Kajian Regulasi Pilkada

KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan Kajian Regulasi Pilkada ( UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016 ) secara rutin yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis ( Pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, Mei 2017) dan diikuti oleh seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kab. Cirebon, kegiatan rutin ini hanyalah salah satu cara dari beberapa cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pemilukada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon.

KPU GOES TO SCHOOL

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menggelar KPU Goes to School. Tujuannya untuk menyosialisasikan tentang pemilihan umum kepada pemilih pemula di beberapa sekolah di Kabupaten Cirebon tersebut. Salah satunya di MAN 4 Cirebon (16/05/2017) di Kec. Pabuaran.

 

KUNJUNGAN KPU KAB. CIREBON KE KANTOR DPD PARTAI GOLKAR

Sumber, 24 Agustus 2016

KPU Kabupaten Cirebon kembali melakukan Kunjungan Kerja ke Partai Politik Peserta Pemilu. Dalam kesempatan ini giliran Partai Golkar yang mendapatkan kunjungan. Hadir dalam kesempatan tersebut, seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Cirebon, Ketua dan Jajaran Badan Pengurus Harian Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Kab. Cirebon.

Acara dipandu oleh Sunandar Priyowudarmo dalam sambutannya, H. Dadang Suhanda selaku Ketua DPD Partai Golkar Kab. Cirebon mengapresiasi agenda yang dilakukan KPU Kab. Cirebon, sebagai bentuk sinergitas antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. H. Dadang Suhanda berharap mudah-mudahan hubungan antara KPU dan Partai Golkar seakin erat, sehingga tercipta komunikasi yang intens dan pada akhirnya akan dapat bersinergi dengan baik dalam konteks keseharian maupun kaitan dengan tahapan pemilu kelak.

Lebih lanjut H.Dadang Suhanda menambahkan bahwa partai politik perlu bermitra dengan KPU untuk menunjang keberhasilan program KPU.

Sementara itu, Ketua KPU Kab. Cirebon Saefuddin Jazuli memaparkan tentang proses dan tahapan pilkada 2018 dan menegaskan bahwa silaturahmi semacam ini dimaksudkan untuk meminta masukan dari Partai Politik sebagai peserta pemilu, dan KPU juga menegaskan bahwa Pilkada 2018 harus berjalan dengan baik dan sukses tanpa ekses, mulus tanpa kasus.

Forum kemudian berkembang menjadi diskusi yang berjalan dinamis. Beberapa poin penting yang terserap dari diskusi yang dilakukan antara lain adalah :

  1. Perlunya pemilu terlaksana secara bermatabat.
  2. Terkait dengan partisipassi masyarakat, perlu kiranya keterlibatan perangkat desa untuk mesosialisasikan pilkadadan mobilisir masyarakat untuk memilih.
  3. Parpol membutuhkan updating regulasi pemilu sehingga punya pemahaman yang menyeluruh.
  4. Adanya kejenuhan di masyarakat dalam momen pemilu juga bisa menjadi salah satu penyebab partisipasi masyarakat cenderung mengalami penurunan. Selain itu juga terkait tentang figuritas calon yang diusung.
  5. Sosialisasi harus lebih menyeluruh pada tingkatan grass root.
  6. PPK, PPS, KPPS harus bersifat netral dan profesional.
  7. Ad Hock harus merupakan orang yang berdedikasi tinggi dan kompeten.
  8. Honorarium Ad Hock mesti layak sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal.
  9. Penyempurnaan DPT sehingga menjadi data yang valid.

Itulah beberapa point diskusi antara KPU Kab. Cirebon dan Pengurus DPD Partai Golkar Kab. Cirebon

IMG_20160824_141602 IMG_20160824_141554

KUNJUNGAN KERJA KPU KABUPATEN CIREBON KE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN CIREBON

Komisi Pemilihan Umum Kab. Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada hari Rabu Tanggal  30 Maret 2016 yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kab. Cirebon Bpk. Saefuddin Jazuli, M.Si. didampingi 4 (empat) Komisioner serta Sekretaris KPU Kab. Cirebon ke Partai PKB yang terletak di kantor Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jl. Pangeran Cakrabuana – Sumber diterima oleh Bpk. Fredi selaku Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon.

Dalam sambutanya Ketua KPU Kab. Cirebon menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu untuk bersilahturahmi dengan jajaran pengurus partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon beserta Jajarannya, dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ketua KPU Kab. Cirebon menyampaikan apresiasi atas kerjasama selama ini yang telah dibangun bersama KPU Kab. Cirebon serta terima kasih atas penerimaannya, mudah-mudahan awal silahturahmi ke partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon memberi dampak positif untuk dapat bersinergis dengan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon sebagai Peserta Pemilu dengan KPU Kab. Cirebon sebagai  Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan pula terkait dengan rencana kerja KPU Kab. Cirebon tahun 2016 dan persiapan Pilkada Juni 2018 agar Partai PKB Kab. Cirebon dapat mensupport kinerja KPU Kab. Cirebon baik dari sisi anggaran maupun kelembagaan. Dalam sambutannya Wakil Ketua Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bpk. Fredy menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon yang dalam sejarah baru pertama kali ini, partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kab. Cirebon sangat konsen dan mengapresiasi atas kinerja KPU Kab. Cirebon selama ini, dan berharap agar KPU Kab. Cirebon sebagai penyelenggara Pemilu dapat bekerja adil, independent, mandiri serta berintegritas terhadap peserta Pemilu. Selanjutnya terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada  harus menjadi tanggungjawab semua steakholder yaitu pemerintah daerah, partai politik, ormas dll bukan hanya tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan.

pdip2C pdip1C