Berita Terkini

Cirebon - Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola administrasi di lingkungan sekretariat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan kegiatan In House Training (IHT) yang diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat di Aula Pangeran Walangsungsang, Rabu (6/8). IHT ini difokuskan pada penataan tata naskah dinas, kearsipan, serta penguatan peran administratif dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan transparan. Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon, Andartua Sinaga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh jajaran sekretariat terkait standar penulisan, format, serta alur pengelolaan surat-menyurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menyampaikan bahwa penguatan kapasitas internal merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kualitas layanan kelembagaan. "IHT ini adalah sarana pembelajaran kita bersama. Di sini kita bisa saling belajar, berdiskusi, dan menyamakan pemahaman terhadap aturan maupun tata kelola administrasi yang berlaku," ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan standar tata naskah dinas guna menciptakan dokumentasi yang rapi, mudah ditelusuri, dan sesuai regulasi. Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid mengajak seluruh jajaran untuk merefleksikan komitmen kelembagaan dalam meningkatkan kapasitas internal, khususnya di masa non-tahapan pemilu. "Pertanyaannya, apakah kita bisa melaksanakan IHT secara konsisten atau tidak pada masa non-tahapan ini?," ujarnya. Ia menekankan bahwa masa non-tahapan bukan berarti masa jeda dari peningkatan kapasitas, melainkan kesempatan emas untuk menata ulang, menyempurnakan proses, dan memperkuat SDM sebagai penopang utama suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dengan pelatihan ini, diharapkan seluruh peserta dapat membawa semangat perubahan positif dan menerapkannya dalam kinerja sehari-hari, demi mendukung penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Cirebon – Dalam rangka memperluas jangkauan pendidikan pemilih dan memperkuat nilai-nilai demokrasi berbasis keagamaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menjalin kemitraan strategis dengan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melalui audiensi yang dilaksanakan pada Jumat, (1/8). Audiensi ini membahas rencana kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih, khususnya di lingkungan madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menyampaikan bahwa KPU terus memperluas cakupan pendidikan pemilih melalui berbagai pendekatan strategis. “Kami datang ke sini sebagai langkah kemitraan strategis kami dengan Kemenag dalam program Infiltrasi. Artinya kita ikut dalam setiap program Kemenag berserta jajaran di bawahnya,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya menyasar kelompok calon pengantin dalam program sosialisasi pemilih, khususnya dalam kegiatan Pembinaan Perkawinan Pra-Nikah (P4) yang rutin dilaksanakan oleh Kemenag melalui KUA. Menurutnya, hal ini penting karena calon pengantin termasuk dalam kategori warga yang berpotensi mengalami perubahan status pemilih, baik dari sisi domisili, status pernikahan, maupun perpindahan tempat tinggal pasca menikah. “karena hal ini kaitannya dengan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid mengatakan bahwa KPU akan menghadirkan program "Santri Melek Pemilu" (Sampel). Program ini ditujukan bagi kalangan santri di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari strategi pendidikan pemilih berbasis nilai-nilai religius. Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, Slamet, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan mendukung program-program pendidikan pemilih di lingkungan Kemenag. “Kita ada puluhan ribu siswa MTS, MA. Rekan-rekan KPU juga bisa melakukan roadshow ke KUA yang ada di Kabupaten Cirebon. Nanti kita akan fasilitasi,” paparnya. KPU dan Kemenag sepakat untuk segera merancang kegiatan bersama, mulai dari sosialisasi kepemiluan maupun pendidikan pemilih berbasis keluarga dan mendorong partisipasi pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Cirebon - Dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menjalin koordinasi dan kolaborasi strategis dengan Dinas Pendidikan, Kamis (31/7). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih, khususnya di lingkungan sekolah dan satuan pendidikan menengah. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati mengatakan bahwa melalui forum koordinasi ini, KPU dan Dinas Pendidikan menyatukan visi dalam membangun kesadaran politik sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan pemilih tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pemilu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, integritas, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Esya juga menyampaikan bahwa KPU tidak hanya menargetkan sosialisasi kepada pemilih pemula, tapi juga forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). “Fokus kami juga menyasar ke komunitas guru-guru, karena dua program utama kita saat ini adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” paparnya. KPU meyakini bahwa kolaborasi dengan Dinas Pendidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai pemilih masa depan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid menyampaikan bahwa salah satu alasan strategis KPU menyasar siswa SMP dalam program pendidikan pemilih adalah untuk menyiapkan mereka sebagai pemilih cerdas sejak dini. “Karena sebagian besar dari mereka akan memasuki usia 17 tahun pada saat Pemilu atau Pilkada mendatang, sehingga sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. KPU juga mendorong pemilih pemula untuk menjadi penyelenggara Pemilu,” jelasnya. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, menyambut baik inisiatif koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan KPU. Ia menegaskan bahwa pendidikan demokrasi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Kegiatan ini diisi dengan diskusi, penyusunan rencana aksi bersama, dan pemetaan strategi penyampaian materi pendidikan pemilih yang kontekstual, kreatif, dan sesuai dengan karakteristik pelajar. Salah satu bentuk implementasi dari kerja sama ini adalah integrasi muatan pendidikan pemilih ke dalam kegiatan kesiswaan dan pelatihan demokrasi di sekolah melalui duplikasi metode Pemilu ke dalam pelaksanaan Pemilihan OSIS. Turut hadir pada kegiatan tersebut Anggota KPU Kabupaten Cirebon Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Apendi, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid dan Ketua Divisi Data dan Informasi, Khairil Ridwan beserta Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Intan Sugihartini.

Cirebon- Sebagai bentuk kepedulian sosial dan komitmen terhadap masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim di Aula Kantor KPU, Jumat (25/7). Hadir pada kegiatan tersebut Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon beserta para Kepala Subbagian dan seluruh staff sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial KPU sebagai lembaga yang tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga turut berperan dalam membangun semangat kebangsaan dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, Esya menambahkan, KPU tidak hanya fokus dalam urusan pemilu, tetapi juga dalam mendukung mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Esya mengatakan bahwa kegiatan ini juga dikaitkan dengan upaya mensukseskan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara Pemilu, dengan harapan mendapatkan keberkahan dan kelancaran melalui doa bersama. “Kami juga memohon doa kepada adik-adik sekalian, kami sebagai penyelenggara negara semoga diberikan kesehatan lahir maupun batin, diberikan kekuatan, dihindarkan dari segala marabahaya, serta diselamatkan di dunia dan akhirat,” tuturnya. Kegiatan yang berlangsung penuh dengan kehangatan ini diisi dengan doa bersama, pemberian santunan, dan motivasi bagi anak-anak yatim. KPU berharap santunan ini tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga memberikan semangat dan harapan bagi anak-anak untuk terus belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

Cirebon – Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik serta mewujudkan kegiatan yang efektif, efisien, dan transparan, tidak hanya dibutuhkan penguatan kapasitas Tim Asesor Satuan Kerja, tetapi juga komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini disampaikan oleh Ispektur Wilayah II Sekretariat Jenderal KPU, Wahyu Yudi Wijayanti pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Kertas Kerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas Tahun 2025 yang diselenggarakan KPU RI secara daring, Kamis (17/7). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka penguatan kapasitas Tim Asesor Satuan Kerja dalam melakukan pengisian kertas kerja tersebut. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ujang Kusumah Atmawijaya, Sekretaris Andartua Sinaga, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Albet Giusti beserta staf turut hadir secara daring. Wahyu Yudi Wijayanti mewakili Sekretaris Jenderal dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan acara ini adalah memberikan pedoman dan arahan bagi seluruh unit kerja di KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dengan melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025. “Harapannya kegiatan ini memberikan pemahaman yang kompherensif dan dapat meningkatkan Kualitas SPIP Terintegrasi, sehingga penilaian maturitas SPIP tersebut dapat ditingkatkan,” tegasnya. Hadir sebagai narasumber Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP RI Guntur dan Aldisa Agung Prasetyo yang menyampaikan materi tentang “Overview dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Ia mengatakan bahwa manfaat penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu melakukan perbaikan kualitas perencanaan, mengenali dan mengatasi resiko-resiko atas pelaksanaan program, meminimalisir fraud dan manajemen SDM yang efisien. “Tujuan Penyelenggaraan SPIP ini untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan,” jelasnya.

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon menyerahkan Buku Laporan Pelaksanaan Tahapan dan Laporan Penggunaan Dana Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (9/7). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati bersama Ketua Divisi Data dan Informasi Khairil Ridwan dan Kasubbag Parmas dan SDM Intan Sugihartini kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat. Turut hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, Ketua Divisi Data dan Informasi Ummi Wahyuni, Ketua Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i serta Ketua Divisi Sosdiklih dan Parmas Hedi Ardia. Hadir pula Plt. Sekretaris KPU Jawa Barat Syakir, Kabag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yunike Puspita serta Kasubbag Perencanaan Dini Lestari di ruang rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, Adie Saputro menegaskan bahwa pelaporan bukan sekedar administrasi, melainkan sarana evaluasi menyeluruh untuk memperkuat integritas pemilu dan Pemilihan ke depan. Ia juga mendorong pelibatan aktif partai politik dan kalangan kampus dalam refleksi regulasi kepemiluan. Hedi Ardia menambahkan pentingnya kehati-hatian dalam menjalin kerja sama eksternal, khususnya dengan pihak yang netral secara politik. “Mitra yang diajak harus netral secara politik agar tidak mengganggu independensi lembaga, baik dari sisi substansi maupun pendanaan,” tegasnya. Sementara Abdullah Sapi’i menyoroti peran sentral SDM sekretariat sebagai penopang keberlanjutan Lembaga serta melakukan  pengembangan kapasitas SDM baik dengan melakukan kajian-kajian terkait Undang-Undang, PKPU, SK, Surat Edaran dan lain-lain. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menutup kegiatan dengan apresiasi atas kepatuhan dan keseriusan KPU kabupaten/kota dalam menjalankan tahapan. Menurutnya, pelaporan ini adalah bagian dari proses akuntabilitas publik dan penguatan kelembagaan. Penyerahan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban pelaporan periodik sebagaimana Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 tertanggal 20 Maret 2025. Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan.