Galeri Foto Kegiatan

CIREBON - Dalam rangka penguatan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #19 membahas Pengecekan Metadata Keputusan Tahun 2025 dan 2026 di Website JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Melalui MH edisi ini, KPU Provinsi Jawa Barat memastikan aspek teknis standarisasi penginputan data sesuai dengan regulasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang berlaku. Forum ini juga menjadi ruang strategis bagi jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk melakukan evaluasi komprehensif dan mitigasi risiko terhadap potensi kekeliruan administratif pada platform digital.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program MH yang sudah mencapai Seri #19 dan menegaskan bahwa program seperti ini sangat penting, karena menguatkan kemampuan para staf dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pengelolaan JDIH ini menjadi penting karena menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kepemiluan. Selain itu, Ahmad juga mengingatkan terkait kedisiplinan dan kehadiran jajaran Komisioner dan Sekretariat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat peting.

Sementara itu, Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail, berujar bahwa dari Program MH terkait metadata JDIH telah beberapa kali dibahas, sehingga diharapkan pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat semakin optimal dalam penyajian yang sesuai ketentuan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menutup kegiatan ini dengan penyampaian beberapa arahan. Beliau mengingatkan bagi yang sudah dilakukan pengecekan dan masih terdapat kekeliruan agar segera memperbaiki, sehingga penyajian JDIH KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik.