Jakarta, kpu.go.id – Tiga minggu jelang hari pemungutan suara, persiapan menghadapi 9 Desember 2020 semakin baik. Tahapan berjalan sesuai rencana dengan kesiapan anggaran, sumberdaya manusia serta pengamanan berjalan sesuai harapan. Hal tersebut tergambar dari laporan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Satgas Covid-19 pada Rapat Kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (18/11/2020).

Pada kesempatan ini KPU bersama stakeholder terkait melaporkan perkembangan terakhir pelaksanaan dari 270 daerah.  Selain itu disampaikan juga pelanggaran yang terjadi serta peta persebaran Covid-19 didaerah penyelenggara Pemilihan 2020.

“Jadwal  tahapan yang sedang berjalan saat ini kampanye, sengketa TUN pemilihan serta pembentukan KPPS. Desember 2020 masuk masa tenang, pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi, penetapan calon terpilih dan sengketa hasil pemilihan,” jelas Hasyim Asy’ari yang mewakili KPU RI.

Hasyim pada kesempatan itu juga menjelaskan 14 Peraturan KPU (PKPU) yang telah ditetapkan, jumlah pasangan calon, jumlah sengketa pemilihan (40 sengketa) hingga total anggaran yang sudah diterima. Tidak kalah penting Hasyim juga menjelaskan tentang protokol kesehatan terutama ketika pemilih berada di TPS. Serta kebiasaan baru pada tahapan kampanye dimana pasangan calon bisa memanfaatkan kampanye daring untuk menyapa pemilih. “Jumlah akun media sosial resmi yang didaftarkan oleh 665 paslon sebanyak 6.472, terdiri dari akun medsos paslon gubernur dan wakil gubernur 427 dan akun medsos bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebanyak 6.045 akun,” jelas Hasyim.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian juga menerangkan kesiapan Pemilihan 2020 mulai dari anggaran hingga kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Terkait anggaran, KPU Bawaslu menurut dia sudah menerima anggaran NPHD 100 persen, Polri dan TNI rata-rata sudah 92 persen. Adapun kedisiplinan penerapan protokol kesehatan Tito mengungkapkan masih terdapat kerumunan ketika tahap pendaftaran pasangan calon. Namun setelahnya, Kemendagri bersama stakeholder terkait berupaya keras agar protokol kesehatan benar-benar dilaksanakan dengan ketat.

Terkait kampanye Tito mengaku relatif terkendali, namun dalam hal netralitas terdapat 827 ASN yang dilaporkan, 6 ASN dari laporan tersebut yang dianggap melanggar dan mendapat rekomendasi komite ASN, 392 sudah ditindaklanjuti kepada pejabat atasannya untuk diberikan sanksi, 72 belum ditindaklanjuti. “Sanksinya bisa demosi atau pemberhentian,” kata Tito.

Tito menutup paparanya dengan pesan agar situasi kondusif yang berlangsung saat ini tidak membuat lengah. Dan untuk menguatkan komitmen menuju hari pemungutan suara, pada Senin, 23 November 2020, akan digelar rakor nasional. “Penekanan KPU-Bawaslu kepada para pimpinan masing-masing juga (TNI/Polri, Jaksa Agung, Kemendagri, Kemenkes), menekankan kembali agar menjaga protokol Covid-19 maupun konflik agar bisa dicegah,” tutur Tito.

Sementara itu Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan data pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye. Di 10 hari pertama terdapat 237 pelanggaran, 10 hari kedua 375 pelanggaran, 10 hari ketiga 306 pelanggaran, 10 hari keempat 397 pelanggaran dan 10 hari kelima 438 pelanggaran.

Abhan juga menyampaikan bahwa Bawaslu telah melantik pengawas TPS, dengan jumlah pengawas TPS laki-laki 234.317 (78 persen), dan perempuan 64.622 (22 persen).

Ketua DKPP Muhammad menegaskan komitmen lembaganya mendukung penyelenggaraan Pemilihan 2020. DKPP menurut dia juga akan menghentikan sementara pengajuan perkara 1-9 Desember 2020, kecuali perkara-perkara spesifik atau dari daerah yang tidak menyelenggarakan Pemilihan 2020.

Sedangkan dikesempatan terakhir, Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo menyampaikan peta zonasi risiko daerah penyelenggara Pemilihan 2020. Dari 309 daerah, 17 kab/kota masuk risiko tinggi (zona merah), 215 masuk risiko sedang (zona oranye), 67 kab/kota rendah (zona kuning), 6 kab/kota tidak ada kasus baru (zona hijau), dan 4 terdapat kasus (zona hijau). (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)

sumber : KPU RI