Berdasarkan undang-undang No 7 tahun 2017 KPU Kabupaten/Kota Memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas :

• Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota
  berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan.
  Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
• Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
• Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
• Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
• Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta waiib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
• Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
• Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
• Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraanpemilu. dan,
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

• Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
• Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara.
• Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
• Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
  mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. dan,
• Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
  dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

• Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
• Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
• Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada
  masyarakat.
• Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
  Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi.
• Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
• Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
• Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oieh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
• Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota
• Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
  kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
• Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Melaksanakan Putusan DKPP. dan,
• Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
  dan/atau peraturan perundang-undangan.