KPU Tekankan Sinergi Parpol dalam Pemutakhiran Data
CIREBON – Pemutakhiran data partai politik merupakan langkah penting untuk menjaga akurasi dan kesiapan administrasi menjelang tahapan pemilu berikutnya. Hal itu disampaikan Ketua Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan yang digelar KPU Kabupaten Cirebon pada Kamis (11/12) di Aula Pangeran Walangsungsang.
Esya menyampaikan bahwa keseragaman pemahaman merupakan kunci agar proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan berkualitas. Selain itu, Esya menekankan pentingnya sinergi antara KPU dan partai politik dalam meningkatkan kualitas data sekaligus memperluas jangkauan pendidikan pemilih berkelanjutan.
Ia juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan rilis KPU RI, tingkat partisipasi nasional mencapai 74 persen, sementara Kabupaten Cirebon baru berada pada angka 59 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat kerja kolaboratif di masa mendatang.
“Kami mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama memperbarui data pemilih, khususnya terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan pemilih pemula. Pada Pemilu 2029 nanti, kita akan kedatangan generasi baru pemilih dari kalangan Gen Alpha,” pungkasnya.
Dalam penyampaian materinya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Apendi menjelaskan secara komprehensif mengenai pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Pemutakhiran data mencakup empat aspek utama, yaitu:
1. Kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan;
2. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota;
3. Keanggotaan partai politik; dan
4. Domisili kantor tetap bagi kepengurusan partai politik di seluruh tingkatan tersebut.
“Berkaitan dengan keanggotaan partai politik dalam konteks pemutakhiran data pemilih juga penting. Ada korelasinya antara data partai politik dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Keanggotaan partai politik salah satu syaratnya harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT,” jelasnya.
Apendi juga menyinggung tujuan yang selaras dengan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu memastikan partai politik memenuhi persyaratan administratif secara berkelanjutan sehingga proses verifikasi, penetapan, serta tahapan pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Menutup pemaparannya, Apendi kembali mengingatkan pentingnya komitmen dan kedisiplinan partai politik dalam melakukan pembaruan data secara rutin. Menurutnya, pemutakhiran data tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kesiapan organisasi dalam menjalankan fungsi politik secara lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ujang Kusumah Atmawijaya, menyampaikan bahwa meskipun bagi sebagian partai politik ini bukan hal yang baru karena telah rutin dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pemutakhiran data tetap harus menunjukkan perkembangan dan perbaikan yang berkelanjutan.
“Kita semua pernah melewati proses verifikasi partai politik yang penuh dinamika. Komunikasi yang intens sejak awal akan sangat memudahkan semua pihak,” ujarnya.
Ujang menambahkan bahwa pemutakhiran data memiliki peran penting, antara lain untuk memperbarui susunan kepengurusan partai, menyesuaikan data sekretariat apabila terjadi perubahan lokasi, serta menjaga ketertiban administrasi sebelum memasuki tahapan resmi.
Terkait pemutakhiran data pemilih, ia mendorong agar partai politik turut melaporkan data pengurus atau anggota yang meninggal dunia. Apabila akta kematian belum tersedia, laporan dapat dilengkapi dengan surat keterangan dari desa. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut akan sangat membantu proses pemutakhiran data.
Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid menyampaikan bahwa pada Pilkada 2024, Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan besar: tingkat partisipasi masyarakat hanya 59%. Ini bukan hanya angka, tetapi evaluasi serius yang harus direspon bersama.
“Partisipasi masyarakat tidak bisa dibangun dalam satu malam. Butuh proses panjang, fondasi kuat, dan sinergi antarlembaga—termasuk dengan partai politik,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Menurutnya, partai politik memiliki konstituen langsung, sementara KPU menjalankan program pendidikan pemilih secara berkelanjutan sehingga kolaborasi keduanya akan saling menguatkan.
Agenda selanjutnya diisi dengan pemaparan dari Kepala Subbagian Teknis dan Hukum, Albet Giusti yang menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Dalam sesi ini, ia memberikan penjelasan terkait fungsi, fitur, dan mekanisme pengoperasian Sipol sebagai sarana utama dalam proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Sesi ini untuk memastikan seluruh partai politik memahami prosedur penginputan dan pembaruan data sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.
Rakor ini diikuti oleh perwakilan partai politik se-Kabupaten Cirebon dan turut dihadiri Bawaslu Kabupaten Cirebon.
