Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan undang-undang No 7 tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota Memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

  • Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
  • Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
    berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan.
    Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
  • Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
  • Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
  • Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
  • Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta waiib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
  • Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
  • Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
  • Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
  • Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraanpemilu. dan,
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

  • Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
  • Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
  • Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara.
  • Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
  • Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
    mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. dan,
  • Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
    dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

  • Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
  • Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
  • Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada
    masyarakat.
  • Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
    Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi.
  • Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
  • Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
  • Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
  • Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota
  • Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
    kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
  • Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan Putusan DKPP. dan,
  • Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
    dan/atau peraturan perundang-undangan.