Titik Nurhayati

(Lulusan Magister Arkeologi Universitas Indonesia dan Magister Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat 2018-2023)

Peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, hendaknya tak dimaknai dengan upacara belaka. Sebagai bagian merefleksikan, tulisan ini sengaja dibuat untuk mengingatkan tentang Sejarah Perjalanan Bangsa.   Merujuk pada peristiwa penting 1 Juni 1945, dalam kaitannya dengan lahirnya ide mengenai dasar Negara. Ajakan menggugah memori kolektif rakyat Indonesia, akan isi pengucapan Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tentang Panca Sila. Gedung Pancasila sebagai tempat pengucapan Pidato, menjadi bukti benda tinggalan budaya masa lalu, sekaligus menyimpan berbagai peristiwa penting yang kelak kemudian hari menjadi cikal bakal lahirnya konstitusi Negara Republik Indonesia.   Hari Lahir Pancasila, diperingati kembali setelah adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Sebelumnya, peringatan dihentikan di era Orde Baru. Presiden Soekarno merayakan terakhir kali 1 Juni 1966. Ada sebagian pendapat yang mempertentangkan mengenai dasar penentuan hari Lahir Pancasila. Perdebatan ini tidak jarang mengemuka setiap peringatan Hari Lahir Pancasila. Tulisan ini, tak hendak berbicara tentang perbedaan pendapat ini.  Pidato penuh semangat tersebut dibacakan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 2 Jakarta. Gedung yang pada masa kini lebih dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Bangunannya sudah berfungsi sejak jaman Belanda, sebagai Gedung Volksraad (Dewan Rakyat).  Gedung Pancasila sebagai benda budaya, menarik dipelajari dalam konteks sejarah perjalanan Bangsa, termasuk dari sudut pandang ilmu arkeologi.  Robert J. Sharer dan Wendy Ashmore, dalam bukunya Archaeology Discovering Our Past, melihat arkeologi sebagai teknik khusus yang digunakan dalam membongkar bukti benda masa lalu, mengkaji masyarakat dan kebudayaan terdahulu, berdasarkan budaya kebendaan dengan menerangkan perkembangannya serta bagaimana benda tersebut digunakan pada jamannya. Konteks kajian arkeologi ini juga relevan, dalam mengkaji Gedung Pancasila sebagai bukti benda tinggalan budaya dalam peristiwa bersejarah, pembacaan Pidato 1 Juni 1945. Beberapa dokumen dan buku-buku jaman kolonial semakin memperkaya pemahaman untuk melengkapi makna pada Gedung Pancasila, baik di era menjelang kemerdekaan dan fungsi di jaman kolonial, yakni tahun 1918-1941. Dalam konteks kajian arkeologi, perspektif yang dihadirkan adalah untuk memberikan makna benda sesuai dengan konteksnya, sebagai proses untuk mencari, mengorganisir dan mendiskripsikan kejadian-kejadian di masa lampau serta menjelaskan arti kejadian-kejadian itu untuk masa sekarang.   GEDUNG VOLKSRAAD: ARSITEKTUR NEO KLASIK KARYA J. TROMP Gedung Volksraad atau Gedung Pancasila adalah bangunan yang terletak di Jalan Pejambon No.2, Jakarta Pusat. Berada pada titik toordinat 6°10′28″S 106°50′01″E. Gedung Pancasila, diperkirakan dibuat pada tahun 1830an. Bangunan ini ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya berdasarkan SK Menteri No: PM.13/PW.007/MKP/05 dan SK Gubernur No. 475 tahun 1993. Lokasi Gedung Pancasila, dulunya bernama Jalan Hertog atau dikenal Duke’s Way. Nama jalan Hertog diambil dari nama seorang Gubernur Jenderal Benhard Herzog van Sachsen-Weimar-Eisenach (1792-1862). Panglima Angkatan Darat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, juga tinggal di sini antara 1849-1851. Di masa sebelumnya, abad ke-17 dan awal abad ke-18, lokasi tersebut dulunya merupakan pabrik gula yang dijalankan oleh seorang pengusaha Cina, lalu kemudian didirikan barak militer.  Desain arsitekturnya dibuat oleh Ir. J. Tromp. Narasi Huib Akihary tentang peran J Tromp waktu itu cukup penting, sebagaimana dalam bukunya  Architectuur and Stedebouw in Indonesie 1870/1970.  Pemerintah Hindia Belanda mempunyai Departemen pekerjaan umum sipil (Department van Burgerlijke Openbare Werken) atau yang dikenal dengan nama B.O.W.  Departemen ini bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pekerjaan teknik sipil yang dikelola oleh Pemerintah, termasuk bangunan negara, jembatan, jalan, irigasi dan fasilitas fisik lainnya. Semua produktivitas konstruksi yang luar biasa dan dalam bentuk yang beranekaragam jenis bangunan, membuat B.O.W kuwalahan menangani. Namun, Departemen B.O.W. telah meninggalkan jejak besar pada arsitektur dan pengembangan di Hindia Belanda, terutama setelah tahun 1908.  Kemudian Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi tahun 1832, di mana empat direktorat dibentuk, yaitu Administrasi Manajemen Air dan Gudang Sipil. Administrasi Air, dibagi menjadi tiga bagian, dimana Insinyur J. Tromp ditugaskan di Batavia (1798-1859) dari tahun 1818 hingga 1853. Diceritakan dalam buku tersebut, bahwa sering kali insinyur militer dipekerjakan sementara di dinas pengelolaan air sipil. Insiyur J Tromp, juga mengerjakan rekonstruksi Istana Gubernur Jenderal di Buitenzorg, yang hancur karena gempa bumi parah pada tahun 1834. Dia dibantu oleh W. de Struler, kapten di Corps der Genie. Termasuk mensupervisi pembuatan Gedung A.A. Maramis. Gedung Pancasila memiliki nuansa neo-klasik, mirip dengan gaya arsitektur yang berkembang di Perancis pada 1750an. Awalnya, arsitektur neo-klasik kembali muncul di kerajaan-kerajaan vassal, yang gaya arsitekturnya cenderung mengkarakterkan bangunan dengan makna keagungan saat masa renaisans. Neo-klasik dikatakan sebagai karakter bangunan yang melawan arsitektur Baroque dan Rococo.  Pada bagian depan gedung, berdiri tiang-tiang besar yang kokoh. Warna cat gedung didominasi warna putih,. Terdapat Lampu-lampu gantung dan jendela tinggi mengelilingi seluruh dinding luar.  Neo Klasik di Indonesia, dikenalkan oleh Herman Willen Daendels yang menjabat sebagai Gubenur Jenderal Hindia Belanda tahun 1808 hingga 1811. Mantan perwira militer ini adalah salah satu orang kepercayaan Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte. Daendels kemudian memopulerkan gaya neo-klasik menjadi gaya arsitektur Indische Empire Style.   GEDUNG PANCASILA MENJELANG KEMERDEKAAN  Adolf Heuken SJ, salah seorang Ahli Sejarah kelahiran Jerman, dalam bukunya Historical Sites of Jakarta, mendiskripsikan bahwa Gedung Pancasila adalah salah satu bangunan penting dari sudut pandang sejarah nasional.   Mengenai wacana kemerdekaan, sebenarnya sudah mulai menjadi kabar gembira pada sekitar September 1944. Berawal dari ucapan Perdana Menteri Koiso, bahwa  Indonesia akan dimerdekakan “kelak kemudian hari.”. Ucapan itu lalu disambut dengan digelarnya rapat umum di Jakarta. Soekarno dan para pemimpin Jawa Hokokai berpidato di Lapangan Ikada (sekarang menjadi bagian kawasan monas). Mohammad Hatta pun ikut memberikan pidato. Lagu Indonesia raya boleh dinyanyikan kembali, termasuk pengibaran Merah-Putih. Desember 1944, orang Indonesia diangkat sebagai Sanyo pada tiap-tiap departemen, sebagai persiapan kelak untuk menjadi Menteri. Pada Mei 1945, diadakan suatu panitia dengan nama Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya dipilih oleh badan-badan atau organisasi tiap-tiap Shu dengan jumlah 60 orang. Ketua Panitianya adalah dr. Radjiman Widiodiningrat. Sidang itu mulai dibuka 29 Mei 1945, dengan pidato yang lumayan ringkas. Ada satu pertanyaan dr. Radjiman, mengenai Negara yang akan dibentuk itu apa dasarnya?  Narasi ini seperti yang dituliskan Mohammad Hatta dalam bukunya Menuju Gerbang Kemerdekaan.   Rapat diwarnai sejumlah tema, termasuk sistem demokrasi peralihan yang akan dianut. Muncul juga perdebatan mengenai golongan yang mengemukakan Negara Islam dan golongan yang mempertahankan Negara bebas dari agama. Pada hari keempat, Soekarno menjawab pertanyaan Radjiman, yang berpidato kurang lebih 1 jam di gedung Volksraad, yang menyebutkan 5 pokok pada Panca Sila, lima dasar. Setelah pidato ini, kemudian Radjiman membentuk panitia kecil yang di dalamnya duduk semua perwakilan aliran Islam, Kristen, ahli konstitusi, untuk merumuskan kembali pokok-pokok pidato Soekarno. Teks Panca Sila yang sudah dirumuskan kembali menurut keputusan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian dimuat dalam permulaan UUD Republik Indonesia.    VOLKSRAAD: KANTOR DEWAN RAKYAT (LEGISLATIF) 1918-1941  Volksraad  atau Dewan Rakyat, dibuat berdasarkan hukum  pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini tercantum dalam Artikel 53 hingga 80 dari Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie, yang disetujui pada 16 Desember 1916, sebagaimana dinyatakan dalam Staatsblat Hindia No. 114/1916 dan berlaku efektif mulai 1 Agustus 1917.  Pembentukan Volksraad dideksripsikan oleh Eduard J. M. Schmutzer, dalam bukunya yang terkenal Dutch Colonial Policy and The Search for Identity in Indonesia: 1920 – 1931. Volksraad adalah lembaga yang dimaksudkan sebagai perwakilan rakyat, yang memberi kesempatan bagi rakyat Belanda dan pribumi untuk bekerja sama dalam mempromosikan kepentingan wilayah. Sebagai sebuah institusi, Volksraad juga dimaksudkan untuk memajukan perkembangan  ke arah pemerintahan sendiri. Badan perwakilan dibuat untuk warga pribumi yang belum terbiasa dengan prosedur pemerintahan, dan satu sisi lain, bagi orang Eropa dan Cina yang lebih mementingkan bisnis, mereka menjalankan kekuasaan yang besar, dan hampir mengendalikan anggaran Pemerintah Hindia Belanda.  Volksraad mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Pada awalnya mempunyai hak untuk memberi nasehat kepada pemerintah, tetapi pada tahun 1927 Dewan Rakyat ini diberi wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Gubernur Jenderal. Pemilihan Dewan Nasional, telah menjadi cahaya baru bagi tumbuhnya ruang gerakan organisasi pemuda di Indonesia. Sebelumnya, di daerah telah terbentuk komite-komite lokal yang mempersiapkan kandidat mereka di parlemen. Diceritakan untuk pemilihan dewan kota di tingkat lokal, pernah diadakan untuk pertama kalinya di Surabaya pada 1903. Ada komite lokal di Surabaya tahun 1909 yang mendukung pemilihan Brother Willibroard Keens, lalu Jos Suys. Narasi ini seperti yang dituliskan Karel A. Steenbrink, dalam catatannya Chatolics in Indonesia, 1808-1942: A Documented History. Misalnya, Kiesvereeniging Soerabaia (Asosiasi Pemilu Surabaya) menyatukan orang-orang dari semua keyakinan (kecuali para ekstrimis), yang mendukung beberapa umat Katolik. Hal ini dikarenakan, pada tahun 1915 pelarangan terhadap partai politik dan organisasi di Hindia Belanda dicabut, sebagai persiapan untuk pemilihan Dewan Nasional atau Volksraad pada tahun 1918. Kehidupan politik yang nyata menjadi mungkin. Partai politik nasional pertama sebagai afiliasi ummat Katolik dan Kristen, antara lain NIVB liberal, Nederlandsch-Indische Vrijzinnige Bond (Serikat Politik Liberal Hindia Belanda, didirikan pada tahun 1916). Lalu pada  1917, CEP Protestan, Christelijk Ethische Partij (Partai Etis Kristen), dan IKP, Indische Katholieke Partij (Partai Katolik Hindia). Sejumlah kekecewaan mewarnai pembentukan dewan rakyat pada periode pertama. dikarenakan mayoritas anggota adalah orang Eropa. Ada kesan keengganan untuk memindahtangankan kekuasaan pada para leluhur nusantara. Belum lagi dalam komposisi anggota dewan, lebih separuh diduduki warga Eropa, sisanya pribumi, Cina, Arab dan India. Kalangan nasionalis kecewa. Dewan Rakyat pada 1917 tak memberi ruang pada oposisi nasionalis karena selalu kalah dengan jumlah mayoritas besar anggota.   Tahun 1920, Gubernur Jenderal menjanjikan perluasan hak dewan rakyat. Undang Undang Dasar Negara Belanda direvisi pada 1922. Wilayah koloni, yaitu wilayah Belanda di Luar Negeri akan dihilangkan. Regeeringsreglement (Undang-Undang Administrasi Hindia Belanda) digantikan dengan konstitusi yang mencakup kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kekuasaan Gubernur Jenderal harus persetujuan Den Haag. Jumlah anggota ditetapkan 60, yang menurut konstitusi 1925, terdiri atas orang belanda 30 anggota, pribumi 25, serta 5 orang Indo- Arab, dan Indo-Cina (dikutip dari Nusantara: Sejarah Indonesia).   Pemerintah ingin lebih liberal terhadap warga nusantara. Ternyata mayoritas Parlemen Belanda membalikkan angka yang semula diusulkan, sehingga menjadi 30 orang Indonesia, 25 orang Eropa dan 5 untuk sisanya. Akibatnya, timbul reaksi keras di Pemerintahan Hindia Belanda. Sejak 1928, jumlah tersebut terjadi sebaliknya. Jumlah pemegang hak pilih yang berhak memilih langsung wakil-wakil di Volksraad, tetap kecil sampai akhir pemerintahan administrasi Belanda.    Sistem pengambilan suara bertingkat ditetapkan untuk pemilihan Volksraad. Setiap pemilih mewakili pemegang hak pilih yang tidak ditentukan jumlahnya yang berhak memilih, untuk badan perwakilan lokal dan regional. Pemegang hak pilih untuk pemilihan dewan, dengan demikian dapat dibandingkan dengan “electors” dalam pemilihan Presiden Amerika.  Pada 1924, hanya 452 orang Indonesia yang berhak ikut dalam pemilihan  dibandingkan dengan 594 orang Belanda Eropa. Pada 1927, 750 pemilih pribumi, 508 orang Eropa. Pada 1935, 1.529 orang pribumi, 550 orang Eropa, dan pada 1939, 1.452 pribumi, 343 Eropa. Pemilihan 1927 adalah yang terakhir, di mana kemudian orang pribumi dan Eropa membentuk satu badan pemegang hak sipil, sehingga warga pribumi kemudian mendapatkan jabatan. Harmonisasi hubungan ini, juga berimplikasi pada kemajuan perekonomian. Pemerintah Belanda sangat lega, walaupun sedikit ada penyesalan. Seharusnya reformasi konstitusional pada 1916 tak tergesa-gesa diterapkan dengan langsung membuat dewan rakyat. Walaupun ada perubahan, namun hubungan ini sebatas kaum nasionalis tersedia tempat sepanjang “bekerjasama” dengan pemerintah.  Volksraad mempunyai dua kali masa sidang, yaitu setiap tanggal 15 Mei dan hari Selasa ketiga Oktober. Jangka waktu masa sidang, empat setengah bulan. Eksistensi Volksraad selama empat belas tahun (1927-1941), telah mengajukan 6 rancangan undang-undang, 3 diantaranya diterima pemerintah.  Gedung Pancasila, menjadi saksi tiga jaman dalam peristiwa sejarah Bangsa, tentang penguatan demokrasi maupun sistem pemerintahan. Meski pun terjadi perubahan kekuasaan, baik kolonial maupun menuju kemerdekaan, selalu ada proses persiapan menuju transisi. Memperingati bukan bermakna mengkultuskan, atau tak hendak terjebak romantisme peristiwanya. Refleksi diperlukan, untuk tak lupa pada spirit lahirnya Lima Sila, Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika.