Jakarta, kpu.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan persidangan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020. Di hari terakhir sidang pembacaan putusan, Senin 22 Maret 2021, MK memutus menolak 3 perkara yang dimohonkan, mengabulkan sebagian untuk 9 perkara dan mengabulkan seluruhnya untuk 1 perkara yang dimohonkan.

Tiga perkara yang ditolak MK yaitu Perkara No. 19 PHPU Kab. Sumba Barat (NTT), Perkara No. 55 PHPU Kota Ternate (Maluku Utara) dan Perkara No. 77 PHPU Kab. Solok (Sumbar). Sementara itu sepuluh perkara yang dikabulkan sebagian oleh MK yaitu Perkara No. 37 PHPU Kab. Labuhanbatu Selatan (Sumut), Perkara No. 57 PHPU Kab. Halmahera Utara (Maluku Utara), Perkara No. 58 PHPU Kab. Labuhanbatu (Sumut), Perkara No. 16 PHPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali (Sumsel), Perkara No. 70 PHPU Kab. Rokan Hulu (Riau), Perkara No. 86 PHPU Kab. Mandailing Natal [Madina] (Sumut), Perkara No. 93 PHPU Kab. Indragiri Hulu (Riau), Perkara No. 21 PHPU Kota Banjarmasin (Kalsel), Perkara No. 132 PHPU Kab. Boven Digul (Papua) dan Perkara No. 130 PHPU Prov. Jambi.

Jakarta, kpu.go.id – Kepastian belum adanya revisi atas Undang-undang (UU) Pemilu dan Pemilihan 2024 jadi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu yang cukup untuk menyusun regulasi yang berkualitas ke depan. Terlebih tantangan  penyelenggaraan tahapan yang beririsan harus disikapi dengan kesiapan yang matang.

Kajian atas Peraturan KPU (PKPU) juga bisa dilakukan terutama mengantisipasi apabila masih berlangsungnya  pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan PKPU Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pembentukan PKPU, Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (22/3/2021).