KPU KABUPATEN CIREBON MENGHADIRI RAPAT KERJA KPU PROVINSI DENGAN KPU KABUPATEN/KOTA SE JAWA BARAT DALAM RANGKA EVALUASI LAKIP TAHUN 2015

KPU Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Kerja KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/kota se Jawa Barat dalam rangka evaluasi LAKIP tahun 2015. Rapat Kerja dimaksud dilaksanakan selama 3 hari (2 – 4  Mei 2016)  bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.

Pada acara tersebut hadir Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Endun Abdul Haq dan Nina Yuningsih, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Heri Suherman, SH., Adiwijaya Bakti, SE Inspektur Jenderal KPU dan Drs Dailibas SE dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.

Dalam sambutannya Endun Abdul Haq mengatakan LAKIP merupakan alat pertanggungjawaban kinerja KPU dalam menggunakan anggaran selama satu tahun anggaran. Selain membahas LAKIP Anggota KPU Jawa Barat Divisi Teknis ini juga menyinggung soal inovasi-inovasi yang akan dilaksanakaan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu ingin menciptakan Pemilukada yang :

  1. accessible : Pemilu yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat berkebutuhan khusus (Pemilih Disabilitas) mulai dari pendataan pemilih, kampanye, sosialisasi, dan pemungutan dan penghitungan suara
  2. Votters Services : Pelayanan terhadap pemilih
  3. Publisitas Anggaran

Inspektur Jenderal KPU RI, Adiwijaya Bakti mengatakan dalam evaluasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah (SAKIP) diperlukan dokumen SAKIP yang menjadi poin penilaian yaitu : RENSTRA, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diformalkan, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja dan dokumen pendukung terkait.

Dokumen itulah yang menentukan baik tidaknya laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU RI tahun 2015 mendapatkan skor (56,17) dari KemenPAN RB nilainya “CC” (CUKUP) , diharapkan LAKIP tahun 2016 nanti bisa ditingkatkan menjadi minimal “B”. Untuk itu beliau berharap satker-satker KPU khususnya di Kabupaten/kota lebih serius dalam menyusun laporan kinerjanya.

Komponen LAKIP terdiri dari pengukuran, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan menurut Drs. Dailibas SE.,MM dari BPKP Perwakilan Jawa Barat. Beliau juga menambahkan dalam penilaian LAKIP bobot terbesarnya adalah terpenuhinya Format LAKIP yaitu 80 % , dan 20 % nya capaian kinerja.

Setelah dilakukan evaluasi LAKIP KPU Kabupaten/kota oleh Tim Inspektorat Jenderal KPU dan Biro Perencanaan KPU RI, hasilnya sebagian besar LAKIP KPU Kabupaten/kota di Jawa Barat masih “C” dan hanya beberapa yang “CC”. KPU Kabupaten Cirebon salah satu KPU Kabupaten/kota yang mempunyai nilai “C” dengan skor (49,63).

Dengan demikian kekurangan-kekurangan yang ada harus diperbaiki secara serius oleh seluruh satker guna mendukung peningkatan kualitas laporan LAKIP KPU RI kedepannya ujar Heri Suherman, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat sekaligus menutup acara Rapat Kerja KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/kota se Jawa Barat dalam rangka evaluasi LAKIP tahun 2015.

IMG_20160502_105236 IMG_20160503_090750 IMG_20160503_103407

Posted in Berita, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah tangga, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Edukasi, Headline, Kegiatan.

Tinggalkan Balasan