Ditulis Oleh : Dr. Idham Holik (Anggota KPU Jawa Barat)

Tahun 2020 adalah tahunnya penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah atau selanjutnya disebut Pemilihan) secara langsung dan serentak. Ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Serentak tersebut –dengan rincian yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Seperti biasanya, di awal penyelenggaraan pemilihan selalu ada pro-kontra atau konflik gagasan politik di ruang publik (public sphere).

Yang pro mendalilkan bahwa rakyat memiliki kaudalatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, sedangkan sebaliknya yang kontra mendalilkan biaya politik tinggi dalam Pemilihan telah menyuburkan praktek korupsi kepala daerah terpilih selama menjabat –dengan pembuktian banyak kepala daerah yang diproses hukum dan dijatuhi hukuman pidana. Misalnya di tahun 2019 (sampai awal Desember), ada 9 kepala daerah yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Selain itu, juga ada yang berretorika bahwa pembiayaan pemilihan mengurangi alokasi pembangunan di daerah.

Di tengah publik yang terbelah tersebut (the divided public), penting untuk meluruskan pemikiran publik kontra, karena retorika mereka dikhawatirkan dapat berdampak negatif, tidak sekedar sinisme politik dan apatisme politik, tetapi pragmatisme dan abstensi pemilih. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini dapat menjadi faktor disruptif bagi demokrasi elektoral. Oleh karena itu, momen penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 sebagai moment of truth. Kini saatnya pembuktian bahwa Pemilihan berdampak positif terhadap proses pembangunan.

Developmentalisme Politik dan Kedaulatan Rakyat

Developmentalisme merupakan paham pembangunan. Tentunya dalam artikel ini, paham tersebut tidak dibahas dalam sudut pandang pemikiran teoritis ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Tony Smith (1985). Dalam perspektif developmentalisme, Pemilihan merupakan bagian penting dari pembangunan politik (political development) –ditegaskan oleh Viryan, Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) (15/12/2019). Penegasan tersebut telah memantik kesadaran politik publik yang terbelah tersebut, khususnya bagi yang kontra, dimana Pemilihan memiliki signifikansi penting.

Ada banyak pemikiran definisional tentang pembangunan politik. Untuk kepentingan tulisan ini, hanya dua definisi tersebut yang akan dideskripsikan yaitu pertama, terkait dengan pembangunan ekonomi; dan kedua, terkait pembangunan demokrasi.

Pertama, pembangunan politik dipahami sebagai bagian yang terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Misalnya ilmuwan politik Amerika Lucian W. Pye (1965:5) menegaskan bahwa pembangunan politik merupakan prasyarat politik pagi pembangunan ekonomi (political development as the political prerequisite of economic development) (Pye, 1965:5). Ini artinya Pemilihan sebagai pembangunan politik memiliki korelasi terhadap kesejahteraan rakyat –sebagai output pembangunan ekonomi. Interpretasi ini memang perlu pembuktian riset, tetapi setidak-tidaknya pemikiran Pye (1965) tersebut dapat dijadikan sarana meluruskan pandangan publik kontra yang memandang Pemilihan sebagai pemborosan uang rakyat dan tidak memiliki manfaat positif bagi pembangunan.

Regulasi Pemilihan mengatur ketentuan yang dapat berimplikasi pada pembuktian pemikiran Pye tersebut. Misalnya Pasal 64 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2015 mendeskripsikan bahwa visi dan misi kandidat harus disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Kemudian lebih dikonkritkan lagi dalam materi Pasal 68 ayat 4 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa dalam debat kandidat, visi dan misi kandidat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Desember 2018, Bali Democracy Forum XI mengangkat tema Democracy for Prosperity (Demokrasi untuk Kesejahteraan). Menurut Leena Rikkilȁ dari International IDEA, mengacu pada tema tersebut, data menunjukan bahwa memang ada korelasi –meskipun lemah– antara indikator kesejahteraan dasar (basic welfare indicators) dan pemerintahan perwakilan (representative government) –hasil pemilu/pemilihan. Fakta ini yang membuat demokrasi semakin dibutuhkan.

Selanjutnya kedua, Pye (1965:9) mendefinisikan bahwa pembangunan politik sebagai pembangunan demokrasi (political development as the building of democracy). Definisi ini bersinonim dengan pembentukan (the establishment) institusi-institusi dan praktek demokrasi. Oleh karena itu, pembangunan memiliki makna sebagai penguatan praktek serangkaian nilai-nilai dan norma-norma demokrasi.

Deskripsi ini menegaskan bahwa pembangunan politik menjadi hal yang sangat strategis bagi agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia –sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Dalam agenda tersebut, demokrasi harus dipandang sebagai sebagai the only game in the town (Linz, 1990:156). Nilai-nilai dan norma-norma demokrasi menjadi spirit utama dalam relasi sosial-politik warga negara. Tentunya nilai dan norma tersebut bermuara pada prinsip kedaulatan rakyat.

Apalagi UUD 1945, khususnya alinea keempat, telah menegaskan bahwa “….suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”. Kedaulatan rakyat menjadi ruh politik bangsa Indonesia. Jadi tepat sekali slogan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU RI “Pemilih Berdualat, Negara Kuat” dengan tujuan untuk memperkuat agenda konsolidasi demokrasi. Kini di Pemilihan Serantak 2020, slogan tersebut tetap digelorakan. Mendaulatkan pemilih menjadi orientasi penyelenggaraan pemilihan.

Kesadaran Berpartisipasi

Ada satu karakter penting dari pembangunan politik yaitu persamaan (equality) dalam budaya politik. Dalam pandangan ini, pembangunan politik mencakup partisipasi massa (mass participation) dan keterlibatan rakyat (popular involvement) dalam aktivitas politik (Pye, 1965:12). Partisipasi politik merupakan ciri utama dari modernisasi politik (Huntington, 1965) –yang ditandai dengan identifikasi individual terhadap sistem politik secara keseluruhan (Sikander, 2015). Warga negara dapat memahami dengan baik keberadaannya dalam sistem politik.

Oleh karena itu, perhatian utama pembangunan politik tertuju pada warga negara aktif (active citizen) dan bagaimana mengembangkan populasinya –dalam konteks demokrasi elektoral, tentunya mereka adalah pemilih aktif (active voters). Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan pengembangan budaya kewargaan (civic culture) –seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Almond & Sidney Verba (1963/1989). Dalam budaya tersebut, warga negara menerima otoritas negara dan memiliki kepercayaan bahwa partisipasi adalah kewajibanya (civic duties).

Budaya tersebut mengembangkan kesadaran berpartisipasi sebagai kesadaran eksistensial kewargaan (civic existential consciousness) –jadi tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi. Tidak ada alasan bagi siapapun yang terdaftar sebagai pemilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Sebagai sumber nilai etika politik, budaya tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa ketidakaktifan dalam berpartisipasi –atau abstensi dalam Pemilihan– merupakan perilaku niretis (unethical behavior). Jadi tepat sekali pendapat Inglehart (1988) yang menyatakan bahwa civic culture sebagai faktor penting untuk menjelaskan stabilitas demokrasi.

Dalam aktualisasi budaya kewargaan, setidak-tidaknya terdapat dua jenis partisipasi yaitu autonomous participation (partisipasi otonom) dan mobilized participation (partisipasi termobilisasi) (Hungtington & Nelson, 1977). Dalam Pemilihan, pemilih aktif tentunya akan melakukan partisipasi otonom dan sebaliknya. Pemilih pasif –termasuk pemilih iliterat, sinis, dan pragmatis– adalah pemilih yang mudah sekali dimobilisasi. Mobilisasi pemilih bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam Pemilihan.

Kebebasan dalam politik merupakan tujuan atau bersifat sentral bagi proses pembangunan. Terkait hal ini, Amartya Sen (1999) pernah menuangkan pemikirannya dalam karya seminal dengan judul Development as Freedom. Isu kebebasan politik di Indonesia kini sedang mengalami resesi dan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Laporan Freedom House (2019) membuktikan bahwa Indonesia telah bertransformasi dari negara bebas (free country) di tahun 2008 menjadi negara bebas sebagian (partly free country) di 2018. Ini artinya pembangunan politik di Indonesia sedang bermasalah dan harus diperbaiki.

Tantangan mewujudkan memilih dengan bebas kini semakin berat di tengah budaya politik partisan (partisanship political culture) masih berkembang. Pilihan politik keluarga, orang tua, tokoh masyarakat setempat, teman sebaya (peer groups) dan lain sebagainya masih menjadi rujukan atau mengikat untuk diikuti. Pemilih tidak memiliki keberanian untuk mengekspresikan perbedaan pilihan politiknya dengan mereka yang memiliki kekuasaan sosial (social power), karena mereka mendapatkan tekanan sosial (social pressure). Inilah yang disebut Partisan ID (Identifikasi Partisan). Itulah kenapa banyak politisi yang menggunakan Partisan ID sebagai strategi pemenangan elektoral, karena dinilai efektif.

Civic education (pendidikan kewargaan) atau edukasi elektoral (baca: program sosialisasi dan pendidikan pemilih) di Pemilihan Serentak 2020 harus bisa mentransformasi budaya politik partisan tersebut dan mampu mengotonomisasikan pemilih dalam berpartisipasi. Keberhasilan edukasi tersebut terrepresentasikan dengan meningkatnya populasi pemilih aktif –tidak sekedar memiliki kecerdasan politik, tetapi juga keberanian untuk berbeda sesuai pertimbangan rasional individual. Oleh karena itu, menciptakan atmosfir kebebasan politik individual dalam Pemilihan menjadi isu krusial.

Pemilu 5 Juli 1971 dapat menjadi bukti sejarah dimana pemilih aktif dengan partisipasi otonom. Pemilih tersebut dikenal dengan istilah pemilih Golput (Golongan Putih) –yang datang ke bilik suara dengan cara memberikan suara yang tidak sah (invalid vote) sebagai bentuk suara protes (protest vote). Pemilih protes tersebut digerakan oleh kesadaran politik untuk menentang kebijakan Pemerintah Orde Baru yang membatasi kebebasan politik.

Dalam perkembangannya makna golput mengalami peyoratif, dimana golput tidak lagi bermakna sebagai suara protes, tetapi bermakna abstensi –tidak menggunakan hak suaranya di bilik suara. Kini golput menjadi problem etika politik –bahkan penulis berpendapat bahwa golput merupakan perilaku politik tidak etis, karena kebebasan politik dan independensi/imparsialitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan telah dijamin oleh regulasi.

Jika masih ada kampanye golput –seperti  pernah terjadi di Januari 2019 lalu, maka dengan tegas ditolak, karena tidak memiliki relevansi politik lagi (out of context). Mereka yang terlibat dalam kampanye tersebut hanya membuat praktek demokrasi elektoral terjebak pada resesi. Oleh karena itu, karena efeknya tidak baik bagi agenda konsolidasi demokrasi, idealnya regulasi Pemilihan mengatur sanksi bagi pihak-pihak yang mengkampanye abstensi (golput).

Itu lah kenapa, secara moral, masyarakat sipil berkewajiban untuk menstimulasi berkembangnya populasi warga negara kritis (critical citizens) –seperti apa yang dikemukakan oleh Pippa Norris (1999). Warga negara kritis –bukan warga negara sinis– hadir untuk mendukung untuk pengembangan pemerintah demokratis. Keterlibatan politik (political engagement) –termasuk dalam bentuk digital engagement–  warga negara tersebut merupakan bentuk partisipasi otonom yang dibutuhkan untuk demokrasi elektoral yang matang.

Dalam Pemilihan, warga negara kritis tersebut terpresentasi dalam pemilih aktif dengan sikap kritis-rasional. Mereka memiliki kemampuan evaluatif terhadap kompetensi kemimpinan kandidat dan program-program politik yang ditawarkannya selama masa kampanye. Mereka memiliki daya tolak terhadap apapun yang sekiranya membuat mereka tidak berdaulat dalam pilihan politiknya.

Tantangan dalam Edukasi Elektoral

Berdasarkan hasil survei di 17 kota besar di Indonesia pada tanggal 18-19 Desember, dengan salah satu pertanyaan apa persoalan politik yang paling Anda khawatirkan di 2020?, harian Kompas (30/12/2019) mempublikasikan 40,9% responden berpendapat kualitas demokrasi menurun; 17,7% pemerintahan tidak stabil; 12,1% pelaksanaan pilkada serentak; 11,3% pemilihan umum dihapus; 2,3% lainnya; dan 15,7% tidak tahu/tidak jawab.

Hasil survei tersebut cukup memprihatikan bagi agenda konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif elektoral, berkembangnya populasi well-educated voters (pemilih teredukasi dengan baik) atau well-informed voters (pemilih terinformasikan dengan baik) di Pemilihan Serentak 2020 bisa menjadi strategi memulihkan kembali defisit atau erosi demokrasi dan inflasi kualitas memilih. Semua pihak wajib terlibat dalam edukasi elektoral, tidak hanya penyelenggara Pemilihan, tetapi juga masyarakat sipil yang terpresentasi oleh organisasi nonpemerintah dalam bidang kepemiluan (electoral non-governmental organizations) dan pers independen. Mereka  memiliki peran sangat strategis dalam mengembangkan populasi pemilih tersebut di atas.

Selain pengetahuan regulatif dan diskursus demokrasi, edukasi elektoral tersebut sudah seharusnya dijadikan sarana untuk mengkultivasi kritisisme sebagai fondasi perilaku politik aktif dan rasional. Dengan teraktivasi dan meningkatnya kualitas nalar kritis pemilih, pemilih akan imun dari “serangan” persuasi atau propaganda politik yang dimainkan oleh para pihak yang tidak menginginkan massifikasi partisipasi otonom pemilih. Mengapa demikian? Karena pemilih aktif sulit dimobilisasi.

Ini mempertegas analogi dimana pemilihan sebagai arena lomba (the arena of race) antara edukator elektoral dengan para Machiavelian –yang menginginkan pemilih tunduk pada agenda politiknya.  Para Machiavellian biasanya memainkan beragam strategi politik seperti politik populisme, politik identitas atau sektarianisme, politik pasca-kebenaran, politik klientilistik, politik uang –termasuk politik anggaran, dan lain sebagainya. Jurnalis partisan (partisan journalism) dan pendengung (buzzer internet) menjadi operator politik dari para Machiavellian. Dengan keahlian yang dimilikinya, mereka berupaya menggiring opini publik pemilih dan memasukannya dalam perangkap politiknya.

Pasca referendum Brexit dan kemenangan Donal Trump di Pemilu Presiden, tahun 2016 dikenang sebagai tahun populisme. Populisme merupakan konsep yang sangat polisemi (a highly polysemous concept) (Anselmi, 2018). Secara sederhana, populisme merupakan salah satu cara untuk membangun keterikatan popular (popular engagement) antara politisi dengan rakyat dan rakyat selalu menjadi orientasi politiknya serta populisme dapat menjadi kekuatan mobilisasi (Mudde & Kaltwasser, 2017). Selain itu, menurut Peter Wiles bahwa ada 2 dari 24 premis mayor yang penting diperhatikan dari populisme yaitu populisme lebih bersifat moralistik daripada programatik dan populisme bersifat religius (dalam Ionescu & Gellner, 1969:167 & 170)

Deskripsi tersebut menegaskan bahwa politik populisme dalam Pemilihan akan berdampak negatif terhadap demokrasi elektoral. setidak-tidaknya ada tiga jenis dampak tersebut yaitu pertama, populisme dalam peristiwa Brexit dan kampanye Trump telah melahirkan politik pasca-kebenaran (post-truth politics) –termasuk penggunaan “firehose of falsehood” propaganda (propaganda semburan kebohongan) oleh Trump.

Kedua, populisme menjadi kekuatan mobilisasi pemilih (baca: partisipasi termobilisasi) –tentunya ini bertentang dengan konsep partisipasi otonom. Dan ketiga, isu moralistik dan religius yang dominan dalam populisme membuat absennya kampanye programatik –padahal kampanye tersebut menjadi basis pengembangan populasi pemilih rasional (atau well-informed voters). Politik elektoral hanya diarahkan pada isu-isu atau sentimen moralitas dan keagamaan –ini artinya populisme terkait dengan politik identitas atau sektarianisme. Bahkan menurut Vedi R. Hadiz (2016), populisme islam (islamic populism) berkembang di Indonesia.

Wajar saja, banyak para sarjana memberikan analisis negatif terhadap populisme. Colin Crouch (2004) menyebut praktek populisme sebagai post-democracy (pasca-demokrasi) dan Nadia Urbinati (2014) menyebutnya sebagai disfigured democracy (demokrasi yang rusak) serta Gregor Fitzi, et al (2018) menyebutnya sebagai the crisis of democracy (krisis demokrasi). Anselmi (2018:2) juga menegaskan bahwa populisme telah berkontribusi atas degenerasi atau kemorosatan demokrasi.

Terkait bahaya populisme tersebut, Bali Democracy Forum XII 2019 juga membahasnya. Perwakilan dari Bali Civil Society and Media Forum, Hassan Wirajuda menegaskan bahwa populisme telah membuat demokrasi di Eropa dan Amerika Serikat dari hari-ke-hari kian merosot. Efek negatif dari populisme menjadikan Eropa anti migran, Islam, dan orang Asing. Sebuah pelajaran politik penting bagi bangsa Indonesia tentang bahaya populisme. Jangan biarkan Pemilihan menjadi tempat subur bagi berkembangkan populisme.

Politik elektoral di Indonesia tidak hanya terjangkit populisme tersebut di atas–seperti apa yang pernah terjadi Pemilu Serentak 2019, tetapi juga politik klientelistik. Tentang hal ini, Edward Aspinall & Ward Berenschot (2019) mendeskripsikannya dalam bukunya yang berjudul Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Dalam buku tersebut, mereka mengkritik praktek demokrasi patronase (patronage democracy). Praktek tersebut terjadi dalam politik klientelistik dalam pemilu –yang dimainkan oleh politisi (termasuk pejabat terpilih di lembaga pemerintahan) dan broker dengan cara mendistribusikan dana kampanye kepada pemilih dengan tujuan mendapatkan dukungan elektoral. Praktek klientilistik telah memunculkan frasa demokrasi wani piro –artinya berani berapa (bayar)?.

Menurut Aspinall & Berenschot, politik klientelistik ini telah menyuburkan praktek politik uang (atau pembelian suara/vote buying) dimana pemilih menjadi klien dan partai atau kandidat sebagai patron. Praktek pembelian suara tersebut tidak hanya menggunakan dana partai/kandidat, tetapi juga dana pemerintah seperti dana hibah atau bantuan sosial –melibatkan politik anggaran. Tidak hanya melibat broker pada umumnya, praktek politik tersebut juga melibatkan perwakilan pemerintah lokal di tengah masyarakat seperti kepala dusun dan ketua RT/RW. Sebagai agen distribusi klientelistik, mereka mengarahkan pemilih pada partai atau kandidat pilihannya melalui program kesejahteraan (welfare programs) dari pemerintah.

Regulasi Pemilihan sebenarnya telah mengantisipasi politik klientilistik tersebut. Misalnya Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 dan Pasal 189 UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur kententuan pidana pelibatan pejabat negara, pejabar Aparatur Sipil Negara, pejabat Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya. Idealisme legal tersebut tentunya berbeda dengan fakta politik, keran politik terjadi ruang konspiratif (the conspirative sphere)–sering kali perilaku politisi melampaui ketentuan regulasi dan sulit terjerat sanksi pidana tersebut. Ini tantangan dalam penegakan hukum Pemilihan.

Intensifikasikan Edukasi Elektoral

Beragam politik tersebut di atas berpotensi besar bersiklus atau terulang kembali di Pemilihan Serentak 2020. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan cara dimana pemilih harus dicerahkan atas kedaulatan politiknya yang sangat bernilai. Pencerahan bagi pemilih merupakan prasyarat utama dalam mengaktivasi dan meningkatkan kualitas partisipasinya. Itulah kenapa desain ulang metode/teknik edukasi elektoral diharuskan dan juga harus didukung dengan intensifikasi kegiatan edukasi elektoral –atau masifikasi diseminasi pesan edukasi elektoral. Ini bertujuan agar lebih efektif dalam proses dan maksimal dalam out putnya.

Metode konvensional tentunya tidak ditinggalkan dalam edukasi elektoral, tetapi dilengkapi dengan intensifikasi penggunaan metode modern yaitu penggunaan internet –atau disebut e-electoral education. Dalam masyarakat jaringan (network society), internet mampu membuat penggunanya bersifat kaptif. Oleh karena itu, e-electoral education harus ditopang oleh kreativitas agar pesan edukasi memiliki daya tarik. Konsep e-electoral education ini sejalan dengan e-democracy di Indonesia yang kini semakin menujukan perkembangan baik yang ditandai dengan meningkatnya digital engagement pemilih.

Dikarenakan edukasi elektoral bersifat esensial bagi pemilihan, maka gerakan edukasi elektoral harus lebih sistematis dan massif. Selain mengembangkan partisipasi otonom, gerakan edukasi elektoral tentunya diharapkan dapat memenuhi tuntutan peningkatan kualitas indeks demokrasi (elektoral). Oleh karena itu, gerakan ini tidak hanya diintensifikasikan oleh penyelenggara pemilihan, tetapi juga pihak pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan pers serta partai politik –sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Partai Politik. Semua pihak bertanggung jawab atas peningkatan partisipasi elektoral aktif sebagai hal inti dalam pembangunan politik. Mari bersama, kita edukasi pemilih agar menjadi (lebih) aktif dan rasional.

Referensi:

Buku/Bab Buku/Artikel

Anselmi, M. (2018). Populism: An Introduction. Key Ideas. London: Routledge

Aspinall, E. & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press

Almond, G. & Verba, S. (1963/1989). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury Park, California: Sage Publications, Inc.

Ferdiansyah, B. (2019). Kepala Daerah yang Ditangkap KPK sampai Awal Desember 2019. Artikel. Antaranew.com,  Senin, 9 Desember 2019 09:22 WIB. Link: https://www.antaranews.com/berita/1199947/kepala-daerah-yang-ditangkap-kpk-sampai-awal-desember-2019  diakses pada 30 Desember 2019, jam 11:05 WIB

Fitzi, G., Mackert, J., & Turner, B. S. (2018). Populism and The Crisis of Democracy. Vol. 1: Concept and Theory (Routledge Advances in Sociology). First Edition. New York: Routledge.

Freedom House (2009). Freedom in the World 2009. Indonesia. Retrieved at the link: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2009/indonesia Diakses pada 27 Desember 2019, jam 21.00 WIB

Freedom House (2019). Democracy in Retreat. Freedom in the World 2019.Retrieved at link: https://freedomhouse.org/sites/default/files/Feb2019_FH_FITW_2019_Report_ForWeb-compressed.pdf   Diakses pada 27 Desember 2019, jam 19.05 WIB.

Hadiz, V.R. (2016). Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Huntington, S. P. (1965). Political Development and Political Decay. World Politics, 17(03), 386–430. Doi:10.2307/2009286

Huntington, S. P. & Nelson, J. M. (1976). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge: Harvard University Press.

Inglehart, Ronald (1988). “The Renaissance of Political Culture”. The American Political Science Review. Vol. 82, No. 4 (Dec., 1988), pp. 1203-1230

Linz, J. J., “Transitions to Democracy,” Washington Quarterly 13 (1990): 156.

Sen, A. 1999. Development as Freedom. Oxford University Press: Oxford.

Mudde, C. & Kaltwasser, C.R. (2017). Populism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University.

Norris, Pippa (1999). Critical Citizens: Global Support for Democratic Government. New York: Oxford University Press

Smith, Tony (1985). “Requiem or New Agenda for Third World Studies?”. World Politics. Volume 37, Issue 4 July 1985, pp. 532-561.

Sikander, Tasneem (2015). Political Development and Political Decay. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 5, No. 3: March 2015, pp. 143-148. Retrieved at: http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_5_No_3_March_2015/18.pdf accessed at December 24^th, 2019, 00:39 AM.

Wiles, P. (1969). A Syndrome, Not A Doctrine: Some Elementary Theses on Populism. In Ghita Ionescu & Ernest Gellner (Edt). Populism: Its Meaning and National Characteristics. Hertfordshire, Great Britain: The Garden City Press Limited. pp.166-179

Dokumen dan Regulasi

Rancangan Teknokratik BAPPENAS. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berita

Berdemokrasi Secara Kafah, Efektifkan Pemilihan 2020. KPU RI, 15 Desember 2019, 20:00. Link: https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/H8MZGHSJz05T_Yx968FUpt65CAvgn68sQTHrOvRk1zsCzTKsgTsw6rCXS-oaFt09UP11BmqZnkA8ZprqHeH5WQ~~/r_jaKW01IwYeWFl9GfzHDT_JXxVp26pkdYmeSg9Cm7oG7lmV3yQeVvXmIZKj_rXIzu7jnrt9j6ucHFglx0-iag~~  diakses 23 Desember 2019, 10:32 WIB.

International IDEA at the Bali Democracy Forum. Marck McDowell. International IDEA. Link: https://www.idea.int/news-media/news/international-idea-bali-democracy-forum accessed at December 30^th, 2019, 01:40 PM.

Pekerjaan Rumah Bernama Demokrasi. Kompas, Senin, 30 Desember 2019, hal 4.

Populisme Menguat, Demokrasi di Eropa dan AS Kian Merosot. Victor Mualana, Sindonews.com, Kamis, 5 Desember 2019, 14:28 WIB. Link: https://international.sindonews.com/read/1465609/40/populisme-menguat-demokrasi-di-eropa-dan-as-kian-merosot-1575530876 diakses pada 30 Desember 2019, 13I53 WIB

Sumber : http://kota-sukabumi.kpu.go.id/?p=3395

Cirebon (28/11/2019) KPU Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda Kabupaten Cirebon dan Partai Politik di Kabupaten Cirebon mengadakan Rapat Analisa Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada di Verse Hotel Cirebon, Kamis, 28 November 2019. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Dr. H. Sopidi, MA.

Sesi 1 sebagai Moderator, Apendi SE. Selanjutnya Divisi SDM dan Hupmas, Husnul Khotimah, S.Fil.I menyampaikan tiga hal penting dalam divisinya yaitu Ad Hock, Kampanye dan Parmas. Divisi Program dan Data, Ujang Kusumah A., S.Pd.I. menyampaikan seputar masalah dan solusi terkait Pemilih.

Dan di Sesi 2 sebagai Moderator, Ujang Kusumah A., S.Pd.I. Divisi Teknis, Bapak Apendi SE. menyampaikan masalah yang ada di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serta solusinya. Dilanjutkan Divisi Hukum Bapak Abdullah Sapi’i, M.E, yang menjelaskan Peraturan KPU, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dan Sengketa Pemilu.