Dr. Idham Holik

   Pada tanggal 30 Maret 2020, ada dua berita menarik bagi saya untuk didiskusikan yaitu pertama, tentang kesepakatan penundaan Pemilihan Serentak 2020 antara Komisi II DPR, Pemerintah yang diwakili Mendagri, dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).  Kebijakan tersebut patut diapresiasi oleh seluruh anak bangsa di tengah pendemi Covid-19 yang sedang mewabah Indonesia. Kesalamatan dan kesehatan warga negara harus didahulukan di atas segalanya. Selanjutnya, yang sangat dinanti adalah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pemilihan No. 10 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah.  Dan kedua, berita tentang tidak ada lagi kasus Covid-19 yang baru di Provinsi Hubei, China, dan ibu kota provinsi tersebut, Wuhan. Hal ini disampaikan NHC (National Health Commission) dalam keterangan persnya (a press briefing). Di Provinsi tersebut, jumlah total yang positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil tes sebanyak 81.470 orang –sejak awal adanya wabah tersebut. Dari jumlah tersebut, rata-rata pemulihannya (the recovery rate) mencapai 93% atau sebanyak 75.770 orang. Ada dua kunci keberhasilan tersebut yaitu karantina wilayah yang ketat (a strict lockdown) dan penerjunan puluhan ribu dokter ke Wuhan.  Optimis Covid-19 Lekas Berhenti  Berita kedua membuat dunia optimis dalam menghadapi pandemi global Covid-19. Penyebaran pandemi tersebut di Wuhan terjadi selama 3 bulan lamanya dimana pada 31 Desember 2019 didapati kasus pneumonia yang tak dikenali sebelumnya dan hasil investigasi atas kasus tersebut baru dipublikasikan pada awal Januari 2020 dan pada akhir Maret, NHC mengumumkan sudah tidak ada kasus baru dari dalam Wuhan.  Di Indonesia, kasus pendemi Covid-19 di Indonesia baru dimulai pada 2 Maret 2020 dan kini menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Jika merujuk pada keberhasilan Pemerintah China dalam menghentikan sebaran pandemi tersebut, maka Indonesia membutuhkan waktu tiga bulan lamanya dalam menghentikan penyebaran pandemi tersebut dan memulihkan warga yang terinfeksi virus tersebut. Artinya kasus pandemi tersebut berpotensi baru berakhir sekitar akhir Mei 2020.  Dikarenakan penulis bukan ahli virologi (a virologist) ataupun ahli kesehatan publik, tentunya deskripsi tersebut sebagai bentuk optimisme pribadi sebagai seorang warga negara dimana saya meyakini Indonesia segera terbebas dari pandemi tersebut. Di tengah optimisme tersebut, ada pertanyaan kritis yaitu apakah kemampuan Indonesia dalam mencegah penyebaran dan memulihkan akibat pandemi tersebut seperti China? Terlepas apapun jawabannya, mari kita tetap optimis dan sepenuhnya mendukung seluruh kebijakan Pemerintah terkait Covid-19.  Tidak ada alasan bagi saya khususnya atau kita untuk tidak optimis. Misalnya berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Tim Peneliti P2MS (Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi) ITB (Institut Teknologi Bandung) memprediksi bahwa pada akhir Maret penyebaran Covid-19 di Indonesia akan mencapai puncak dan pada pertengahan April 2020 akan berakhir.  Prediksi tersebut didasarkan pada Model Matematika Richard’s Curve. Fakta telah membuktikan bahwa pada tahun 2003, model tersebut berhasil memprediksi awal, puncak, dan akhir pandemi SARS di Hongkong. Tidak hanya di negara tersebut, model tersebut juga diuji di berbagai negara lainnya seperti Tiongkok, Iran, Italia, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dengan pemodelan matematika tersebut, Indonesia diprediksi bisa lebih cepat terbebas dari pandemi Covid-19. Semoga itu menjadi kenyataan –it’s a hopeful thinking.  Tidak hanya ITB saja, pakar pemodelan matematika UGM pun melakukan prediksi akhir pandemi Covid-19 di Indonesia. Mereka adalah Prof Dedi Rosadi (Guru Besar bidang Statistika) dan Heribertus Joko Kristiadi (alumni FMIPA UGM) serta terlibat juga dalam tim tersebut Dr. Fidelis I Dipenogoro (alumni PPRA Lemhanas). Dengan menggunakan PDDM (Probabilistic Data-Driven Model), para pakar UGM tersebut memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir pada 29 Mei 2020.  Di sisi lain juga ada prediksi yang berbeda dan pesimis yang tidak didasarkan pada pemodelan matematika, mereka berpendapat bahwa sulit diprediksi kapan akhir pandemi Covid-2019 (the most unpredictable) di Indonesia. Tentunya saya secara pribadi harus mengapresiasi pendapat tersebut dan dalam konteks diskursus di ruang publik (public sphere), itu sah-sah saja dan memang idealnya ruang publik harus diisi dengan beragam diskursus publik, agar publik terkayakan dengan beragam pendapat. Ruang publik menjadi bagian penting dari peningkatan literasi warga (civic literacy).  Apapun prediksinya, sebaiknya kita semua untuk terus bersatu melawan sebaran Covid-19 dengan cara ikut serta dalam kampanye publik yaitu tetap di rumah dengan disiplin tinggi (stay at the home with high discipline) atau jaga jarak sosial ekstrim (extreme social distancing). Mari kita buktikan Indonesia segera terbebas dari pendemi Covid-19.  Berharapan Pemilihan Serentak di Akhir 2020  Optimisme Mei sebagai akhir pendemi tersebut sebenarnya tidak berlebihan dan sebagai bentuk kepercayaan publik yang tinggi (high public trust) terhadap Pemerintah. Hal ini selaras dengan Keputusan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional) No. 13.A Tahun 2020 dimana 29 Mei 2020 adalah akhir dari perpanjangan Status Keadaan Tertentu. Tentunya kebijakan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan baik yang bersifat emipiris, ilmiah, ataupun regulatif.  Apalagi kini, sejak 31 Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tertuang dalam PP No. 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Terbitnya PP tersebut jadi energi baru bagi bangsa Indonesia. Semoga dengan kebijakan tersebut laju penyebaran pandemi tersebut dapat diperlambat dan lekas dihentikan.  Jika saja optimisme tersebut benar-benar terwujud dan merujuk satu dari tiga opsi waktu penundaan Pemilihan akibat pandemi Covid-19 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam Pemaparan Pengantar pada RDP (Rapat Dengan Pendapat) dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020, maka opsi A dapat menjadi pilihan dalam materi Perppu. Dalam opsi tersebut, pelaksanaan pemungutan suara (voting day) Pemilihan dirancang dapat dilakukan pada Rabu, 9 Desember 2020 atau ditunda sekitar tiga bulan.  Tidak bermaksud bersikap hiperoptimis, penundaan tiga bulan tersebut bersifat realistis, karena merujuk pada rata-rata waktu pemulihan akibat pandemi Covid-19 di berbagai negara di dunia. Tidak hanya di China, tetapi juga di Iran yang kini telah mampu menyembuhkan pasien Covid-19 meningkat 3 kali lipatnya. Dalam sebuah siaran televisi pada 31 Maret 2020, Alireza Vahabzadeh, Penasihat Menteri Kesehatan Iran, menyampaikan kegembiraannya dimana Iran telah memulihkan 12.391 orang terinfeksi virus tersebut. Semoga berita ini menambah optimisme kita semua dalam mengakhiri pandemi tersebut.  Semoga pandangan pribadi ini dapat menjadi stimulator optimisme dimana Indonesia segera dapat keluar dari krisis kesehatan global tersebut dan menstimulasi Pemerintah agar segera menerbitkan Perppu dan dapat menetapkan Desember 2020 sebagai waktu pemungutan suara Pemilihan. Sebuah harapan pribadi (a personal hope) dari seorang penyelenggara Pemilu.  Andaipun harapan tersebut tidak terwujud, karena faktor situasi yang luar biasa (the extraordinary situation) dimana akhir Mei adalah bukan akhir dari pandemi Covid-19, maka Pemerintah dalam menerbitkan Perppu akan dihadapkan pada dua opsi lainnya yaitu Opsi B atau C.  Dalam Opsi B tersebut, pemungutan suara Pemilihan dirancang agar dapat dilakukan pada Rabu 17 April 2021 atau ditunda sekitar 6 bulan dan dalam Opsi C, baru pada Rabu 29 September 2021 atau ditunda setahun lamanya pemungutan suara.  Apapun keputusan para pembuat undang-undang, saya pribadi sebagai seorang penyelenggara Pemilu akan melaksanakan prinsip integritas elektoral dengan sebaik-baiknya dimana saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dituangkan dalam kebijakan KPU RI. Prinsip suksesnya penyelenggaraan Pemilihan harus jadi orientasi kerja saya.  Selanjutnya dalam konteks kebebasan berpikir dalam berdemokrasi, saya ingin mengajak publik untuk berdiskusi. Jika menjadi kenyataan dimana Opsi B atau C yang diputuskan dalam Perppu, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi materi atau isu dalam diskusi publik. Hal tersebut sebenarnya saya pribadi berkeyakinan sudah dipikirkan atau dianalisa dengan baik dan mendalam oleh para pihak terkait dengan proses penerbitan Perppu.  Untuk stimulasi diskusi publik, berikut ini saya sampaikan beberapa materi atau isu tersebut yaitu pertama, berdasarkan Pasal 201 ayat 7 & 8 UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 2024, karena pemungutan suara serentak nasional untuk Pemilihan selanjutnya pada bulan Nopember 2024. Sebuah prediksi politik pribadi, jika kepala daerah terpilih tersebut nanti bisa dilantik paling cepat Juli 2021 artinya mereka hanya akan menjabat selama 3 tahun beberapa bulan  atau kurang dari 4 tahun.  Kedua, apabila Opsi C menjadi materi Perppu, Pemerintah harus mengangkat penjabat kepala daerah untuk 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Lalu, apabila Opsi B yang dipilihan, maka hampir sama saja dengan Opsi C dimana dengan asumsi pengurangan jumlah penjabat kepala daerah yang diangkat sangat tidak signifikan yaitu hanya berkurang 2 orang saja untuk 2 kabupaten. Hal tersebut dengan asumsi bulan Juli adalah waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Terkait pengangkatan penjabat kepala derah tentunya telah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 74 tahun 2016.  Ketiga, dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang telah selesai diverifikasi oleh KPU Kab/Kota/Provinsi Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 22 dan 25 Maret 2020. Akibat penundaan tersebut berpotensi dukungan tersebut berkurangan karena faktor meninggal, pindah tempat tinggal atau bekerja di luar daerah/luar negeri sehingga yang bersangkutan tidak bisa diverifikasi faktual. Selain itu dokumen dukungan tersebut terlalu lama tersimpan di kantor KPU Penyelenggara Pemilihan.  Keempat, DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang telah diterima dan disinkronisasi oleh KPU RI pada tanggal 23 Januari dan 22 Maret 2020. Jika ditunda sampai tahun depan, KPU RI harus menerima DP4 terbaru dan juga disinkronisasi kembali. Dan kelima, panita ad hoc Pemilihan (PPK dan PPS) yang sudah dibentuk berpotensi akan dinonaktifkan atau didemisionerkan. Itu jika Opsi B dan C jadi materi Perppu. KPU Penyelenggara Pemilihan harus melakukan seleksi ulang panita ad hoc tersebut.  Terlepas dari kelima isu tersebut, saya pribadi meyakini bahwa para pembuat undang-undang dan para pihak terkait memiliki pertimbangan hukum dan politik terbaik (the best political and legal judgement) untuk masa depan demokrasi dan efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung Perppu yang akan diterbitkan.  Adagium hukum Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat harus jadi hukum tertinggi) yang dikemukakan oleh filosof Stoa dari Romawi bernama Marcus Tullius Cicero dalam buku De Legius atau On the Laws (buku III, bagian II, dan sub judul VIII), saya yakin akan menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan Perppu.  Mari Berpartisipasi dalam “Perang” Melawan Covid-19  Semoga deskripsi tersebut di atas, dalam pandangan saya pribadi, dapat menjadi stimulator untuk berkembangnya semangat partisipasi warga negara untuk secara total (totally civic engagement) dalam mengakhiri pandemi Covid-19. Mari bersama Pemerintah dalam mempercepat penghentian sebaran pandemi Covid-19 dan memulihkan pasien yang terinfeksi virus tersebut.  Partisipasi tersebut juga dapat dilakukan di media sosial dengan cara mendiseminasikan atau meneruskan pesan-pesan himbauan kesehatan (health appeals) dari komunikator otoritatif atau lembaga berwenang. Tentunya itu semua bertujuan untuk mempercepat penghentian sebaran pandemi tersebut dan juga membangun ketentangan jiwa dan optimisme publik.  Jangan sekali-kali di antara kita terlibat dalam “lingkaran setan” kreasi atau diseminasi informasi hoaks dan jangan juga melakukan tindakan atau jangan terlibat dalam cyber bullying terhadap ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Covid-19. Semua itu dapat berakhir pada jeratan sanksi pidana UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), karena hoaks dan cyber bullying adalah salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia maya. Perlakukanlah mereka sesuai protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah.  Mari kita bangun situasi sosial yang kondusif terbebas dari terror informasi yang membuat masyarakat mencekam. Berkomunikasi sosial dengan etis dan humanis akhirnya harus menjadi prinsip bersosial kita baik dalam interaksi tatap muka (face-to-face interaction) ataupun dalam digital (digital interaction). Situasi krisis kesehatan ini menjadi ujian kita apakah kita dapat memahami Pancasila dengan baik atau tidak. Sebagai warga negara berPancasila, tentunya kita dapat menjadikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan menjadi landasan sosial.  Mari kita bersama yakini “Indonesia pasti bisa bebas Covid-19!!!” Sebarkan      Whatsapp