ANALISA HASIL PENGOLAHAN DATA DAN EVALUASI SISTEM PEMILU DAN PILKADA

Cirebon (28/11/2019) KPU Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda Kabupaten Cirebon dan Partai Politik di Kabupaten Cirebon mengadakan Rapat Analisa Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada di Verse Hotel Cirebon, Kamis, 28 November 2019. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Dr. H. Sopidi, MA.

Sesi 1 sebagai Moderator, Apendi SE. Selanjutnya Divisi SDM dan Hupmas, Husnul Khotimah, S.Fil.I menyampaikan tiga hal penting dalam divisinya yaitu Ad Hock, Kampanye dan Parmas. Divisi Program dan Data, Ujang Kusumah A., S.Pd.I. menyampaikan seputar masalah dan solusi terkait Pemilih.

Dan di Sesi 2 sebagai Moderator, Ujang Kusumah A., S.Pd.I. Divisi Teknis, Bapak Apendi SE. menyampaikan masalah yang ada di setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serta solusinya. Dilanjutkan Divisi Hukum Bapak Abdullah Sapi’i, M.E, yang menjelaskan Peraturan KPU, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dan Sengketa Pemilu.

KPU Goes to School

(Jumát 15/11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon melakukan audensi Rumah Pintar Pemilu bersama Pelajar melalui acara KPU Goes to School di Pondok Pesantren Bina Insan Mulia

           

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Koordinasi Hasil Putusan MK RI Terkait Verifikasi Parpol

SUMBER – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, gelar rapat koordinasi verifikasi faktual (verfak) parpol pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan LO parpol dan Panwaslu di aula KPU Kabupaten Cirebon, senin (29/01/2018)

Setelah terbitnya putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, untuk melaksanakan verfak kepada seluruh parpol peserta pemilu 2019. yang sebelumnya hanya dilakukan verfak terhadap parpol baru saja.

Komisioner divisi Hukum KPU Sopidi mengatakan, keanggotaan parpol di Kabupaten Cirebon dipastikan lebih dari 100 orang dengan syarat minimal anggota 1000 orang untuk di Kabupaten Cirebon.

“dipastikan untuk Kabupaten Cirebon jumlah anggota parpol lebih dari 1000 orang”

Selanjutnya beliau menjelaskan,
“teknis verifikasi nanti karena keanggotaan lebih dari 1000 orang maka sampling yang di ambil hanya 5%. Sedangkan untuk yg keanggotaan nya dibwah 1000 orang samplingnya 10%”

“Sampling harus tersebar di minimal 50% jumlah kecamatan, atau berjumlah minimal 20 kecamatan di Kabupaten Cirebon” lanjutnya.

Rencananya Verifikasi akan dilakukan pada tanggal 30 Januari – 1 Februari 2018 di kantor Partai masing-masing.

Dengan ini parpol diminta untuk menyiapkan sampling minimal anggota 5% dari jumlah anggota yang dilaporkan, dan tersebar diminimal 20 kecamatan

KPU KABUPATEN CIREBON GELAR RAPAT KERJA PENATAAN DAPIL PEMILU 2019

KEDAWUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, menggelar rapat kerja terkait Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu 2019 Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, bersama 25 Orang perwakilan dari dinas, instansi, lembaga dan organisasi masyarakat di Hotel Apita Cirebon. Kamis (14/12/2017)

Komisioner KPU Dr. Sopidi, MA dalam sambutannya mengajak peserta agar memiliki satu pandangan yang sama, dalam pengaruh penentuan dapil, untuk penyelesaian berbagai permasalahan di Kabupaten Cirebon secara tidak langsung.

“Urgensi acara hari ini secara tidak langsung memiliki andil dalam penyelesaian berbagai permasalahan di Kabupaten Cirebon, karena pengentasan masalah didaerah tidak lepas dari bagaimana peran anggota dewan diwilayahnya”.

Tambahnya, “setiap dari kita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam penyelesaian masalah di daerah, dan bentuk partisipasi kita salahsatunya adalah dengan berpartisipasi dalam setiap proses tahapan sampai dengan datangnya waktu pencoblosan”.

Dalam pemaparannya, Komisioner KPU Marjuki menjelaskan bahwa sesuai jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Cirebon, maka sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa Kabupaten Cirebon mendapat 50 kursi di DPRD.

“Perlu kita ketahui, bahwa jumlah masyarakat kabupaten Cirebon adalah 2.099.089, dan sesuai dengan aturan bahwa untuk jumlah penduduk 1.000.001 – 3.000.000, dialokasikan sebanyak 50 kursi DPRD” katanya.

Lalu lanjutnya, “untuk penetapan perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dalam penetapannya KPU juga memiliki pertimbangan agar setiap kursi DPRD yang nantinya diperebutkan dibagi secara merata sesuai jumlah dapil”.

Dalam acara ini disimulasikan perhitungan teknis untuk penentuan jumlah dapil di Kabupaten Cirebon serta pembagian alokasi kursi disetiap dapil, selanjutnya setelah rapat kerja ini hasilnya akan didiskusikan bersama dengan partai politik peserta pemilu 2019.

KPU KABUPATEN CIREBON GELAR BIMTEK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KEDAWUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (parpol) Peserta Pemilu kepada pengurus partai dari berbagai Parpol, di Verse Hotel Jl. Tuparev No. 168 Cirebon. Selasa (28/10/2017)

Sejak tanggal 3-16 Oktober KPU Kabupaten Cirebon, telah menerima pendaftaran, serta menerima kelengkapan dokumen persyaratan, dari 17 Parpol calon peserta pemilu 2019 dan telah dilakukan verifikasi administrasi.

Dalam sambutannya Ketua KPU Kabupaten Cirebon Saefuddin Jazuli, mengatakan, Bimtek ini akan fokus terhadap Verifikasi Faktual kepada partai baru, dan merupakan Bimtek lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan di Hotel Aston Oktober lalu.

“Fokus kita hari ini adalah pada Verifikasi Faktual yang sebelumnya pernah kita selenggaran juga di Hotel Aston, dalam Verfak ini hanya parpol baru atau yang belum terverifikasi yang akan kita verifikasi faktual”

Kepala Bagian Divisi Hukum, Sonang Maulidin Malik memaparkan bahwa ada 14 parpol yang telah terdaftar, dan nantinya mulai tanggal 15 Desember 2017 – 4 Januari 2018 KPU Kabupaten Cirebon akan melakukan Verifikasi Faktual kepada Parpol yang telah lulus Verifikasi Administrasi.

“Sesuai jadwal yang telah di tentukan KPU RI, mulai tanggal lima belas desember dua ribu tujuh belas sampai empat januari duaribu delapanbelas ini KPU Kabupaten Cirebon akan melakukan Verifikasi Faktual, pada Parpol yang telah lulus Verifikasi Administrasi” ucapnya.

Akan tetapi Verifikasi Faktual ini hanya dilakukan pada parpol baru, yang sebelumnya belum pernah terverifikasi, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Pasal 173 Ayat 3 Tahun 2017.

Lanjutnya “Sesuai dengan pasal seratus tujuh puluh tiga ayat tiga nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas, bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu”.

“Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran data dari parpol baru yang sudah kami verifikasi secara adminstrasi dan setelahnya akan dilakukan verifikasi faktual yeng meliputi jumlah pengurus, 30% keterwakilan wanita, domisili kantor dan keanggotaan partai” imbuhnya.

Dalam melakukan verifikasi faktual ini rencananya, akan digunakan adalah metode acak sederhana karena syarat minimal keanggotaan parpol di wilayah kabupaten cirebon adalah 1000, ini dilakukan agar data yang diperoleh secara hukum dapat di pertanggung jawabkan.

Partai politik bisa melakukan konsultasi kepada KPU kabupaten/kota maupun kepada KPU Provinsi melalui tim helpdesk di wilayah masing-masing.