Berita Terkini

Cirebon – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan Parmas Insight, sebuah forum perdana yang dirancang sebagai ruang refleksi, berbagi strategi, dan melahirkan inovasi untuk memperkuat demokrasi yang partisipatif. Digelar pada Rabu (8/10), kegiatan ini menghadirkan jajaran KPU kabupaten/kota secara daring, termasuk Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Cirebon, Masyhuri Abdul Wahid, bersama Kepala Subbagian dan jajaran staf.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar membahas kesuksesan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lalu, tetapi untuk menguatkan kembali ruh demokrasi, yakni partisipasi publik yang bermakna. Demokrasi, menurutnya, tidak akan hidup hanya dari seremonial lima tahunan, melainkan dari kesadaran kolektif menjaga kedaulatan rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah jantung suksesnya Pemilu, sehingga KPU harus adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip jujur dan terbuka, terutama di era misinformasi dan kecerdasan buatan.

Ahmad menekankan pentingnya kecerdasan adaptif yang tak hanya memahami data, tetapi juga memahami nurani, serta memastikan teknologi selalu tunduk pada etika demokrasi.

Ia menyebut pendidikan pemilih berkelanjutan sebagai program prioritas KPU Provinsi Jawa Barat yang bertujuan membentuk warga yang kritis, berani berpendapat, dan sadar pilihannya. Di sinilah Parmas Insight berperan sebagai ruang kolaborasi antara KPU, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Ahmad berharap Parmas Insight tak sekadar menjadi forum, melainkan gerakan bersama untuk memperkuat adaptivitas dan kolaborasi demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berpihak pada kedaulatan rakyat.
“Dengan begitu, setiap kebijakan, setiap teknologi yang kita gunakan, dan setiap program yang kita jalankan akan selalu berpihak pada nilai yang sama: rakyat berdaulat, demokrasi bermartabat,” pungkasnya.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Parmas Insight yang digelar KPU Provinsi Jawa Barat. Forum yang digelar perdana ini dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat refleksi, evaluasi, dan pertukaran pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada di berbagai daerah.

Menurut August, Parmas Insight bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Inisiatif seperti ini sangat penting sebagai bagian dari keberlanjutan kerja kita. KPU provinsi dan kabupaten/kota berperan strategis dalam mengoperasionalkan kebijakan yang diambil di tingkat pusat,” ujarnya.

August menegaskan dua misi utama yang tengah dijalankan KPU RI saat ini. Pertama, mewujudkan KPU sebagai pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman kepemiluan. Kedua, menjadikan KPU sebagai pusat kolaborasi multipihak yang mampu menciptakan iklim kondusif dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

“Kita memiliki data, informasi, dan legitimasi yang kuat untuk menjadi pusat pengetahuan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga krusial karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat dan lembaga eksternal,” tambahnya.

August juga memaparkan strategi pendidikan pemilih berkelanjutan yang dijalankan KPU periode 2022–2027, yang dibagi dalam dua fase. Fase pertama (2022–2024) berfokus pada integrasi program, reformulasi metode, dan pengembangan strategi sosialisasi. Sementara fase kedua (2025–2027) diarahkan pada evaluasi kritis, pemetaan tantangan, dan pengembangan produk pengetahuan berbasis pengalaman penyelenggaraan.

Ia turut menyoroti sejumlah capaian penting dalam Pemilu 2024, di antaranya tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 81–82 persen secara nasional. Untuk pemilihan gubernur partisipasi berada di kisaran 74 persen, sementara untuk pemilihan bupati dan wali kota mencapai 71 persen.

KPU juga berhasil melakukan mitigasi risiko signifikan dibanding Pemilu 2019, seperti penurunan drastis jumlah korban di jajaran penyelenggara dan minimnya permasalahan logistik. Selain itu, tingkat presisi hasil pemilu semakin tinggi, dengan selisih antara hasil resmi KPU dan hasil hitung cepat lembaga survei hanya 0,19 persen untuk pemilihan presiden dan 0,14 persen untuk pemilihan legislatif.

Ia berharap hasil dari forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, melainkan melahirkan produk pengetahuan seperti laporan, buku, atau kajian yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ke depan.

“Segala pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang dihadapi penyelenggara di daerah harus terdokumentasi dengan baik dan dapat menjadi dasar rekomendasi. Inilah kontribusi nyata kita dalam membangun sistem pemilu yang lebih baik serta penyelenggara yang semakin profesional dan berintegritas,” pungkasnya.

Diskusi semakin kaya dengan kehadiran para narasumber dari KPU kabupaten/kota, di antaranya Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Bandung, Wenti Frihadianti, Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Bogor, Aprian Wahyudi, serta Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kota Cimahi, La Media. Ketiganya berbagi pengalaman dan strategi yang telah diterapkan di wilayah masing-masing dalam menghadapi tantangan partisipasi pemilih.

Menutup agenda kegiatan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedia Ardia menekankan pentingnya menjaga keaslian gagasan dalam setiap forum, termasuk dalam kegiatan Parmas Insight ini. Ia menyebut, forum ini bukan tempat untuk saling menghakimi, melainkan ruang berbagi ide dan menguji gagasan agar semakin matang dan siap menghadapi kritik publik yang lebih luas.

“Jangan takut gagasan kita diuji. Justru itu bagian dari proses untuk memperkuat kualitas pemikiran. Kalau di forum internal saja sudah terbiasa diuji, maka ketika berhadapan dengan publik kita akan lebih siap,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja komunikasi publik, termasuk pembaruan informasi di media resmi KPU. Menurutnya, pembaruan konten secara rutin adalah bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Website dan kanal informasi KPU harus selalu aktif dan relevan, karena di situlah wajah kita dilihat oleh publik,” tegasnya.