KPU RI Tekankan Penguatan JDIH sebagai Pusat Informasi Hukum Kepemiluan
KPU Kabupaten Cirebon mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, sekaligus Kick Off Program Membahas Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, 03 September 2025 pukul 09.00 WIB s.d selesai bertempat di Aula Pangeran Walangsungsang KPU Kab. Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting yang diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Hadir pada acara tersebut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Cirebon Ujang Kusumah Atmawijata, S Pd.I, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Albet Giusti, SE., serta Staf . Acara dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, S.Hut yang menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH saat ini sudah baik namun perlu ditingkatkan kembali agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sementara Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita dalam arahannya menyampaikan bahwa JDIH merupakan pusat dokumen dan informasi hukum KPU, JDIH harus mudah diakses oleh publik, Informasi yang disediakan di ruang JDIH harus dapat dipertanggungjawabkan, produk hukum harus terus di update di JDIH (Informasi yang disampaikan harus jujur dan terbaru), tantangan dari pengelolaan JDIH adalah bagaimana publik dapat mengetahui adanya ruang JDIH KPU untuk mendapatkan informasi hukum seputar kepemiluan dan kelembagaan KPU. Kemudian Kepala Biro Hukum KPU RI Novy Hasbhy Munnawar memberikan sambutan dan menyampaikan perkenalan singkat mengenai pembentukan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Selanjutnya pengarahan dan salam perkenalan dari Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro, bahwa pengelolaan JDIH merupakan prioritas utama, dalam pengelolaan kita perlu lebih inovatif dan tidak terlihat stagnant, diharapkan pelaksanaan JDIH dapat berjalan dengan baik dan tidak hanya ceremony saja, perlu nya sinergi atau kolaborasi antara divisi hukum dan pengawasan dengan divisi lainnya, perlu dilakukan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan / eksternal di luar KPU. Narasumber pada acara tersebut yaitu dari Biro Hukum KPU RI Muhammad Fakhri Ali Ibrahim. Acara dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail.
