Kunjungan Kerja Ketua dan Anggota DPD RI Ke KPU Jawa Barat

KPU PROPINSI JAWA BARAT MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KETUA DAN ANGGOTA DPD RI TENTANG PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015.
11 Maret 2015

 

kunker

Bandung, Rabu 11 Maret 2015. Ketua DPD RI Irman Gusman bersama Anggota DPD RI lainnya asal Jawa Barat Ibu Eni Sumarni, Oni Suwarman, dan Ayi Hambali berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat melakukan silaturahmi dan dialog tatap muka dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se Jawa Barat. Acara yang bertempat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Bpk. Deddy Mizwar dan Ketua DPRD Jawa Barat Ibu Ineu Purmadewi.
Dalam sambutanya Ketua DPD RI Irman Gusman menegaskan bahwa DPD akan mengawasi, membantu dan mengingatkan kepada pemerintah pusat untuk berupaya semaksimal mungkin melancarkan distribusi logistik pemilukada serentak di 8 Kab/Kota se-Propinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2015.
Peran DPD RI dalam proses Pemilukada serentak tertuang dalam Undang-Undang, dimana perlu diketahui bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah melibatkan DPD RI untuk ikut membahas rancangan tersebut secara Tripartit.
Perjalanan demokrasi di Indonesia harus diakui masih banyak catatan yang kurang positif karena hampir 15 tahun perjalanan reformasi dan 10 tahun pelaksanaan Pemilukada, praktek demokrasi yang dijalankan masih terpaku pada demokrasi prosedural atau demokrasi elektoral, hal ini terpotret dari indeks demokrasi Indonesia secara global. Majalah Economist tahun 2013 merilis dari 167 negara yang disurvai, rangking kualitas demokrasi Indonesia berada di peringkat 53, masih dibawah negara Australia, Thailand dan Timur Leste. Dari hasil survai tersebut ada 5 indikator yang digunakan untuk mengukur indeks tersebut yaitu Proses Pemilu dan Pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan yang baik, partisipasi politik dan budaya politik.
Banyaknya Frekuensi penyelenggaraan pemilu mulai dari Pemilu Legislatif, pemilu Presiden lalu diikuti Pilkada sepanjang empat tahun yang berserakan waktunya secara horizontal menghasilkan pemerintahan terbelah atau pemerintah tidak kongruen dan secara vertikal menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif. Maka bisa dikatakan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sibuk menggelar pemilihan kepala daerah, dari 34 propinsi, 399 Kabupaten dan 98 Kota, pemilu di daerah hampir tiap tiga hari sekali belum lagi pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. DPD RI mengusulkan agar setiap partai politik dalam memilih Pemimpin harus melalui Konvensi partai, mudah-mudahan dari 217 pemilukada di tahun 2015 ini dapat berjalan dengan baik, jika di 8 Kab/Kota di Jawa Barat berjalan baik maka ini akan menjadi contoh bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dengan begitu banyaknya penyelenggaraan pemilukada di Indonesia, dinilai sangat memboroskan anggaran daerah bahkan daerah yang kemampuan fiskalnya rendah berkewajiban untuk membiayai pilkada dengan mengurangi belanja pelayanan publik seperti Pendidikan dan Kesehatan, oleh karnanya penyelenggaraan pemilukada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efesien.
Indikasi pemborosan anggaran setidaknya terlihat dari 3 masalah pencalonan pasangan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan yaitu terjadi politik uang dalam bentuk ongkos pasangan kepada partai politik, terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan internal parpol akibat ketidaksepakatan pengurus parpol dalam mengajukan pasangan calon, pencalonan yang hanya mempertimbangkan ongkos pasangan mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon, hal ini menyebabkan masyarakat jadi apatis terhadap pemilukada sehingga partisipasi pemilih menurun.
Pemilukada serentak membuat masyarakat bisa mengevaluasi kinerja kepala daerah dan anggota DPRD dengan memilih tokoh dan partai politik yang sama demi efektifnya pemerintahan. Hanya saja dibalik kelebihan itu pemilihan dengan cara ini juga menyimpan kelemahan misalnya masyarakat relatif tidak cukup punya waktu untuk memutuskan siapa yang akan dipilih.
Selanjutnya acara dialog dipimpin oleh Ketua KPU Jawa Barat Bpk. Yayat Hidayat yang memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) Ketua Kab/Kota yang akan melaksanakan Pilkada 2015 untuk menyampaikan persiapan dan kesiapan dalam menyelenggarakan Pemilukada serantak tahun 2015. Pada prinsipnya mereka telah siap menyelenggarakan Pemilikada, adapun hal-hal yang disampaikan diantaranya yaitu perencanaan jadual, persiapan anggaran, peraturan perundang-undangan, koordinasi pengamanan dll.
Sementara itu dalam dialog tersebut, Irman Gusman mengatakan, bahwa proses demokrasi yang semakin baik, maka demokrasi menjadi baik dan sehat sehingga tujuan dari demokrasi bisa tercapai yaitu kesejahteraan rakyat akan semakin baik pula. Karenanya, Gusman berharap pada Pemilihan Bupati dan Walikota, Desember 2015 mendatang, Jawa Barat dapat menyelenggarakan pemilukada dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Propinsi Jawa Barat menjadi barometer atas pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, karena Jawa Barat sebagai provinsi yang paling tertib dan kondusif dalam setiap pemilu. Jadi Jawa Barat harus mempersiapkan Pemilukada 2015 mendatang sebaik mungkin.
Lebih lanjut lagi, Irman Gusman dalam penjelasannya menyampaikan akan mendorong percepatan aturan teknis pelaksanaan Pemilu kepala daerah (Pemilukada) secara serentak yang saat ini sedang dibahas antara pemerintah dengan KPU. Pemilihan kepala daerah ini dijadwalkan digelar Desember 2015 nanti. Irman juga menjelaskan bahwa sudah ada dalam perencanaan lembaganya akan membahas soal ini dengan Menteri Dalam Negeri. Sejumlah aturan pelaksanaan harus diterbitkan oleh pemerintah dan KPU. “Yang penting bagaimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjadi acuan dalam teknis pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
Hal senada dengan Irman, Wakil Gubernur Deddy Mizwar dan Ketua DPRD Jawa Barat Inue Purmadewi menambahkan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus merumuskan, mengidentifikasi, dan meneliti kembali kendala dan potensi pada setiap Kab/Kota yang akan mengikuti Pemilukada agar dapat meminimalisir gangguan dan suksesnya pemilukada yang baik serta sesuai aturan. Ini adalah pesta demokrasi rakyat. Waktunya bagi hak rakyat. Jadi jangan main-main, pemerintah propinsi bersama DPRD akan memfasilitasi segala kebutuhan pemilukada dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat di akhir dialog mengharapkan masalah yang terungkap dalam dialog hari ini dapat diatasi. “Mudah-mudahan kunjungan kerja DPD RI ini ke Jawa Barat bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua,” ucapnya. Lebih lanjut Yayat mengatakan “Kami yakin walaupun Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota ini berat, atas kedatangan Ketua DPD RI, rintangan yang begitu berat ini insya Allah segera sirna,”.
Perlu diketahui bahwa pada tahun 2015 di Jaw Barat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak yaitu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok dan yang terakhir adalah Kabupaten paling muda yaitu Pangandaran.

You may also like...

Leave a Reply