Empat Prioritas KPU di 2021

Manado, kpu.go.id – Memasuki catur wulan pertama 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap sibuk dengan persiapan penyelenggaraan proses demokrasi berikutnya, yakni Pemilu dan Pemilihan 2024. Meski masih tiga tahun lagi, kenyataannya persiapan harus dilakukan sedini mungkin, guna memastikan semua elemen pendukung Pemilu dan Pemilihan 2024 berjalan sesuai tahapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu tahapan Pemilihan Serentak 2020 praktis belum tuntas seluruhnya usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang di sejumlah daerah.Continue reading

Peningkatan Kualitas TI Menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024

Semarang, kpu.go.id – Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 menjadi pengalaman baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengalaman ketika tidak hanya menghadapi persoalan teknis pelaksanaan tapi juga hadirnya pandemi Covid-19 yang memunculkan kekhawatiran akan adanya klaster baru dimasyarakat hingga turunnya partisipasi pemilih di 9 Desember 2020.

Meski begitu dengan upaya yang tidak kenal lelah dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder), Pemilihan 2020 berjalan dengan baik dan lancar. “Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 silam ditengah kondisi new normal menimbulkan pesimistis berbagai pihak akan munculnya kluster baru dan tingkat partisipasi pemilih yang akan turun, namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti,” ucap Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi pada Seminar Nasional Fenomena Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dan Resolusi Penyelenggara Menuju Pemilihan Serentak 2024 yang diselenggarakan KPU Kota Semarang, Selasa (23/3/2021).Continue reading

Siapkan PSU Secara Adil, Transparan dan Profesional

Jakarta, kpu.go.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan persidangan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020. Di hari terakhir sidang pembacaan putusan, Senin 22 Maret 2021, MK memutus menolak 3 perkara yang dimohonkan, mengabulkan sebagian untuk 9 perkara dan mengabulkan seluruhnya untuk 1 perkara yang dimohonkan.
Tiga perkara yang ditolak MK yaitu Perkara No. 19 PHPU Kab. Sumba Barat (NTT), Perkara No. 55 PHPU Kota Ternate (Maluku Utara) dan Perkara No. 77 PHPU Kab. Solok (Sumbar). Sementara itu sepuluh perkara yang dikabulkan sebagian oleh MK yaitu Perkara No. 37 PHPU Kab. Labuhanbatu Selatan (Sumut), Perkara No. 57 PHPU Kab. Halmahera Utara (Maluku Utara), Perkara No. 58 PHPU Kab. Labuhanbatu (Sumut), Perkara No. 16 PHPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali (Sumsel), Perkara No. 70 PHPU Kab. Rokan Hulu (Riau), Perkara No. 86 PHPU Kab. Mandailing Natal [Madina] (Sumut), Perkara No. 93 PHPU Kab. Indragiri Hulu (Riau), Perkara No. 21 PHPU Kota Banjarmasin (Kalsel), Perkara No. 132 PHPU Kab. Boven Digul (Papua) dan Perkara No. 130 PHPU Prov. Jambi.

Continue reading

Tantangan 2024 dengan Regulasi Berkualitas

Jakarta, kpu.go.id – Kepastian belum adanya revisi atas Undang-undang (UU) Pemilu dan Pemilihan 2024 jadi ruang bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu yang cukup untuk menyusun regulasi yang berkualitas ke depan. Terlebih tantangan  penyelenggaraan tahapan yang beririsan harus disikapi dengan kesiapan yang matang.
Kajian atas Peraturan KPU (PKPU) juga bisa dilakukan terutama mengantisipasi apabila masih berlangsungnya  pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga hari ini.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI Ilham Saputra saat membuka Rapat Pembahasan Rancangan PKPU Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pembentukan PKPU, Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Continue reading