Menguatkan Transparansi Pendanaan Politik untuk Pemilu yang Berintegritas
CIREBON - Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Apendi, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Albet Giusti, serta Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan Kajian Perbandingan Sistem Pendanaan Politik di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste: Konteks Regional dan Prospek Pengembangannya, pada Selasa (28/7/2026), melalui zoom meeting.
Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang menegaskan pentingnya forum diskusi sebagai wadah menghimpun masukan untuk memperkuat tata kelola pendanaan politik dan penyelenggaraan pemilu. Diskusi menghadirkan narasumber Khushbu Agrawal (International IDEA) serta panelis dari Perludem dan ICW.
Dalam pemaparannya, Khushbu Agrawal membandingkan sistem pendanaan politik di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste, meliputi pendanaan publik, batas sumbangan, transparansi, pengawasan, serta tantangan reformasi pendanaan politik di kawasan Asia Tenggara.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh wawasan mengenai praktik baik pendanaan politik serta rekomendasi reformasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem demokrasi menuju penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas."
