KPU Provinsi Jawa Barat Ingatkan KPU Kabupaten/Kota untuk Patuh dan Teliti dalam Pengisian Metadata JDIH
CIREBON - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH yang memasuki Seri ke-20 membahas Pengecekan Metadata Keputusan Tahun 2025 dan 2026 di Website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (23/04/2026) secara daring.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail, didampingi staf pelaksana dan CPNS. Dalam arahannya, Hasan menegaskan kembali pentingnya kepatuhan dan ketelitian dalam mengisi metadata JDIH sesuai regulasi yang berlaku, antara lain meliputi aspek standar penulisan judul, subjek, serta format penamaan berkas abstrak dan keputusan harus sesuai regulasi JDIH.
Selain itu masih menurut Hasan, pengisian metada memiliki bobot penilian yang tinggi, sehingga KPU Kabupaten/Kota harus melakukan validasi sebelum dan sesudah produk hukum tersebut dipublikasikan agar terjaga akurasi dan akuntabilitas informasi publik.
Kegiatan ini diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ujang Kusumah Atmawijaya, didampingi Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum beserta staf pelaksa dan CPNS KPU Kabupaten Cirebon.
