Tantangan 2024 dengan Regulasi Berkualitas

Jakarta, kpu.go.id – Kepastian belum adanya revisi atas Undang-undang (UU) Pemilu dan Pemilihan 2024 jadi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu yang cukup untuk menyusun regulasi yang berkualitas ke depan. Terlebih tantangan  penyelenggaraan tahapan yang beririsan harus disikapi dengan kesiapan yang matang.
Kajian atas Peraturan KPU (PKPU) juga bisa dilakukan terutama mengantisipasi apabila masih berlangsungnya  pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan PKPU Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pembentukan PKPU, Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

“Penting dibahas tata naskah dinas, misalnya bagaimana saat pimpinan tanda tangan saat dinas di luar kota, padahal kita perlu cepat, apakah memungkinkan Plh yang tanda tangan. Perlu dikaji bagaimana kementerian/lembaga lainnya, seperti Komnas HAM dan MK yang sudah memakai barcode, dan apakah memungkinkan dengan e-signature. Ini harus dikaji menyeluruh, untuk menghindari bongkar pasang regulasi,” tutur Ilham saat membuka rapat.
Senada dengan Ilham, Pimpinan KPU RI Arief Budiman memandang kajian PKPU ini hanya tinggal melihat kembali, karena tidak memulai dari nol. Meski demikian, perlu ketelitian dan kehati-hatian, serta mengacu bagaimana prakteknya di lapangan. PKPU itu nantinya perlu dibimtekkan dan dipublikasikan, karena PKPU itu sifatnya tidak hanya untuk internal, tetapi banyak berkaitan dengan pihak umum. Untuk itu, penting mengundang orang di luar KPU untuk turut melihat rancangan PKPU ini dari sudut pandang pihak eksternal juga.
Sementara itu, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan kepada jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI agar melihat kembali dan menghimpun PKPU dan Keputusan KPU apakah tetap atau sudah diperbarui. Hal ini penting untuk menjaga langkah strategis jajaran KPU di provinsi dan kabupaten/kota. “KPU tidak ingin ada daerah yang masih keliru merujuk PKPU yang lama, sehingga jajaran KPU di daerah bisa laporkan dengan dugaan pelanggaran administrasi. Padahal sebenarnya sudah terbit PKPU yang baru,” pesan  Dewa.
Di kesempatan yang sama, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan PKPU saat ini cukup progresif, seperti soal napi koruptor, ada calon DPD yang masih terdaftar anggota parpol dan menerjemahkan Putusan MK. Modal KPU sebenarnya sudah memadai, apalagi saat ini struktur kelembagaan KPU sudah terdapat Biro Peraturan Perundang-Undangan (PUU), sehingga bisa lebih fokus menyiapkan peraturan perundang-undangan.
“Masalah kita di Pemilu 2019, yaitu ketika UU Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan 1 hari sebelum tahapan dimulai, yaitu tanggal 16 Agustus 2017, sehingga proses penyusunan PKPU menjadi berkejaran dengan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019. Hal ini yang harus kita antisipasi, dan tidak adanya perubahan UU menjadikan KPU mempunyai waktu yang cukup menyusun regulasi yang lebih baik,” jelas Pramono. (humas kpu ri arf/foto: ieam/ed diR)
Posted in Pengumuman.