Sekretariat Jenderal KPU Jadi Pilot Project Kenaikan Pangkat Otomatis
Cirebon – Sekretariat Jenderal KPU ditetapkan sebagai salah satu pilot project kementerian/lembaga yang akan menerapkan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pangkat Otomatis (PPO). Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro SDM KPU RI, Yuli Hertati pada Rapat Konsolidasi Layanan Tata Kelola Kepegawaian bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (12/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Yuli Hertati memaparkan mengenai komposisi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Ia menekankan bahwa pemetaan sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi riil kebutuhan pegawai, baik dari aspek jumlah, kualifikasi, maupun sebaran penempatan.
Lebih jauh, Yuli menegaskan bahwa komposisi ideal pegawai harus disesuaikan dengan tipologi sekretariat di setiap tingkatan agar pengelolaan SDM berjalan seimbang dan efektif. ”Analisis beban kerja dan peta jabatan harus dievaluasi secara berkala sehingga dapat menjadi dasar dalam redistribusi pegawai, sekaligus menjadi acuan penting dalam penataan kepegawaian,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Mohammad Ridwan, memaparkan materi tentang digitalisasi kepegawaian melalui platform digital. Ia menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kunci dalam mewujudkan manajemen ASN yang terintegrasi, cepat, dan transparan. Ridwan juga menekankan bahwa perencanaan kebutuhan ASN merupakan pondasi utama dalam menjalankan manajemen ASN berbasis sistem merit.
Lebih lanjut, Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa strategi penataan dan tata kelola kepegawaian menjadi langkah penting dalam memperkuat manajemen ASN berbasis sistem merit. Strategi tersebut meliputi penyusunan peta jabatan dan redistribusi pegawai, penataan jabatan fungsional serta jabatan pelaksana, hingga penataan tenaga Non ASN.
“Strategi ini akan menjadi panduan dalam memastikan penempatan pegawai lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kelembagaan,” paparnya.
Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN BKN, Paulus Dwi Laksono Harjono, turut menyampaikan mengenai Asta Cita Manajemen ASN sebagai bagian dari upaya mempersiapkan Generasi Emas 2045. Ia menjelaskan bahwa manajemen ASN terbaru yang dikembangkan BKN telah diarahkan pada keberpihakan terhadap pengembangan karier ASN, antara lain melalui kemudahan pencantuman gelar, pemberlakuan kenaikan pangkat setiap bulan, serta uji kompetensi bagi jabatan fungsional kepegawaian.
Kebijakan KPO dan PPO diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola kepegawaian dengan memangkas birokrasi administrasi, sehingga hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diperoleh lebih cepat, tepat, dan akuntabel.
Melalui langkah ini, Sekretariat Jenderal KPU berkomitmen mendukung transformasi digital dalam sistem kepegawaian yang dikelola BKN, sekaligus memastikan pelayanan internal kelembagaan semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang membidangi SDM, operator Sistem Informasi ASN (SIASN) serta staf pengelola disiplin pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hadir mengikuti secara daring Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Andartua Sinaga, Kasubag Parmas dan SDM Intan Sugihartini beserta staf.
