November 2024, yang menghasilkan Bupati Bandung saat ini, yaitu Bupati Dadang Supriyatna,” ujarnya disambut tepuk tangan para siswa. Lebih lanjut, Hedi menjelaskan peran penting KPU sebagai penyelenggara pemilu. “KPU bertugas menyiapkan seluruh proses pemilihan, memastikan suara rakyat tidak disalahgunakan, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” jelasnya. Selain KPU, terdapat juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya proses agar tetap jujur dan adil, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengadili pelanggaran etik penyelenggara. Hedi pun menekankan pentingnya kesadaran bagi para siswa sebagai pemilih pemula. “Bagi yang sekarang masih berusia 15 atau 16 tahun, pada 2029 nanti sudah bisa memilih. Syaratnya mudah — berusia 17 tahun atau sudah menikah, tidak dicabut hak pilihnya, terdaftar sebagai pemilih, dan bukan anggota TNI atau Polri,” jelasnya. Ia mengajak para pelajar untuk tidak bersikap apatis terhadap politik. “Jangan membenci politik, karena tidak ada satu pun keputusan di negeri ini yang lepas dari politik. Mau sekolahnya bagus, jalanan mulus, lingkungan bersih—semuanya hasil keputusan politik,” tegasnya. Hedi menutup dengan pesan penuh semangat kepada para siswa untuk menjadi generasi yang sadar akan hak politiknya. “Rugi kalau nanti kalian tidak menggunakan hak pilih di TPS. Ingat, kalian bukan hanya penghuni masa depan, tapi penentu masa depan. Pada waktunya nanti, kalianlah yang akan berkata kepada Jawa Barat, ‘Hari ini aku menentukan pilihan untuk masa depan yang lebih baik.’” Pembicara berikutnya, Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama Dekranasda Kota Bandung, Anisa Nurhopipah Diastra mengangkat isu apatisme pemilih pemula. Menurutnya, banyak anak muda yang merasa suara mereka tidak berpengaruh, padahal justru sebaliknya. “Dulu waktu pertama kali punya hak pilih, saya tidak mencoblos karena berpikir satu suara saya tidak penting. Tapi ternyata salah besar. Suara yang tidak digunakan justru bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingannya,” ungkapnya. Anisa juga menyoroti bahaya politik uang. “Bayangkan, dikasih uang seratus ribu tapi menderita lima tahun. Mau seperti itu? Lebih baik gunakan hak pilih dengan bijak,” ujarnya memantik refleksi peserta. Selanjutnya, Pegiat Demokrasi Kabupaten Bandung, Rangga Julian, membahas peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik. Ia mengajak para siswa untuk mengubah algoritma media sosial mereka menjadi lebih “cerdas”. “Kalau yang sering ditonton cuma konten viral, ya berandanya akan penuh hal-hal begitu. Mulai sekarang, tonton konten politik yang positif. Kalau ada konten KPU, jangan lupa like, comment, dan share!” serunya. Narasumber terakhir, perwakilan Forum Pemuda Asia Afrika sekaligus anggota Tim Optimasi Pembangunan Bandung Utama, Priyanka Puteri Ariffia berbagi pandangannya tentang pentingnya peran anak muda dalam demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Kita ini sedang memilih nahkoda bangsa. Tapi nahkoda tidak bisa bekerja sendiri. Teman-teman dengan berbagai keahlian akan menjadi bagian penting dalam membantu arah kebijakan ke depan,” tuturnya. Priyanka mengajak para siswa untuk mulai peduli dengan kebijakan publik sejak dini. “Politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang arah kebijakan. Apa yang kalian lakukan hari ini akan membentuk masa depan negeri ini. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan berani berpendapat,” pungkasnya. Diskusi ditutup dengan suasana penuh semangat. Para siswa tampak antusias bertanya dan berdiskusi. Kegiatan ini semakin meriah dengan Pagelaran Wayang Demokrasi persembahan Bala Putra Giriharja 2 oleh Ki Dalang Yuda Deden Kosasih Sunarya, berkolaborasi dengan komedian Ohang. Selain Kepala Sekolah SMA Negeri se-Kabupaten Bandung, kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, termasuk Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid.

CIREBON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon mencatatkan kinerja anggaran yang impresif setelah mengembalikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana hibah Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp15,6 miliar ke Kas Daerah. Kinerja efisiensi ini mendapat pujian langsung dari Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, dalam audiensi antara kedua lembaga pada Rabu (5/11) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon. Nana menyebut pengembalian dana fantastis dari total Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp70 miliar tersebut sebagai sebuah prestasi yang luar biasa dan patut diapresiasi oleh semua pihak. "Saya anggap bahwa anggaran yang sudah diberikan terlalu kurang, tetapi sebenarnya malah efisiensi begitu luar biasa sehingga SiLPA begitu besar. Ini sebetulnya suatu prestasi yang baru barangkali di KPU pada periode ini," puji Nana Kencanawati. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menjelaskan secara rinci latar belakang dan mekanisme efisiensi anggaran yang dilakukan selama tahapan Pilkada 2024. Menurutnya, langkah-langkah penghematan tersebut dilakukan tanpa mengurangi kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Efisiensi paling besar, lanjut Esya, terjadi pada aspek teknis penyelenggaraan. Salah satunya adalah perbedaan signifikan dalam jumlah pasangan calon; meskipun perencanaan penganggaran dialokasikan untuk tujuh pasangan calon, pada akhirnya hanya empat pasangan yang resmi mendaftar. Selain itu, tidak adanya pasangan calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan turut menekan biaya yang harus dikeluarkan. “Faktor terbesar yang mendorong penghematan adalah regrouping atau pengelompokan ulang Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang jumlahnya berkurang drastis dari 6.938 menjadi sekitar 3.318 TPS, sehingga secara langsung menghemat biaya logistik dan honorarium yang dialokasikan untuk Badan Adhoc,” jelasnya. Lebih lanjut, Esya memaparkan bahwa sejumlah pagu anggaran pada beberapa pos kegiatan tidak terealisasi sepenuhnya, seperti pada perencanaan program, penyusunan produk hukum, sosialisasi, pencalonan, dan advokasi hukum. Selisih antara pagu dan realisasi inilah yang kemudian menjadi bagian dari SILPA dan dikembalikan ke kas daerah. Selain menyoroti kinerja keuangan, Esya juga menjelaskan arah program KPU yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, di mana terdapat dua program strategis yang menjadi fokus utama: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Program pemutakhiran data dilakukan secara rutin dan berhasil mencatat peningkatan jumlah pemilih sekitar 2,65 persen dalam periode terakhir. Dari hasil analisis KPU, Esya mengungkapkan bahwa sekitar 53 persen pemilih di Kabupaten Cirebon merupakan Generasi Z dan Milenial. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi KPU untuk mengembangkan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih sesuai dengan karakter generasi muda. Meski demikian, Esya tak menutup mata terhadap keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Situasi ini, menurut Esya, menjadi dorongan bagi KPU untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar seluruh program tetap berjalan secara efektif. Sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus modernisasi penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Cirebon kini mulai mengadopsi pendekatan digitalisasi informasi. Melalui berbagai kanal media sosial resmi seperti Instagram, Facebook, X (Twitter), dan YouTube, KPU aktif menyebarkan edukasi pemilih serta informasi tahapan pemilu secara menarik dan mudah diakses masyarakat. Tak hanya itu, KPU juga mengembangkan program podcast sebagai wadah komunikasi publik yang interaktif. Sejumlah tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan akademisi telah diundang menjadi narasumber. Ke depan, KPU berencana menjalin kemitraan dengan DPRD Kabupaten Cirebon agar kegiatan edukasi politik ini dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Khairil Ridwan, menyoroti rendahnya keterlibatan Gen Z yang cenderung apatis terhadap proses demokrasi. Ia menekankan perlunya intervensi konkret—dengan dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain—untuk meningkatkan pendidikan politik dan rasionalitas pemilih. Khairil juga mengingatkan keterkaitan antara tingkat kemiskinan, akses informasi, dan partisipasi politik. “Tanpa dukungan dan program yang terarah, ruang kosong pendidikan demokrasi akan sulit diisi,” tegasnya. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menyambut baik inisiatif kerja sama dengan KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Selain itu, Nana Kencanawati menyatakan dukungan penuh terhadap langkah inovatif KPU yang mulai mengembangkan program digitalisasi informasi, seperti pemanfaatan media sosial dan kanal podcast. Dalam rangka memperkuat kualitas representasi rakyat, Nana Kencanawati juga menyampaikan harapan agar KPU dapat berupaya mendorong adanya regulasi pencalonan yang lebih ketat. Tujuannya adalah memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih memiliki kualitas dan integritas yang mumpuni untuk mengemban amanah masyarakat. Menanggapi harapan tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Apendi, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap semangat DPRD untuk menghasilkan calon legislatif yang terbaik. Namun, beliau menjelaskan bahwa peran KPU terikat pada koridor hukum. "Peran KPU dalam proses ini adalah teknis-administratif sesuai ketentuan perundang-undangan," jelas Apendi. Beliau menambahkan bahwa meskipun KPU menjalankan fungsi verifikasi secara ketat, kewenangan substantif terkait penentuan kriteria dan seleksi calon sepenuhnya berada di partai politik. KPU siap berkolaborasi untuk memastikan proses administrasi berjalan seoptimal mungkin sesuai aturan yang berlaku.

CIREBON - Dalam semangat memperkuat lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas, KPU Kabupaten Cirebon menggelar Ikrar Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Senin (3/11) di Aula Pangeran Walangsungsang. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, jajaran kepala subbagian, serta seluruh staf sekretariat ini menjadi langkah awal untuk meneguhkan komitmen bersama membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan tanggung jawab. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya seremonial penandatanganan, tetapi sebuah ikrar yang harus dihidupkan dalam tindakan nyata sehari-hari. “Hari ini kita melakukan ikrar bersama tentang komitmen zona integritas. Saya merasakan dua hal: rasa syukur karena bisa berkumpul, dan rasa pesimis karena sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari diri kita kini harus diikrarkan. Itu tanda bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis nilai,” ujarnya. Esya menekankan bahwa integritas sejati tidak berhenti pada kata-kata atau dokumen formal, melainkan tercermin dalam perilaku. “Integritas bukan hanya di atas kertas. Ia harus menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Sesederhana menepati janji, menghargai waktu, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” jelasnya. Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan semata persoalan uang, melainkan sikap yang melanggar kejujuran dan keadilan. “Korupsi bisa dilakukan siapa saja, dalam bentuk apa saja. Karena itu, mari mulai dari diri sendiri untuk menjaga integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tegasnya. Menurut Esya, dinamika protes dan demonstrasi publik yang sempat terjadi pada akhir Agustus lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Cirebon. Peristiwa itu mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat bergantung pada integritas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.  “Itu menjadi titik balik bagi kita. Mari perkuat pelayanan publik, wujudkan akuntabilitas, dan bangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena menjaga kepercayaan jauh lebih sulit daripada membangunnya,” ujarnya. Ia juga berpesan agar seluruh pegawai memandang KPU sebagai rumah kedua, tempat untuk berkarya dan menjaga nama baik lembaga. “Menjaga nama baik KPU berarti menjaga nama baik diri dan keluarga kita. Mari mulai dari hal kecil, dari hari ini, dan dari diri sendiri,” tutup Esya. Selanjutnya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, mengingatkan agar semangat zona integritas tidak berhenti pada simbol semata. “Jangan sampai integritas hanya menjadi simbol yang kehilangan esensi. Kita harus waspada terhadap jebakan simbolik,” tegasnya. Menurutnya, integritas sejati lahir dari kesadaran kolektif, bukan sekadar formalitas. “Pembangunan integritas bukan upaya parsial, tapi upaya bersama yang dibangun dari kesadaran masing-masing individu. Ini bukan soal rutinitas, tapi soal nilai,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Divisi Data dan Informasi, Khairil Ridwan, menyoroti hubungan erat antara kinerja dan integritas. “Di dunia kerja, kita mengenal istilah Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja tinggi otomatis mencerminkan integritas?” ujarnya memantik refleksi. Khairil menjelaskan bahwa integritas bukan hanya persoalan capaian kerja, tetapi lebih dalam—berkaitan dengan sifat dan sikap individu. “Integritas adalah bumbu yang memberi makna pada kinerja kita. Ia menuntun kita untuk tidak sekadar bekerja, tapi melayani dengan hati, berpikir kritis, berani berinovasi, dan terus mencari ruang-ruang baru untuk berkembang,” ungkapnya. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Apendi, menambahkan perspektif penting tentang bagaimana integritas berakar pada etos kerja. “Integritas berarti konsistensi antara ucapan dan tindakan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan menghargai waktu. Itu semua adalah bagian dari etos kerja,” jelasnya. Mengutip prinsip dari penulis dan motivator Jansen Sinamo, Apendi menyebut bahwa kerja adalah amanah. “Kalau kerja adalah amanah, maka menunaikannya dengan penuh tanggung jawab adalah bukti integritas,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa budaya kerja berintegritas harus dibangun secara kolektif, dimulai dari kebiasaan individu. “Ketika individu memiliki integritas tinggi, itu akan membentuk budaya kerja organisasi yang kuat dan produktif,” tambahnya. Sebagai penutup, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus pengampu kegiatan, Ujang Kusumah Atmawijaya, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal menuju lembaga yang bersih dan terpercaya. “Kita bersyukur karena memiliki modal kekompakan dan budaya kerja yang solid. Sekarang tinggal bagaimana menjadikannya konsisten dan melekat dalam keseharian,” ujarnya. Ujang menegaskan bahwa penandatanganan ikrar bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perubahan nyata. “Setelah penandatanganan, jangan hanya jadi pajangan. Jadikan nilai-nilai integritas sebagai budaya kerja yang hidup. Kalau perlu, buat pengingat lokal, seperti kata-kata bijak atau prinsip yang bisa memotivasi kita setiap hari,” ucapnya. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat dan kreativitas sebagai bagian dari integritas. “Integritas tidak hanya soal patuh aturan, tapi juga tentang semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga,” pungkasnya. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Ikrar Pembangunan Zona Integritas oleh seluruh pimpinan dan jajaran Kasubag KPU Kabupaten Cirebon. Momentum ini menjadi penegasan bahwa KPU Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mewujudkan lembaga yang bersih, akuntabel, profesional, dan melayani dengan sepenuh hati.

CIREBON — Suasana malam di MTs Miftahul Ulum, Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kamis (30/10), terasa lebih hidup dari biasanya. Di tengah riuh semangat para pelajar yang mengikuti kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) OSIS 2025, hadir KPU Kabupaten Cirebon yang membawa pesan penting tentang kepemimpinan dan nilai-nilai demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, hadir langsung memberikan materi dan berdialog dengan para pengurus OSIS. Di pelataran sekolah yang disulap menjadi ruang belajar terbuka, Esya tak hanya berbicara tentang teori, tetapi menghidupkan suasana dengan diskusi ringan seputar demokrasi, kepemimpinan, dan peran pelajar sebagai generasi pra-pemilih yang kelak akan mewarnai masa depan bangsa. Dalam paparannya, Esya mengajak para pelajar memahami makna demokrasi melalui contoh-contoh sederhana yang dekat dengan kehidupan mereka. Ia mengutip pandangan Prof. Mahfud MD bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di antara yang lain, karena menempatkan kepentingan rakyat sebagai hal utama. “Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang paling populer atau siapa yang mendapat suara terbanyak, tetapi tentang musyawarah, gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama,” jelasnya. Lebih lanjut, Esya menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi, salah satunya politik uang. Ia menjelaskan bahwa politik uang tidak hanya merusak nilai kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga dapat menumbuhkan pola pikir pragmatis di kalangan pemilih muda. Esya juga menekankan bahaya apatisme politik, yaitu sikap acuh terhadap urusan bersama. Menurutnya, kedua hal tersebut — politik uang dan apatisme — merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk mulai peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. “Adik-adik ini adalah bagian dari generasi Alpha, calon pemilih di Pemilu 2029 mendatang. Dari sekarang, tanamkan rasa tanggung jawab dan semangat kebersamaan. Demokrasi yang baik lahir dari pemilih yang jujur dan peduli,” pesannya. Suasana malam itu terasa hangat dan penuh semangat. Para pelajar tampak antusias menyimak, aktif bertanya, dan berbagi pandangan. Mereka diajak memahami bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal posisi, tetapi juga tentang keberanian mendengar, bekerja sama, dan menjaga integritas. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Cirebon berharap nilai-nilai demokrasi dapat tumbuh dan dipahami sejak dini, agar para pelajar mampu menjadi generasi pemilih cerdas, kritis, dan berintegritas di masa depan.

CIREBON - Fenomena golput kultural menjadi sorotan dalam Parmas Insight Chapter #4 yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui tema “Apatisme Publik: Menyentuh Kelompok Golput Kultural”, forum ini mengupas akar apatisme politik di masyarakat — bukan semata karena ketidaktahuan, tetapi juga bentuk kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik. Dua narasumber dari KPU Kabupaten Subang dan KPU Kabupaten Indramayu memaparkan realita di lapangan sekaligus strategi pendekatan kultural untuk mengembalikan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Subang, M. Ilham Ramadhan, menyoroti bahwa apatisme politik tidak bisa dipandang sekadar ketidaktahuan masyarakat terhadap politik. “Apatisme politik bukan sekadar ketidaktahuan, tetapi bentuk kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik,” ujar Ilham. Ia menjelaskan, golput kultural di Subang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial budaya, hingga kondisi psikologis dan politik. Menurut Ilham, fenomena ini juga tampak dari perbedaan partisipasi antarwilayah. “Di wilayah selatan, seperti Kecamatan Ciater, partisipasi mencapai 82 persen. Sementara di wilayah utara atau pantura, belum ada yang menembus angka 70 persen,” jelasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Subang mengembangkan sejumlah strategi seperti sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, optimalisasi media sosial, transparansi proses pemilu, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dari Kabupaten Indramayu, Munawaroh menuturkan pengalamannya dalam mendekati komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, yang dikenal sebagai salah satu kelompok golput kultural di daerahnya. “Mereka memiliki kepercayaan ngaji rasa dan tidak memiliki dokumen kependudukan. Mereka menganggap bahwa memilih satu kandidat berarti menyakiti kandidat lainnya,” ungkap Munawaroh. KPU Indramayu, lanjutnya, menempuh pendekatan kultural yang menghormati nilai dan keyakinan komunitas tersebut. “Kami menggunakan pendekatan cultural respect, melibatkan tokoh lokal dan pemimpin adat, serta membangun komunikasi yang empatik dan inklusif,” tambahnya. Namun, tantangan tetap ada. “Mereka tidak mau membuat KTP karena keberatan dengan kolom agama yang dianggap tidak relevan dengan keyakinan mereka,” jelas Munawaroh. Dalam arahannya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, mengapresiasi jalannya diskusi yang dinilai sangat aktif dan partisipatif. “Saya mencatat tiga kata kunci dari diskusi hari ini: ngaji rasa, kekecewaan, dan harapan,” ujar Hedi. “Demokrasi selalu berjalan di antara dua tepi itu. Kekecewaan seharusnya membuat kita melakukan refleksi kritis, sementara harapan menjadi bahan bakar untuk terus bergerak.” Hedi menegaskan bahwa kerja di KPU tidak semata teknis menghitung suara, melainkan juga kerja kebudayaan. “Kerja di KPU adalah ngaji rasa — belajar membaca rasa masyarakat: rasa percaya, rasa jenuh, dan rasa ingin didengar,” tegasnya. “Politik yang sehat lahir dari rasa saling percaya antara pemilih, peserta, dan penyelenggara.” Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan media digital KPU sebagai wajah lembaga di ruang publik. “Website dan media sosial harus dikelola secara profesional, humanis, dan berkelanjutan. Semua komisioner perlu menulis, karena tulisan adalah bentuk legacy,” ujar Hedi. Ia menambahkan, tantangan terbesar saat ini bukan hanya rendahnya partisipasi elektoral, tetapi juga menurunnya keterlibatan warga dalam percakapan tentang demokrasi. “Parmas Insight bukan sekadar ritual, tapi ruang belajar bersama untuk memahami publik dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap demokrasi,” pungkasnya. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, bersama Kepala Subbagian Parmas dan SDM, Intan Sugihartini, serta staf sekretariat.

CIREBON — Satu tahun sudah Podcast KPU Kabupaten Cirebon mengudara, menjadi ruang dialog, edukasi, dan inspirasi tentang demokrasi dan kepemiluan bagi masyarakat luas. Momen istimewa ini dirayakan dalam suasana penuh kehangatan di Aula Pangeran Walangsungsang, Selasa (28/10). Hadir dalam perayaan tersebut Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Turut menyemarakkan acara, Anggota Bawaslu Kabupaten Cirebon dan perwakilan KPU Kabupaten Kuningan, Majalengka dan Kota Cirebon, menandakan eratnya sinergi antar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah. Perayaan dibuka dengan suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Sebagai simbol rasa syukur, Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati memotong tumpeng didampingi para anggota. Momen sederhana namun sarat makna ini menjadi refleksi perjalanan panjang satu tahun podcast yang terus tumbuh di tengah keterbatasan. “Alhamdulillah, hingga hari ini Podcast KPU Kabupaten Cirebon telah menayangkan 28 episode. Setiap Rabu malam pukul 19.00 WIB, kami berkomitmen menghadirkan tayangan yang informatif, edukatif, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Esya. Ia menuturkan, perjalanan podcast ini tidak selalu mudah. Dengan keterbatasan anggaran—karena KPU Kabupaten Cirebon merupakan satuan kerja yang tidak menerima dukungan dana dari pemerintah daerah—seluruh proses produksi dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya internal. “Kami memulai dari ruang kecil berukuran 3x2,5 meter. Namun dari ruang sederhana itulah, kami ingin menghadirkan kontribusi besar bagi literasi demokrasi,” tambahnya. Kreativitas kemudian menjadi kunci. KPU Kabupaten Cirebon memperluas jangkauan edukasi dengan menjalin kerja sama bersama berbagai lembaga pendidikan, seperti Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah X Jawa Barat, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Kerja sama ini melahirkan banyak kegiatan di sekolah: mulai dari sosialisasi kepemiluan, pembina upacara, hingga kunjungan edukatif ke kantor KPU. “Kami menyasar siswa SMP, SMA, MA, hingga madrasah. Mereka adalah generasi pra-pemilih yang pada Pemilu 2029 akan menjadi pemilih pemula dari generasi Alpha. Kami ingin menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini agar mereka tumbuh menjadi warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya,” jelas Esya. Ke depan, KPU Kabupaten Cirebon juga menargetkan capaian Silver Play Button YouTube sebagai simbol komitmen dalam memperluas jangkauan komunikasi publik. “Bukan soal popularitas atau monetisasi, tetapi soal solidaritas antar KPU kabupaten/kota. Kami ingin menunjukkan bahwa kolaborasi digital juga bisa memperkuat kelembagaan,” ungkapnya. Menariknya, KPU Cirebon juga bekerja sama dengan sejumlah kafe lokal yang memberikan voucher kopi bagi masyarakat yang menonton dan memberikan komentar pada podcast sebagai bentuk apresiasi dan dukungan publik. Dalam kesempatan yang sama, Hedi Ardia mengingatkan pentingnya memilih sudut pandang publik dalam produksi konten. “Kita sering membuat konten dari perspektif penyelenggara, padahal belum tentu itu yang ingin didengar masyarakat. Gunakan cara pandang masyarakat, kemas isu KPU dengan hal-hal yang sedang relevan dan dekat dengan mereka,” ujarnya. Ia mencontohkan, ketika isu publik sedang ramai membicarakan topik tertentu seperti game online atau isu keterbukaan informasi, KPU dapat mengambil bagian dengan sudut pandang edukatif. “Podcast jangan hanya muncul di musim pemilu, tapi hadir di tengah keseharian warga. Bicarakan literasi politik dengan cara ringan, menarik, dan mudah dicerna,” tambahnya. Sementara itu, Abdullah Sapi’i memberikan apresiasi khusus. “Menurut saya, podcast terbaik di lingkungan KPU se-Jawa Barat saat ini adalah Podcast KPU Kabupaten Cirebon. Bukan hanya karena kualitasnya, tapi karena konsistensinya — tayang rutin, aktif, dan terus hidup hingga hari ini. Itu luar biasa,” ungkapnya. Ia juga menyoroti pentingnya menyasar generasi muda sejak dini. “Pemilih 2029 saat ini berusia sekitar 14 tahun. Karena itu, KPU harus hadir di sekolah-sekolah, memperkenalkan demokrasi dengan pendekatan yang menyenangkan. Selain menyiapkan pemilih, kita juga sedang menyiapkan calon penyelenggara pemilu masa depan,” jelasnya. Abdullah menambahkan, hampir 85% penyelenggara pemilu di periode berikutnya adalah orang baru. Karena itu, pendidikan kepemiluan harus dimulai sejak sekarang agar lahir generasi penyelenggara yang adaptif, teliti, dan berintegritas. Acara ditutup dengan refleksi dan doa bersama. Suasana hangat terasa menyelimuti seluruh ruangan — sebuah perayaan bukan hanya atas usia podcast yang genap setahun, tetapi juga atas semangat yang terus hidup: semangat kolaborasi, inovasi, dan komitmen untuk membawa KPU semakin dekat dengan masyarakat melalui ruang digital yang kreatif dan bermakna.