KPU Kabupaten Cirebon Goes To School Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Layanan Pemutakhiran Data Pemilih di SMAN 1 Babakan
“Kalau mau mengubah masa depan, jangan tunggu—ikut tentukan. Karena satu-satunya ‘kudeta’ yang konstitusional dalam demokrasi adalah melalui pemilu.”
CIREBON - Pesan yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, dalam sambutannya tersebut langsung menyita perhatian para pelajar saat KPU Kabupaten Cirebon hadir di SMAN 1 Babakan, Rabu (29/4), dalam program KPU Mengajar.
Esya menegaskan bahwa perubahan dalam demokrasi tidak lahir dari jalan pintas, melainkan dari kesadaran dan partisipasi. Apalagi, Pemilu 2029 nanti akan didominasi oleh pemilih muda—artinya, masa depan demokrasi ada di tangan generasi hari ini.
Suasana pun dibuat interaktif. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Khairil Ridwan, mengajak siswa berpikir dari hal paling dekat: kenapa kita sekolah? dan apa yang ingin dicapai? Dari jawaban siswa—tentang cita-cita, masa depan, hingga membanggakan orang tua—diskusi berkembang menjadi pemahaman bahwa setiap pilihan selalu diikuti tanggung jawab.
Dari situ, demokrasi dijelaskan dengan cara sederhana: seperti menanam dan merawat. Apa yang kita pilih hari ini, itulah yang akan kita rasakan di masa depan. Karena itu, memilih bukan sekadar hak, tapi juga tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan janji dijalankan.
Para siswa juga diajak memahami bahwa mereka bukan hanya objek, tapi subjek dalam demokrasi. Punya hak untuk bersuara, berpendapat, bahkan mengkritik—tentu dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
Karena demokrasi bukan hanya tentang lima tahunan.
Tapi tentang kesadaran—yang dimulai hari ini.
Sebagai bentuk pelayanan, KPU Kabupaten Cirebon juga membuka akses bagi pelajar yang telah dan akan berusia 17 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkelanjutan agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Masyhuri Abdul Wahid, serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ujang Kusumah Atmawijaya.
