Berita Terkini

CIREBON - Gelombang apatisme politik di kalangan generasi muda menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Minimnya kesadaran dalam menggunakan hak pilih tidak hanya berdampak pada rendahnya partisipasi, tetapi juga berpotensi melahirkan penyesalan panjang yang baru disadari setelah momentum demokrasi berlalu.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon, Apendi, saat menjadi pembicara dalam kegiatan Political Masterclass bertema “Mendidik Kesadaran dan Melawan Apatisme dalam Arus Politik Bangsa” yang diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (22/4), di Auditorium Siber Lantai 8.

Dalam pemaparannya, Apendi membuka materi dengan analogi sederhana tentang penyesalan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan bahwa setiap orang pernah mengalami penyesalan, namun dengan durasi yang berbeda-beda—mulai dari yang sifatnya sesaat hingga jangka panjang.
“Penyesalan itu ada yang sebentar, ada yang harian, bulanan, bahkan tahunan. Tapi dalam konteks demokrasi, ada penyesalan yang paling panjang, yaitu lima tahunan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah bentuk penyesalan yang dampaknya baru terasa dalam waktu lama.
“Kalau sudah terdaftar sebagai pemilih tapi tidak menggunakan hak pilih, maka itu adalah penyesalan yang baru bisa ‘diobati’ lima tahun kemudian,” tegasnya.

Apendi menekankan bahwa demokrasi tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif semata, tetapi harus dilihat sebagai sebuah sistem yang utuh. Ia mengajak peserta untuk memahami pemilu secara komprehensif melalui berbagai dimensi.
“Kalau kita membicarakan pemilu, jangan hanya melihat dari satu sisi. Pemilu itu harus dilihat dari beberapa dimensi, mulai dari aktor, sistem, hingga prosesnya,” jelasnya.

Pada dimensi aktor, Apendi memaparkan bahwa pemilu melibatkan banyak pihak, tidak hanya penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, tetapi juga peserta pemilu, pemilih, hingga berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, komunitas, dan organisasi sipil. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa pemilu merupakan proses kolektif yang menentukan arah demokrasi.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sistem pemilu dalam menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik.
“Sistem pemilu itu bicara soal bagaimana suara diberikan dan bagaimana suara itu dikonversi menjadi kursi. Ini sangat menentukan kualitas demokrasi kita,” ungkapnya.

Apendi menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilihan legislatif, yang memungkinkan pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon secara langsung. Sementara itu, pemilihan presiden menggunakan sistem mayoritas mutlak yang memungkinkan terjadinya dua putaran.

Lebih jauh, Ia juga menyoroti fenomena di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya kualitas partisipasi, seperti tingginya angka suara tidak sah serta adanya pemilih yang datang ke TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya.
“Ini menunjukkan bahwa kita masih punya pekerjaan rumah besar dalam membangun kesadaran politik masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, menekankan pentingnya mendorong partisipasi yang lebih bermakna dalam demokrasi.
“Partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada angka kehadiran, tetapi harus sampai pada keterlibatan yang benar-benar memberikan pengaruh dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai tingkatan partisipasi, mulai dari partisipasi semu hingga partisipasi yang memberikan kekuasaan nyata kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mahasiswa didorong untuk tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga berperan aktif dalam proses demokrasi.
“Mahasiswa jangan hanya jadi penonton. Harus berani terlibat, baik sebagai pemilih yang cerdas, pemantau, bahkan sebagai bagian dari penyelenggara,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Hajam, dalam sambutannya menegaskan bahwa politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia menyampaikan bahwa politik memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Politik itu pada dasarnya adalah upaya untuk menata kehidupan agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam perspektif keilmuan, politik juga berfungsi menjaga harmoni sosial serta melayani masyarakat.
“Pada akhirnya, politik itu adalah alat untuk melayani masyarakat. Karena itu, mahasiswa harus memahami politik dengan baik agar tidak menjadi korban, tetapi justru menjadi agen perubahan,” katanya.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik, menghindari sikap apatis, serta berperan aktif dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.