Rapat Koordinasi Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi Tahapan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara daring
Ketua KPU Kabupaten Cirebon Sopidi (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga) dan Anggota KPU Kabupaten Cirebon Husnul Khotimah (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia) mengikuti Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat secara daring di Aula Pangeran Walangsungsang.
Kegiatan Dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok yang kemudian dilanjutkan pemaparan kebijakan penguatan SDM oleh Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI , Parsadaan Harahap yang didampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI, Wahyu Yudi Wijayanti, dan Kepala Bagian Administrasi Komisioner dan Badan Ad Hoc KPU RI, Afriadi Ristoni.
Turut hadir pula Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Undang Suryatna, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Reza Alwan Sovnidar, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, dan Plt Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Achmad Syaifudin Rahadhian beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.
Didalam Rapat disampaikan informasi antara lain :
- KPU diharapkan menjaga hubungan baik, solid, dan satu komando dalam organisasi, dengan unsur organisasi yang memiliki pola baik dalam komunikasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota maupun Provinsi.
- Permasalahan yang dialami KPU Kab/ Kota diharapkan dapat disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada KPU Provinsi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPU RI.
- Permasalahan ketidakmerataan jumlah PNS, untuk saat ini masih ditindaklanjuti proses pemerataan pegawai.
- KPU sedang melakukan regulasi terkait identifikasi permasalahan badan ad hoc dan menunggu kebijakan selanjutnya.
- Untuk permasalahan aplikasi badan ad hoc, KPU sedang membangun aplikasi badan ad hoc SIADPA yang diharapkan dapat membantu pengelolaan administrasi terkait pengelolaan SDM dan menjadi media pendaftaran badan ad hoc untuk mendapatkan data digital, serta mengetahui badan ad hoc yang tidak terikat dengan partai politik.
