KPU Kabupaten Cirebon Gelar Sosialisasi Tahapan Pileg 2019

KEDAWUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, menggelar sosisalisasi mekanisme pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik pada pemilihan legislatif (Pileg) yang kan berlangsung tahun 2019 mendatang.

Kegiatan ini berdasar kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 11/2017, dan diikuti puluhan kader dari masing-masing partai di Kabupaten Cirebon tersebut berlangsung di Hotel Aston, Senin (2/10).

Dalam sosialisasi yang juga memperkenalkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi dan data keanggotaan partai politik (Parpol) pada pelaksanaan Pileg tahun 2019 mendatang.

Kasubag Hukum KPU Kabupaten Cirebon, Sonang Maulidin Malik SH mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda penting yang harus dilakukan, karena pihaknya harus menyamakan persepsi dengan seluruh parpol yang ada, agar tidak terjadi kesalah fahaman.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dari KPU dalam memberikan informasi dan pengetahuan khususnya kepada partai politik,” kata Sonang dalam sosialisasi tersebut.

Dikatakan Sonang, dengan diadakannya kegiatan ini pihaknya berharap bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada partai politik tentang seluruh informasi yang di berikan oleh KPU.

Sementara itu, ketua KPU Saefudin Jazuli MSi dalam sambutannya menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan penyatuan visi antara KPU sebagai penyelenggara dengan partai politik yang dalam hal ini sebagai peserta agar pelaksanakan pemilihan mendatang bisa berjalan sukses.

Ia juga berharap agar tahapan demi tahapan dalam pileg nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijawdalkan.

Komisioner divisi Hukum KPU Dr. Sopidi MA, dalam paparannya menjelaskan “mekanisme pendaftaran dilakukan dari tanggal 3-16 Oktober 2017, dan verifikasi faktual diberikan pusat kepada Kabupaten atau kota ketika ada persyaratan yang tidak memenuhi syarat (TMS) “.

Syarat melakukan pendaftaran ialah dengan menyerahkan KTA, KTP atau Suket (individu bukan kolektif) kepada KPU RI dan fotocopy bukti fisik nya pada KPU tingkat kota/kab, untuk kemudian di verifikasi faktual datanya lewat Sipol.

Barulah setelah itu KPU pusat akan menentukan hasil verifikasi tersebut dan menetapkan parpol yang lolos sebagai peserta PEMILU 2019, tambahnya.
(Rif)

KPU Rekrut Relawan Demokrasi, Berminat Silakan Daftar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan perekrutan dari kalangan masyarakat bagi program relawan demokrasi untuk menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten-kota.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, dalam petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi Pemilu 2014 yang diterima di Jakarta, Jumat (1/11), menyebutkan program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dengan menempatkan mereka sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya, katanya. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Silakan didownload formulirnya dibawah ini :

DPS Pileg 2014 Kabupaten Cirebon Diumumkan

Kab Cirebon– Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh Kabupaten Cirebon hari ini (12/07) menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat desa atau kelurahan untuk penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Anggota KPUD Kabupaten Cirebon, Syafei Abdullah menyebutkan jumlah DPS untuk Pemilihan Legislatif 2014 Kabupaten Cirebon mencapai 1.745.059 pemilih. Dia memperkirakan jumlah DPT untuk Pemilu 2014 tersebut meningkat dibanding DPT pada Pemilihan Gubernur kemarin yang hanya sekitar 1.716.000 pemilih.

“Kami belum memperoleh data lengkap berapa jumlah keseluruhan jumlah pemilih sementara tersebut karena akan diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk ditanggapi ” ujar Abdullah kepada jurnalcirebon, Jumat (12/7/2013).

Dia menjelaskan, data DPS ini berasal dari data desa setempat dengan memperhatikan penduduk yang sudah berumur 17 tahun per tanggal 9 April 2014, atau warga yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah. “PPS akan mengumumkan DPS tersebut pada khalayak umum dengan cara ditempel pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat sehingga mereka bisa mereka bisa melihat apakah nama mereka sudah terdaftar atau belum,” kata Abdullah.

Setelah ditetapkan di tingkat desa, lanjut dia. data pemilih yang telah diperbaiki selanjutnya akan dikolektifkan oleh KPUD Kab Cirebon untuk disahkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengecek namanya di DPS yang ditempel di Kantor desa/kelurahan dan tempat-tempat umum sehingga diharapkan tidak ada pemilih yang terlewat,” tandas dia. ( memed)