Pers dan Penguatan Demokrasi Partisipatori

PERS lahir bukan tanpa sejarah. Histori panjang mewarnai lahirnya pers baik dalam lingkup pers di dunia maupun konteks pers di Indonesia. Konteks Indonesia, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Pers dalam pengertian sempit diartikan sebagai koran atau majalah. Sedangkan dalam arti luas disebut sebagai media massa. Sementara pengertian pers menurut UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Bab I pasal 1 dikatakan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam perkembangannya, pers nasional mengalami berbagai masa. Mulai dari era kolonial (tahun 1744 sampai awal abad 14), era penjajahan Jepang (tahun 1942-1945), era orde lama (orla) atau pers terpimpin (tahun 1957-1965), era demokrasi pancasila dan orde baru dan pers era pasca reformasi.
Era di mana menemukan kebebasan baru terjadi pada reformasi.

Hal itu ditandai dengan lahirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam undang-undang tersebut yakni pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kemudian ayat 2 menyebutkan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran.
Pada era itu, banyak bermunculan media cetak baik dalam bentuk koran harian, tabloid mingguan dan yang lainnya. Kehadirannya itu bak jamur di musim hujan. Karena proses pendiriannya tak perlu lagi mengantongi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).

Pers mempunyai peran dan fungsi yang strategis. Saking strategisnya, pers bisa dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi selain lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam UU No 40 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

PERS SEBAGAI MITRA STRATEGIS

Fungsi pers sebagaimana yang disebutkan di atas tentu sangat penting. Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas semua fungsi tersebut. Hanya fungsi media informasi dan pendidikan saja yang penulis coba eksplor.

Angka partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelumnya. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 74,34 persen, pemilihan DPR RI 74,27 persen, pemilihan DPD RI 74,29 persen, pemilihan DPRD provinsi 74,27 persen dan pemilihan DPRD Kabupaten Cirebon 74,25 persen.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya partisipasi tersebut. Di antaranya adalah kontribusi media. Media sebagai pers punya andil besar dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait seluruh tahapan pemilu. Baik dalam bentuk iklan maupun pemberitaan.

Siti Zuhro, dkk dalam buku berjudul Hasil Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia (2019) menyebutkan ada sejumlah faktor yang dianggap sebagai pendorong partisipasi warga dalam memilih yakni kesadaran politik warga negara (Dani,2010), informasi politik (pemilu) (Sasmita, 2011), yang diterima lewat media massa (cetak dan televisi) dan diskusi-diskusi politik informal, karakteristik pribadi pemilih (Muslim, 2013), literasi internet (Fenyapwain, 2013), faktor lamanya tinggal, lingkungan, jumlah TPS, dan rasa ingin tahu (Usfinit, Suprojo, dan Setyawan, 2015) dan faktor transaksi dan unsur kedekatan emosional (Liando, 2017).

Fungsi pers sebagai media pendidikan sebagaimana yang tercantum pada ayat 2 UU No 40 Tahun 1999 adalah bahwa Pers sebagai media pendidikan ini mencakup semua sektor kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam konteks ini, pers juga punya tanggung jawab terkait pendidikan politik kepada publik. Melalui fungsi pendidikan itu, pers (media cetak, elektronik, daring) lewat produk jurnalistiknya bisa berperan dalam rangka mencerdaskan masyarakat dari sisi edukasi politik.

Pada ranah itu, bagi penyelenggara, pers tentu menjadi menjadi mitra strategis dalam konteks penguatan demokrasi partisipatori. Yakni pelibatan aktif masyarakat pemilih pada setiap tahapan kontestasi demokrasi elektoral. Sehingga publik teredukasi dengan baik. Ini juga bagian dari langkah antisipatif merebaknya berita palsu (fake news), kabar bohong (hoaks), dan disinformasi yang didiseminasi oleh pasukan siber. Seperti diketahui, ketiga “penyakit” tersebut “mewabah” saat Pemilu Serentak 2019. Seperti hoaks soal tujuh kontainer kertas suara sudah tercoblos.

Mafhum, di era disrupsi ini informasi dengan sangat mudah didapat dan diakses baik lewat media sosial (medsos), online maupun media digital lainnya. Dengan berseliwerannya informasi di ruang publik (public sphare) khususnya di medsos yang tanpa kaidah jurnalistik (cek dan ricek, konfirmasi, cover both side), ditambah publik yang minim literasi informasi dan literasi media tentu akan sangat berbahaya, termasuk juga bagi demokrasi. Oleh karena itu, pers punya peran besar agar ruang publik itu menjadi lebih sehat. Terlebih lagi, pada momen pesta demokrasi.

Seperti diketahui, tahun ini di Provinsi Jawa Barat, ada 8 kota/kab yang akan melangsungkan Pilkada Serentak pada 23 September 2020. Satu dari 8 kota/kab tersebut adalah Kabupaten Indramayu.
Dengan peran pers di atas, harapannya media massa bisa menjadi the manufacturer of consent (produsen persetujuan). Sebagaimana yang diungkapkan Edward S. Herman & Noam Chomsky (1988) dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Bahwa media massa atau media berita sangat berkuasa atas opini publik.

Media massa merupakan lembaga ideologis yang efektif dan kuat yang menjalankan fungsi propaganda yang mendukung sistem (a system-supportive propaganda function) dengan cara menginternalisasi asumsi-asumsi media kepada khalayak yang diterima tanpa paksaan dan sukarela. Media massa menjadi the manufacturer of consent (produsen persetujuan). (Holik, 2019)
Dalam kaitan itu, tentu sinergitas dan kolaborasi menjadi urgen. Terutama soal pendidikan pemilih berkelanjutan. Seperti KPU Goes to Shool and Campus, Desa Pelopor Demokrasi, Perempuan Pengggerak Demokrasi, Pemilihan Ketua OSIS Serentak, Pojok Literasi, Rumah Pintar Pemilu (RPP). Sesuai instruksi KPU Provinsi Jawa Barat dalam Surat Nomor: 58/PL.01.8.SD/32/Prov/I/2020. Action plan kegiatan KPU Kabupaten Cirebon di atas akan dimulai di tahun ini. Sasarannya adalah pemilih pemula terutama generasi milenial.

Dalam konteks pendidikan, antara penyelenggara pemilu dengan media secara subtansi punya kesamaan. Yakni mengedukasi publik dari sisi pendidikan politik. Sehingga masyarakat tercerahkan. –Setidaknya- mengetahui dan memahami hal-ihwal terkait demokrasi dan ke-pemilu-an.

Menurut Ramlan Surbakti seperti dikutip dalam buku Tata Kelola Pemilu (2019), ada empat topik besar dalam studi ke-pemiluan-an yakni: tata kelola pemilu (electoral government/electoral management), sistem pemilu, prilaku pemilih (voter behavior) dan pemasaran politik (political marketing).
Jika ini menjadi kekuatan kolaborasi yang apik antara media dan penyelenggara pemilu, rasanya kesadaran politik publik dalam konteks penguatan demokrasi partisipatori khususnya di Kabupaten Cirebon, bukanlah sebuah mimpi. Semoga. Selamat Hari Pers Nasional Tahun 2020. (*)

*) penulis adalah Komisioner KPU Kab Cirebon

Sumber : www.radarcirebon.com

Posted in Berita, Edukasi, Headline.