Bogor, kpu.go.id – Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Tahun 2020 sebagai bagian dari meneguhkan tekad semangat kebersamaan untuk membangun integritas dan profesionalitas KPU seluruh Indonesia. Hal ini terutama menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020.
Penegasan Arief tersebut disampaikan disela-sela kegiatan team building yang jadi bagian dari kegiatan rapim di Bogor, Rabu (12/2/2020). Kegiatan ini dilaksanakan bersama antara unsur Komisioner dan Sekretariat, yaitu KPU RI dan KPU Provinsi seluruh Indonesia.
“Hari ini momentum besar kita semua untuk kembali meneguhkan atas semua peristiwa yang terjadi pada kita agar bisa diambil hikmahnya. Mari kita teguhkan satu tekad bersama untuk membangun integritas dan profesionalitas,” tegas Arief di depan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi seluruh Indonesia usai melaksanakan team building bersama.
Arief juga mengingatkan, semua persoalan tidak ada yang boleh melemahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Apapun itu tidak boleh memupus dan menutup inspirasi, kreasi dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di seluruh Indonesia. (hupmas kpu Arf/foto: Ieam/ed diR)
Sumber : www.kpu.go.id
DI AWAL 2020, berita hoaks (fake news) masih marak di media sosial. Misalnya berdasarkan pantauan tim AIS (Pengais Konten Negatif) Kementrian Kominfo RI, ada 54 informasi hoaks terkait virus Corona yang beredar selama 23 Januari – 03 Februari 2020. Sebagai pengguna medsos aktif, milenial kecil potensinya tidak terpapar berita hoaks.
Dalam momen peringatan HPN (Hari Pers Nasional) tahun ini, 9 Februari 2020, ada hal yang menarik yaitu milenial sebagai ikon HPN. Misalnya Putri Indahsari Tanjung (staf khusus Presiden Joko Widodo) sebagai salah satu ikon tersebut. Letak daya tarik tersebut adalah generasi milenial sebagai pribumi digital (digital native) atau disebut juga sebagai generasi internet (internet generation).
Istilah pribumi digital pertama kali dikemukakan oleh Marc Prensky (2001) untuk menjelaskan mereka yang menerima informasi dengan sangat cepat melalui teknologi jaringan internet. Kini informasi sampai kepada milenial dengan cara menembus ruang dan waktu secara seketika (real time). Mereka inilah yang disebut oleh Jan van Dijk (1991) sebagai network society (masyarakat jaringan).
“Serangan” Berita Hoaks
Sebagai fenomena problematik, berita hoaks bukanlah hal baru dalam dunia jurnalistik. Sejarah berita hoaks sebenarnya sama dengan praktek jurnalisme kuning (yellow journalism) yang dipelopori oleh Joseph Pulitzer (1895). Salah satu karakteristik jurnalisme kuning tersebut adalah menggunakan wawancara palsu (faked interviews), tajuk berita menyesatkan, dan pseudosain (diklaim ilmiah, padahal tidak menggunakan metode ilmiah) (Mott, 2000).
Tidak hanya itu, berita hoaks tidak sekedar hasil spin doctoring (pemelintiran fakta), tetapi fakta rekaan (fictional fact). Berita hoaks memuat narasi fakta baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Oleh karena itu, berita hoaks bukanlah karya jurnalistik dan ini merupakan salah satu bentuk cybercrime.
Peredaran berita hoaks memang sangat cepat sekali. Misalnya penelitian MIT (Massachusetts Institute of Technology) tentang isu (rumors) yang beredar di Twitter antara 2006 hingga 2017 telah membuktikannya. Dalam temuan penelitian tersebut, berita bohong dapat tersebar 10 kali lebih cepat daripada stori berita yang benar (legitimate news stories). Tidak hanya itu saja, peneliti MIT juga mendapati bahwa berita palsu/hoaks memiliki jangkauan yang juah lebih luas (a much wider reach). Di Twitter, berita bohong bisa menjangkau antara 1.000 sampai dengan 100.000 orang, sedangkan informasi yang benar (true information) jarang mencapai lebih dari 1.000 orang atau hanya sekitar 1% penyebarannya.
Di 2020, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Serentak di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Diprediksi Pemilihan Serentak tersebut masih belum terbebas dari berita hoaks. Artinya berita hoaks adalah ancaman nyata bagi pematangan demokrasi elektoral. Mengacu pada kasus Pemilu Serentak 2019, pemilih Indonesia terpolarisasi dengan tajam akibat berita hoaks yang tersebar massif lewat internet.
Fenomena berita hoaks tidak hanya pada Pemilu Serentak 2019 lalu saja. Berdasarkan kasus yang terjadi di Pemilu Presiden 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, mengatakan berita hoaks sudah menjadi fenomena keseharian di Indonesia (Time, 2017). Berita bohong menjadi ancaman nyata bagi demokrasi elektoral Indonesia dan harus segera ditangkal “serangan”nya.
Kenapa berita hoaks menjadi sangat massif di internet di setiap kali penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, karena didukung oleh penggunaan “firehose of falsehood” propaganda (propaganda semburan kebohongan). Berita bohong menjadi “peluru” dari proganda tersebut. Dalam Pilpres AS 2016 lalu, Donald Trump mempelopori penggunaan progranda tersebut atau dikenal dengan istilah Propaganda Rusia. Proganda tersebut juga pernah digunakan di Pemilu Brazil, Mexico dan Venezuela dan pada akhirnya kini tersebar ke berbagai negara demokrasi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
Selain prinsip tersebut, karya jurnalistik ditulis berdasarkan atas hasil pengujian informasi (Pasal 3). Ini artinya bahwa pers melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diberitakannya. Semangat dari prinsip tersebut telah melahirkan fungsi baru bagi pers, selain apa yang termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 yaitu media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Fungsi tersebut adalah media verifikasi atau dikenal sebagai verifikator.
Melalui aktivitas pengecekan atau penemuan fakta (fact checking atau fact finding), pers berupaya meluruskan disinformasi, malinformasi, atau misinformasi yang beredar luas melalui berita hoaks. Fungsi verifikasi ini sangat membantu publik khususnya milenial dalam meningkat literasi informasinya atau dalam pembentukan sikap evalusi kritis atas informasi yang diterima.
Fungsi verifikator ini semakin mempertegas summum bonum (kebaikan tertinggi) yang dilakukan oleh pers dalam mencerdaskan publik dan khususnya menstimulasi milenial untuk cerdas dalam membaca atau mengevaluasi informasi yang datang seperti air bah (information flood).
Menjadikan milenial sebagai ikon HPN patut diapresasi di tengah Indonesia sedang mewujudkan visi Generasi Emas 2045 yang tidak hanya unggul dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lainnya, tetapi juga matang dalam berdemokrasi. Dengan milenial sadar karya jurnalistik, pers ingin menjadikan milenial sebagai well-informed citizen (warga terinformasikan dengan baik) di tengah demokrasi yang sedang mengalami resesi. Ini adalah bentuk aktualisasi prinsip intelektualisme dimana pers sebagai pelita bangsa. Mari kita semarakan HPN 2020.
Penulis: Dr. Idham Holik
Komisioner KPU Jawa Barat
Sumber : kesatu.co
PERS lahir bukan tanpa sejarah. Histori panjang mewarnai lahirnya pers baik dalam lingkup pers di dunia maupun konteks pers di Indonesia. Konteks Indonesia, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.
Pers dalam pengertian sempit diartikan sebagai koran atau majalah. Sedangkan dalam arti luas disebut sebagai media massa. Sementara pengertian pers menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Bab I pasal 1 dikatakan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Dalam perkembangannya, pers nasional mengalami berbagai masa. Mulai dari era kolonial (tahun 1744 sampai awal abad 14), era penjajahan Jepang (tahun 1942-1945), era orde lama (orla) atau pers terpimpin (tahun 1957-1965), era demokrasi pancasila dan orde baru dan pers era pasca reformasi.
Era di mana menemukan kebebasan baru terjadi pada reformasi.
Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam undang-undang tersebut yakni pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Kemudian ayat 2 menyebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran.
Pada era itu, banyak bermunculan media cetak baik dalam bentuk koran harian, tabloid mingguan dan yang lainnya. Kehadirannya itu bak jamur di musim hujan. Karena proses pendiriannya tak perlu lagi mengantongi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
Pers mempunyai peran dan fungsi yang strategis. Saking strategisnya, pers bisa dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi selain lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam UU No 40 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
PERS SEBAGAI MITRA STRATEGIS
Fungsi pers sebagaimana yang disebutkan di atas tentu sangat penting. Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas semua fungsi tersebut. Hanya fungsi media informasi dan pendidikan saja yang penulis coba eksplor.
Angka partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelumnya. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 74,34 persen, pemilihan DPR RI 74,27 persen, pemilihan DPD RI 74,29 persen, pemilihan DPRD provinsi 74,27 persen dan pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon 74,25 persen.
Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya partisipasi tersebut. Di antaranya adalah kontribusi media. Media sebagai pers punya andil besar dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait seluruh tahapan pemilu. Baik dalam bentuk iklan maupun pemberitaan.
Siti Zuhro, dkk dalam buku berjudul Hasil Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia (2019) menyebutkan ada sejumlah faktor yang dianggap sebagai pendorong partisipasi warga dalam memilih yakni kesadaran politik warga negara (Dani,2010), informasi politik (pemilu) (Sasmita, 2011), yang diterima lewat media massa (cetak dan televisi) dan diskusi-diskusi politik informal, karakteristik pribadi pemilih (Muslim, 2013), literasi internet (Fenyapwain, 2013), faktor lamanya tinggal, lingkungan, jumlah TPS, dan rasa ingin tahu (Usfinit, Suprojo, dan Setyawan, 2015) dan faktor transaksi dan unsur kedekatan emosional (Liando, 2017).
Fungsi pers sebagai media pendidikan sebagaimana yang tercantum pada ayat 2 UU No 40 Tahun 1999 adalah bahwa Pers sebagai media pendidikan ini mencakup semua sektor kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam konteks ini, pers juga punya tanggung jawab terkait pendidikan politik kepada publik. Melalui fungsi pendidikan itu, pers (media cetak, elektronik, daring) lewat produk jurnalistiknya bisa berperan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dari sisi edukasi politik.
Pada ranah itu, bagi penyelenggara, pers tentu menjadi menjadi mitra strategis dalam konteks penguatan demokrasi partisipatori. Yakni pelibatan aktif masyarakat pemilih pada setiap tahapan kontestasi demokrasi elektoral. Sehingga publik teredukasi dengan baik. Ini juga bagian dari langkah antisipatif merebaknya berita palsu (fake news), kabar bohong (hoaks), dan disinformasi yang didiseminasi oleh pasukan siber. Seperti diketahui, ketiga “penyakit” tersebut “mewabah” saat Pemilu Serentak 2019. Seperti hoaks soal tujuh kontainer kertas suara sudah tercoblos.
Mafhum, di era disrupsi ini informasi dengan sangat mudah didapat dan diakses baik lewat media sosial (medsos), online maupun media digital lainnya. Dengan berseliwerannya informasi di ruang publik (public sphare) khususnya di medsos yang tanpa kaidah jurnalistik (cek dan ricek, konfirmasi, cover both side), ditambah publik yang minim literasi informasi dan literasi media tentu akan sangat berbahaya, termasuk juga bagi demokrasi. Oleh karena itu, pers punya peran besar agar ruang publik itu menjadi lebih sehat. Terlebih lagi, pada momen pesta demokrasi.
Seperti diketahui, tahun ini di Provinsi Jawa Barat, ada 8 kota/kab yang akan melangsungkan Pilkada Serentak pada 23 September 2020. Satu dari 8 kota/kab tersebut adalah Kabupaten Indramayu.
Dengan peran pers di atas, harapannya media massa bisa menjadi the manufacturer of consent (produsen persetujuan). Sebagaimana yang diungkapkan Edward S. Herman & Noam Chomsky (1988) dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Bahwa media massa atau media berita sangat berkuasa atas opini publik.
Media massa merupakan lembaga ideologis yang efektif dan kuat yang menjalankan fungsi propaganda yang mendukung sistem (a system-supportive propaganda function) dengan cara menginternalisasi asumsi-asumsi media kepada khalayak yang diterima tanpa paksaan dan sukarela. Media massa menjadi the manufacturer of consent (produsen persetujuan). (Holik, 2019)
Dalam kaitan itu, tentu sinergitas dan kolaborasi menjadi urgen. Terutama soal pendidikan pemilih berkelanjutan. Seperti KPU Goes to Shool and Campus, Desa Pelopor Demokrasi, Perempuan Pengggerak Demokrasi, Pemilihan Ketua OSIS Serentak, Pojok Literasi, Rumah Pintar Pemilu (RPP). Sesuai instruksi KPU Provinsi Jawa Barat dalam Surat Nomor: 58/PL.01.8.SD/32/Prov/I/2020. Action plan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon di atas akan dimulai di tahun ini. Sasarannya adalah pemilih pemula terutama generasi milenial.
Dalam konteks pendidikan, antara penyelenggara pemilu dengan media secara subtansi punya kesamaan. Yakni mengedukasi publik dari sisi pendidikan politik. Sehingga masyarakat tercerahkan. –Setidaknya- mengetahui dan memahami hal-ihwal terkait demokrasi dan ke-pemilu-an.
Menurut Ramlan Surbakti seperti dikutip dalam buku Tata Kelola Pemilu (2019), ada empat topik besar dalam studi ke-pemiluan-an yakni: tata kelola pemilu (electoral government/electoral management), sistem pemilu, prilaku pemilih (voter behavior) dan pemasaran politik (political marketing).
Jika ini menjadi kekuatan kolaborasi yang apik antara media dan penyelenggara pemilu, rasanya kesadaran politik publik dalam konteks penguatan demokrasi partisipatori khususnya di Kabupaten Cirebon, bukanlah sebuah mimpi. Semoga. Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2020. (*)
*) penulis adalah Komisioner KPU Kab Cirebon
Sumber : www.radarcirebon.com
KPU kabupaten Cirebon menerima Kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi M.Si . Kunjungan dalam rangka Silaturahmi ini di awali dengan sarapan pagi bersama dengan menu Nasi Jamblang Khas Cirebon. Pada kesempatan ini Ketua KPU Bapak Sopidi berserta Anggota lainnya menyampaikan program-program kerja KPU Kabupaten Cirebon ke depan. Terkait program kerja yg di sampaikan, kpu berharap mendapat dukungan lebih besar lagi dari lembaga legislatif dan eksekutif di wilayah kabupaten cirebon. Pada akhir kunjungan, ketua DPRD Kab. Cirebon menyempatkan diri untuk melihat konten display rumah pintar pemilu KPU kabupaten Cirebon. KPU Kabupaten Cirebon menyambut baik momen silaturahmi tersebut sebagai energi positif untuk memperkuat komitmen melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.
Bogor, kpu.go.id – Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Tahun 2020 sebagai bagian dari meneguhkan tekad semangat kebersamaan untuk membangun integritas dan profesionalitas KPU seluruh Indonesia. Hal ini terutama menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Penegasan Arief tersebut disampaikan disela-sela kegiatan team building yang jadi bagian dari kegiatan rapim di Bogor, Rabu...
DI AWAL 2020, berita hoaks (fake news) masih marak di media sosial. Misalnya berdasarkan pantauan tim AIS (Pengais Konten Negatif) Kementrian Kominfo RI, ada 54 informasi hoaks terkait virus Corona yang beredar selama 23 Januari – 03 Februari 2020. Sebagai pengguna medsos aktif, milenial kecil potensinya tidak terpapar berita hoaks....
PERS lahir bukan tanpa sejarah. Histori panjang mewarnai lahirnya pers baik dalam lingkup pers di dunia maupun konteks pers di Indonesia. Konteks Indonesia, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985....
KPU kabupaten Cirebon menerima Kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi M.Si . Kunjungan dalam rangka Silaturahmi ini di awali dengan sarapan pagi bersama dengan menu Nasi Jamblang Khas Cirebon. Pada kesempatan ini Ketua KPU Bapak Sopidi berserta Anggota lainnya menyampaikan program-program kerja KPU Kabupaten Cirebon ke depan. Terkait program...
Users Today : 32
Users Yesterday : 54
This Month : 803
This Year : 2234
Total Users : 22796
Views Today : 71
Total views : 35015
Who's Online : 1