MUNGKINKAH ABSENTEE VOTING DAN EARLY VOTING DAPAT DITERAPKAN?

Dr. Idham Holik
(Anggota KPU Jawa Barat)

Mengkaitkan wacana absentee voting (pemberian suara absen) dan early voting (pemberian suara awal) dengan dua isu elektoral yang sedang berkembang di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk didiskusikan lebih dalam.

Kedua isu tersebut yaitu pertama, rencana terbitnya Perppu Pemilihan Serentak sebagai tindak lanjut dari persetujuan Komisi II DPR RI atas usulan Pemerintah (dalam hal ini Kemendagri) pada tanggal 14 April 2020 dalam Rapat Kerja di DPR RI. Usulan yang disetujui tersebut yaitu Pemilihan Serentak ditunda selama 3 bulan. Jadi, perubahan jadwal pemungutan suara yang semula diagendakan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Tentunya persetujuan tersebut dilengkapi persyaratan khusus dimana masa tanggap darurat pandemi Covid-19 telah berakhir sekaligus memperhatikan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak tersebut.

Dan kedua, materi naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu pasca Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. RUU tersebut memuat rencana pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini termaktub dalam Pasal 4 & 5 dalam RUU tersebut. Jadi saat ini adalah masa deliberasi politik dimana warga negara dapat memberikan masukan atau usulan strategisnya atas materi RUU tersebut.

Kedua isu elektoral tersebut menstimulasi untuk kita semua mendiskusikan tentang bagaimana pemilih dapat memberikan suaranya tanpa harus datang ke TPS[i] atau lebih awal waktunya dalam memberikan suaranya daripada hari pemungutan suara terjadwal. Hal tersebut merupakan bagian penting dari Desain Penyelenggaraan Pemilu/DPP (Electoral Management Design) yang baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip integritas elektoral khususnya semua pemilih memiliki kesempatan yang sama.

Mengenal Absentee Voting dan Early Voting

Absentee voting (atau absent voting) dan early voting sangat membantu bagi pemilih yang berada di negara dengan sistem pemilu yang mewajibkan memilih (voting is obligatory) seperti Mesir, Australia, Belgia, Bolivia, Chili, Austria dan lain sebagainya, karena bagi pemilih di negara tersebut yang tidak dapat memberikan suaranya akan dikenakan sanksi tertentu mulai denda uang, eksklusi akses pelayanan publik, sampai dengan penjara[ii].

Di negara yang menerapkan kebijakan memilih sebagai hak (voting is rights), absentee voting dan early voting dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan partisipasi elektoral pemilih dalam memberikan suaranya. Hal ini baik untuk Pemilihan Serentak yang biasanya tingkat partisipasi pemilih pengguna hak pilih selalu lebih rendah daripada pemilu legislatif ataupun pemilu presiden, apalagi kini di masa pendemi Covid-19. Dengan demikian  absentee voting dan early voting memiliki nilai strategis bagi pengembangan partisipasi warga (civic engagement) dalam demokrasi elektoral, karena pemilih memiliki kebebasan dan kesempatan lebih lama dalam memberikan suaranya.

Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan absentee voting? Helena Catt et al (2014:396) mendefinisikan absentee voting is a mechanism voters can use to cast a vote without going to a polling station on the day(s) fixed for voting (pemberian suara absen

adalah sebuah mekanisme yang pemilih dapat gunakan untuk memberikan suara tanpa pergi ke tempat pemungutan suara pada hari yang ditetapkan untuk memilih). Absentee voting tidak hanya dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah dijadwalkan (the scheduled election day), tetapi juga pada early voting (atau disebut dengan istilah lain yaitu in-person early voting).

Misalnya dalam Pemilu Parlemen Korea Selatan yang telah diselanggarakan di masa pandemi Covid-19, NEC (National Election Commission) mengagendakan early voting pada tanggal 10 & 11 April 2020 di 3.500 TPS di seluruh Korea Selatan dengan tujuan mengurangi jumlah pemilih yang datang ke TPS di hari pemungutan suara 15 April 2020. Pada hari terakhir early voting tersebut, NEC mengumumkan ada sekitar 12 juta pemilih (26,7%) pemilih yang telah memberikan suaranya.

Early voting juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Ini yang disebut dengan istilah out-of-country voting. Dalam buku Voting from Aboard, Andrea Ellis et al (2007:8) menyebut istilah lain dari out-of-country voting yaitu dengan istilah external voting yang berarti prosedur dimana beberapa atau semua pemilih dari suatu negara baik yang bersifat permanen atau temporer (sementara) yang berada di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya dari luar wilayah nasional atau di luar negara asalnya.

Dalam regulasi pemilu Indonesia, out-of-country voting dikenal dengan istilah pemungutan suara luar negeri. Pemungutan suara tersebut khusus bagi Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden saja, tidak termasuk pemilu untuk kepala daerah dan anggota DPRD serta anggota DPD RI. Hal ini diatur dalam Pasal 357 UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 96 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019.

Dalam Peraturan KPU RI tersebut, khususnya dalam Pasal 96 ayat 4 & 5, mengatur pertama tentang early voting baik di TPSLN yang diselenggarakan 9 – 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri dan kedua, melalui KSK[iii] (Kota Suara Keliling) yang dimulai 9 hari sebelum hari Pemungutan Suara di dalam negeri sampai dengan pelaksanaan Pemugutan Suara di TPSLN pada masing-masing PPLN.

Sejarah dan Ragam Metode Absentee Voting

Sejarah awal absentee voting sebenarnya sudah ada sejak pemilu di akhir Abad ke-18. Di Amerika Serikat, absentee voting diadakan pertama kali pada Pemilu Presiden (Pilpres) tahun 1864 pada masa Perang Saudara (Civil War). Menurut John C. Fortier (2006:7), absentee voting ini dimaksudkan untuk mengakomodasi tentara di lapangan, pekerja kereta api, musafir bisnis (business travelers), wisatawan (vacationers) atau orang lemah (the infirm) seperti lansia (the elderly), orang sakit (the sick), dll.

Pada waktu Pilpres tersebut, para reformis pemilu (election reformers) di Amerika Serikat menganggap absentee voting sebagai kemajuan (an advance), karena pemilih memiliki akses yang lebih mudah (the easier access) dalam memberikan suara.  Tapi di sisi lain, reformis tersebut juga menyadari akan adanya kekhawatiran atas kemananan suara (the security of the ballot), ketika pemilih tidak bisa memberikan suara di TPS yang telah ditentukan.

Kini absentee voting dipraktekkan di pemilu di berbagai negara di dunia. Ada beberapa jenis metode pelaksanaan absentee voting yaitu (1) VBM (Voting by Mail) atau mail voting yaitu pemberian suara lewat surat atau dikenal dengan istilah lain yaitu postal voting (pemberian suara lewat pos. Metode ini diberikan kepada pemilih atas permintaan (based on voters’ demand). Setelah pemilih memberikan suaranya, lembar surat suara tersebut dimasukan ke dalam amplop dan dikirim kepada panitia penyelenggara pemungutan suara. Jenis metode ini dikenal juga sebagai home voting dimana pemilih memberikan suaranya dari rumah.

(2) proxy voting yaitu pemberian suara yang dilakukan oleh seseorang terpercaya yang telah diberi kuasa sebagai pengganti atau wakil pemilih yang tidak bisa hadir di TPS karena alasan tertentu. Kelemahan metode ini yaitu kesulitan dalam memverifikasi kebenaran atau ketepatan pilihan elektoral yang dilakukan oleh wakil pemilih tersebut, apakah sudah sesuai permintaan atau perintah pemilih yang memberikan mandat atau belum. Wakil pemilih tersebut berpotensi melakukan misvoting (salah memilih).

Dan (3) internet voting (i-voting) atau e-voting yaitu pemberian suara melalui internet. Metode pemberian suara ini ini tidak lepas dari masalah yang sangat krusial atau berresiko sangat tinggi (extremely high risk) yaitu potensi serangan siber (cyberattack) yang telah melahirkan cyberphobia. Pemilu Amerika Serikat tahun 2016 pernah diterpa isu peretasan atas hasil pemilunya yang dilakukan oleh peretas Rusia. Itulah sebabnya pendukung Calon Presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton mencurigai kemenangan Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump, walaupun pada akhirnya tak terbukti.

Oleh karena itu, protokol keamanan siber (cybersecurity) harus dapat memastikan sistem e-voting tersebut benar-benar aman dari resiko serangan siber atau peretasan atas hasil pemilu. Kemananan siber tersebut harus dapat melindungi kerahasiaan pilih pemilih atau mampu menjaga amanat politik pemilih. Keamanan siber tersebut merupakan hal yang paling mendasar dari bangunan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (Pratama & Salabi, 2019:60-61).

Selain ketiga hal tersebut di atas, ada dua jenis metode lain dari absentee voting. Kedua metode tersebut untuk pemilu di tengah pandemi Covid-19 dengan tujuan membatasi kontak antar permilih (person-to-person contact) yaitu pertama, telephone voting yaitu pemberian suara lewat telefon. Misalnya dalam protokol kesehatan atau tindakan perlindungan (protection measures) Covid-19 yang diterbitkan oleh ECQ (The Electoral Commission of Queensland), telephone voting diperuntukkan bagi pemilih yang terpapar Covid-19 dan direkomenasikan oleh ahli atau praktisi medis agar mereka tetap dalam isolasi diri selama masa pemilu.

Dan kedua, drive-through voting yaitu pemberian suara dimana pemilih tetap berada di dalam kendaraan pribadinya. Untuk mengantisipasi penularan Covid-19, NEC merancang pemungutan suara dengan teknik tersebut untuk pemilu parlemen Korea Selatan tahun 2020. Tapi sayangnya tidak bisa dilangsungkan, karena waktu persiapan yang tidak memadai.

Absentee Voting dalam Pemilu Indonesia

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84, 86, 87, 88, 92, 93, 96, dan 97 UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 87, 89, 90, 91, 94, dan 95 UU No. 8 Tahun 2015, dan Pasal 85 UU No. 10 Tahun 2016 juncto Pasal 35 & 36 dan 39 – 42 PKPU No. 10 Tahun 2015 dan Pasal 37 PKPU No. 14 Tahun 2016, regulasi Pemilihan/Pilkada Serentak[iv] tidak mengatur tentang absentee voting dan mewajibkan pemilih untuk datang ke TPS, termasuk pemilih disabilitas harus datang ke TPS dengan dibantu oleh pendamping.

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini,  topik absentee voting dalam pemilihan serentak[v] menjadi menarik untuk didiskusikan dalam rangka melindungi pemilih dengan berlandaskan pada prinsip hukum Salus populi suprema lex esto[vi] (keselamatan rakyat harus jadi hukum tertinggi).

Terkait hal tersebut, cerita sukses Korea Selatan dalam menyelenggarakan pemilu parlemen dengan didukung oleh absentee voting bisa menjadi insipirasi bagi desain regulasi teknis pemilih ataupun khususnya naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu dimana pemilihan dimasukan dalam Pemilu Lokal[vii].

Selanjutnya untuk Pemilu Serentak 2019 yang lalu khususnya yang dalam negeri, dalam sudut pandang absentee voting, materi regulasi tidak ada perbedaan yang berarti dengan Pemilihan Serentak tersebut di atas. Misalnya dalam Pasal 348, 349, dan Pasal 351 ayat 2 UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 38 – 44 Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 & Pasal 40 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pemilih harus datang ke TPS untuk memberikan suaranya, termasuk pemilih disabilitas.

Dalam Pemilu Serentak 2019 lalu, hanya ada pelayanan KPPS terdekat dengan cara mendatangi pemilih. Mereka adalah pemilih yang sedang menjalani tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau yang merupakan keluarga yang mendatangi. Tentunya mereka harus memiliki formulir Model A.5-KPU. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat 3 huruf f, Pasal 220, dan Pasal 223 ayat 2 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019.

Pemilu Indonesia baru mengadopsi absentee voting hanya untuk pemungutan suara luar negeri untuk memilih Calon Anggota DPR RI dan Calon Presiden beserta Calon Wakil Presiden dengan metode postal voting. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 357 UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 96 ayat 3 huruf c & ayat 6 dan Pasal Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019. Ketentuan postal voting tersebut berlaku bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN[viii] yang telah ditentukan. Pemberian suaranya dapat dilakukan sejak diterimanya surat suara melalui pos sampai dengan hari pemungutan suara di luar negeri dan surat suara yang telah dicoblos tersebut harus dikirim kembali kepada KPPSLN Pos[ix].

Mungkinkah Pemilihan Serentak atau Pemilu di Indonesia (dengan UU Pemilu baru) dapat mengadopsi absentee voting? Sebuah pertanyaan yang penting bagi kita semua, khususnya bagi para legal drafter (perumus naskah undang-undang/kebijakan). Tidak sekedar menyelamatkan pemilih di tengah pandemi Covid-19, tetapi hal yang paling substansial adalah melalui penerapan absentee voting, pelayanan pemilih dalam menggunak hak suaranya dalam situasi krisis dapat dipenuhi dengan mudah dan aman sesuai prinsip integritas elektoral yang mencakup prinsip luber, jurdil, dan aman[x].

Dalam manajemen elektoral yang berorientasi pada pelayanan pemilih (voter service), sebagaimana slogan KPU Melayani, tentunya penyelenggaraan absentee voting berbasis integritas elektoral tersebut sepatutnya dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Pemilihan Serentak atau pemilu selanjutnya, tidak hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Semoga materi Perppu Pemilihan Serentak sebagai payung hukum yang akan terbit dapat mengatur tentang kemungkinan penerapan teknik absentee voting.

Sebagai pemantik diskusi, dalam artikel ini, penulis mengusulkan metode absentee voting yang dapat diterapkan untuk Pemilihan Serentak atau pemilu di dalam negeri Indonesia yaitu postal voting, e-voting, dan drive-through voting. Sementara untuk metode proxy voting dan telephone voting tidak bisa diaplikasikan karena pertimbangan keterjaminan ketepatan dan kerahasiaan suara pemilih.

Untuk postal voting, PPSLN memiliki pengalaman yang bisa menjadi sumber inspirasi perumusan kebijakan tersebut untuk dipraktekkan di dalam negeri dan untuk pelaksanaan drive-through voting bisa dilakukan dengan mekanisme yang hampir sama dengan postal voting. Kelebihan drive-through voting, pemilih yang bersangkutan sendiri yang menyerahkan secara langsung surat suara ke PPS[xi] yang ditunjuk.

Selanjutnya untuk e-voting. Metode absentee voting ini sebenarnya sudah menjadi kajian pihak Pemerintah (Kemendagri) dan Kemendagri sudah menyampaikan kepada publik tentang rencana penerapan e-voting (pemungutan suara elektronik)[xii] untuk pemilu mendatang. Sebenarnya dari sisi perkembangan populasi masyarakat jaringan (network society) atau pemilih pengguna internet di Indonesia yang kini sudah mencapai sebanyak 175,4 juta orang (usia 16 – 64 tahun), gagasan e-voting dapat dinilai realistis, khususnya untuk pemilih urban.

Tidak hanya dari sisi populasi pemilih pengguna internet yang cukup tinggi dan kemudahan dalam pemberian suara, penerapan e-voting juga dapat mengefisiensikan pembiayaan pemilu, meringankan beban penyelenggara, dan juga mempercepat proses rekapitulasi suara –hal ini sejalan dengan rencana penggunaan e-rekap (rekapitulasi elektronik) yang telah digagas oleh KPU RI untuk Pemilihan Serentak 2020.

Penerapan absentee voting dan early voting, tidak sekedar pada orientasi pelayanan pemilih dalam menggunakan hak suaranya, tetapi juga memutakhirkan sistem pemilu di Indonesia. Semoga artikel ini menjadi materi pemantik diskusi publik dan inspirasi bagi legal drafter. Dengan penerapan teknik pemberian suara tersebut di dalam negeri, penulis meyakini bahwa sistem pemilu di Indonesia berpotensi menjadi lebih baik.

 

Catatan Akhir (Endnote):

[i] Tempat Pemungutan Suara (ballot station)

[ii] Denda bagi pemilih abstain di Mesir yaitu sebesar 500 pound Mesir (sekitar Rp 380 ribu); Australia memberlakukan denda tersebut sebesar 20 dollar Australia (sekitar Rp 203 ribu) bagi pemilih abstain. Tidak hanya itu, apabila pemilih abstain tersebut tidak bisa memberikan jawaban yang rasional, AEC (Australia Electoral Commission) dapat memproses pelanggaran tersebut ke pengadilan dan pengadilan dapat memberikan denda uang bisa mencapai 170 dollar Australia (sekitar Rp 1,7 juta); Belgia memberlakukan penghilangan hak pilih selama 10 tahun dan akses pekerjaan di sektor swasta juga akan dipersulit bagi pemilih abstain; Bolivia memberikan denda berupa larangan mengambil gaji dari bank bagi pemilih absen yang tidak dapat menunjukan kartu bukti partisipasi dalam pemilu dalam waktu tiga bulan setelah pemilu; Chili memberikan sanksi penjara bagi pemilih abstain; Austria mengancam denda dan dikenakan kerja sosial bagi pemilih abstain.

[iii] Pemungutan suara melalui KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan (Pasal 1 ayat 28 Peraturan KPU RI No. 9 Tahun 2019).

[iv] Untuk selanjutnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019, Pemilihan/Pilkada disebut kembali sebagai Pemilu.

[v] Pada tanggal 14 April 2020, Komisi II DPR RI telah menyetujui Opsi A dimana Pemilihan ditunda tiga bulan yaitu menjadi 9 Desember 2020 dengan syarat masa tanggap darura Covid-19 telah berakhir dan juga memperhatikan kesipan pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak tersebut.

[vi] Dikemukakan oleh filosof Stoa dari Romawi bernama Marcus Tullius Cicero dalam buku De Legius atau On the Laws (buku III, bagian II, dan sub judul VIII).

[vii] Berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Pemilu tertanggal 10 April 2020 yang dipublikasikan oleh Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI, khususnya Pasal 1 ayat berbunyi: Pemilu Lokal adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

[viii] Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

[ix] Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. KPPSLN dibentuk oleh PPLN (Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri) untuk melaksanakan pemungutan suara di TPSLN, kotak suara keliling, ataupun pos. Lihat Pasal 1 ayat 13 dan Pasal 200 Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019.

[x] Luber adalah singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia; dan jurdil adalah singkatan dari jujur dan adil. Hal ini termaktub dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 (amandemen ke-3).

[xi] Panitia Pemungutan Suara

[xii] Mendagri Tito Karnavian telah menyampaikan hal ini dalam acara diskusi publik bertemakan “Urgensi Mewujudkan Pilkada Demokratis dan Berkualitas dan Harapan” di Jakarta (senin, 9 Maret 2020).

Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Hibah KPU dan Penetapan Tanah Peruntukan Pembangunan Kantor KPU di Ruang Rapat Bupati Cirebon

Selasa, 28 April 2020, KPU Kabupaten menghadiri acara Rapat Koordinasi Pembahasan Permohonan Hibah KPU dan Penetapan Tanah Peruntukan Pembangunan Kantor KPU di Ruang Rapat Bupati Cirebon.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Plt Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, Kepala Bappelitbangda, Kadis pertanian, Kadis Ciptakarya, Pejabat PUPR, Pejabat BKAD, Pejabat BPN, Bidang Pemerintahan dan Kesra, dan Kepala Badan Kesbangpol. Dalam Rakor tersebut, seluruh peserta bermasker dan menerapkan jaga jarak aman (physical distancing), test suhu dan cuci tangan.

Ketua KPU Kab Cirebon, Dr. Sopidi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah atas dilaksanakannnya rakor ini dan atas penyediaan peluang lapangan kerja kepada lebih dari 63 rbu penyelenggara ad hoc pada PEMILU 2019. Selanjutnya DR. Sopidi memaparkan rencana dan maksud KPU dalam permohonan Hibah yang diajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yaitu : Permohonan Pembangunan Gedung Kantor dan Gudang KPU, yang baru, refresentatif dan memadai, permohonan kendaraan dinas, perlengkapan perkantoran dan operasional kegiatan perkantoran.
Lebih lanjut, Dr. Sopidi menyampaikan bahwa KPU mengajukan lokasi kantor peruntukan KPU di Kenanga, Kecamatan Sumber yang nanti Kantor KPU tersebut masih menjadi aset Pemda dengan status Pinjam Pakai.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron Rosadi, M.Ag. menyambut baik permohonan dari KPU Kab. Cirebon dan menyetujui rencana pembangunan Kantor KPU di daerah Kenanga, Kecamatan Sumber dg luas tanah 4000 -7500 m2, dg peruntukan: Halaman kantor, Gedung Kantor, area parkir internal, Gudang Logistik.

Bupati Cirebon mengarahkan jajarannya agar mempercepat proses permohonan KPU ini untuk menyongsong penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah Th. 2024 lebih baik lagi, yang prosesnya akan dimulai th 2022. Dlm rakor tersebut juga disepakati agar di th. 2020 ini SK Bupati terkait Peruntukan tanah utk selanjutnya dibuat DED., dst.

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan


Senin, 27 April 2020 KPU Kabupaten Cirebon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April 2020 yang diikuti oleh Bawaslu Kab. Cirebon, Kepala Disdukcapil dan Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Cirebon.

Rapat pleno ini dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting dipimpin langsung oleh ketua KPU Kabupaten Cirebon DR.H.Sopidi, MA didampingi empat Komisioner KPU lainnya yaitu Husnul Khotimah, Apendi, Abdullah Sapi’i dan Ujang Kusumah.

KPU Kabupaten Cirebon menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April yaitu 1.711.451 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh satu) pemilih, laki-laki 862.128 perempuan 849.323.

 

Berita Acara Terlampir

REDESAIN PILKADA PARTISIPATIF DI ERA COVID-19



Oleh:

Dr. Idham Holik

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Akhirnya, Rabu, 9 Desember 2020 disetujui sebagai hari pemungutan suara Pilkada/Pemilihan Serentak. Keputusan tersebut disepakati oleh Komisi II DPR RI pada tanggal 14 April 2020 atas usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Serentak. Jadi di antara tiga Opsi yang diusulkan oleh KPU RI, Opsi A yang disetujui. Penundaan pemungutan suara selama tiga bulan dengan catatan masa tanggap darurat pendemi Covid-19 dapat berakhir.

Jika tidak berakhir, DPR dan Pemerintah tak menutup opsi jadwal Pemilihan lainnya yaitu Opsi B atau Opsi C, apabila pandemi tersebut belum bisa dihentikan pada bulan Mei. Dalam Opsi B, pemilihan ditunda 6 bulan atau hari pemungutan suara diusulkan tanggal 17 Maret 2021 dan dalam Opsi C, Pemilihan ditunda 12 bulan atau 29 September sebagai usulan hari pemungutan suaranya.

Jadi kepastian atas persetujuan usulan Opsi A atau 9 Desember 2020 baru bisa dipastikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah RI dan Penyelenggara Pemilihan (KPU, Bawaslu, dan DKPP) pasca masa tanggap darurat pandemi tersebut berakhir sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak tersebut.

Di tengah keyakinan publik optimis dan pesimis atas penyelesaian penyebaran pandemi Covid-19, persetujuan politik tersebut telah menstimulasi kita semua untuk semakin bersatu dan lebih serius dalam melawan pandemi tersebut dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Persetujuan politik tersebut juga menyampaikan pesan bahwa kita semua harus optimis dimana Indonesia diyakini mampu segera menangani penyelesaikan pandemi tersebut. Inilah sebuah keputusan politik optimis yang patut diapreasi.

Sebenarnya tidak hanya Indonesia, pemilihan yang ditunda akibat pandemi global Covid-19 tersebut, tetapi ada puluhan negara lainnya di dunia yang juga menunda pemilunya. Sampai dengan 13 April 2020, International IDEA mencatat setidaknya ada 49 negara dan wilayah di seluruh dunia memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan subnasional.

Dengan rincian, ada 7 negara di wilayah Afrika, 13 negara wilayah Amerika (khusus di Amerika Serikat ada 15 negara bagian), 17 negara di wilayah Eropa, 4 negara di wilayah Oseania; dan 8 negara di wilayah Asia (termasuk Indonesia, yang kini rencananya akan dilanjutkan kembali).

Sebaliknya, di tengah kekhawatiran pandemi tersebut, setidaknya ada 16 negara dan wilayah yang tetap mengadakan pemilu nasional atau subnasional seperti yang direncanakan semula –mulai 2 Maret hingga 14 April 2020. Selain ke-16 negara tersebut, pada 15 April 2020, Korea Selatan juga tetap mengadakan pemungutan suara pemilu parlemen (parliamentary elections). Jadi totalnya ada 17 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rangka mempersiapkan kelanjutan tahapan Pemilihan Serentak berdasarkan Opsi A dimana 9 Desember 2020 sebagai hari pemungutan suara, penting bagi kita semua untuk mengkaji penyelenggaraan pemilu yang sukses di tengah ancaman pandemi Covid-19.

Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19

Pada tulisan ini, ada dua pemilu yang telah diselenggarakan dengan sukses pada masa pendemi Covid-19 yang akan dijadikan bahan diskusi yaitu pemilu lokal di Queensland, Autralia dan pemilu parlemen Korea Selatan.

Pertama, pemilu lokal di Queensland. Pada Sabtu 28 Maret 2020, Queensland telah menyelenggarakan pemungutan suara untuk Pemilu Empat Tahunan Pemerintahan Lokal (Local Government Quadrennial Elections) untuk memilih walikota dan 77 anggota dewan Queensland. Sehari sebelum pemungutan suara (27 Maret 2020) tersebut, terdapat 62 kasus baru Covid-19 yang terkonfirmasi di Queensland. Jadi, sampai tanggal tersebut, Queensland memiliki total 555 kasus Covid-19 terkonfirmasi –sejak kasus pertama pada tanggal 21 Januari 2020.

Untuk melindungi pemilih terinfeksi virus tersebut, Komisi Pemilihan Queensland (Electoral Commission Queensland/ECQ) menerapkan berbagai tindakan perlindungan di tempat (protection measures in place). Protokol kesehatan tersebut diberlakukan berdasarkan atas saran dari otoritas dan ahli kesehatan Queensland mengenai dampak Covid-19.

Pada saat pemberian suara, pemilih harus menjaga kesehatan diri, menjaga jarak sosial (social distancing) 1,5 meter, dan sebisa mungkin menghindari bersalaman dengan yang lain. Pemilih juga wajib membawa sendiri alat pemberian suaranya yaitu pulpen atau pencil.

Bagi pemilih yang tidak bisa datang ke TPS (polling booths), mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan pemilihan lewat post (postal voting). Selain kebijakan tersebut, ECQ juga menerapkan kebijakan memilih melalui telepon (voting telephone) bagi mereka yang disarankan oleh praktisi kesehatan.

Di tengah aturan memilih bersifat wajib (voting is compulsory) dalam pemilu tersebut, pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi pemilih pengguna hak suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara, partisipasi pemilih hanya 78%. Ini artinya ada sedikit penurunan yaitu sebesar 5%, karena tingkat partisipasi Pemilu Lokal sebelumnya di Queensland tahun 2016 sebesar 83%.

Dan kedua, pelaksanaan pemilu parlemen di Korea Selatan. Sampai dengan sehari sebelum pemungutan suara (14 April 2020), kasus Covid-19 di Korea Selatan yang terkonfirmasi tercatat sebanyak 10.564 kasus, termasuk sebanyak 222 orang meninggal sejak kasus pertama di negara tersebut yaitu pada 20 Januari 2020. Grafik puncak penyebaran pandemi tersebut di Korea Selatan terjadi pada tanggal 29 Februari 2020 sebanyak 909 kasus baru terkonfirmasi. Pasca tanggal tersebut, grafik penyebarannya terus menurun dan pada tanggal 14 April 2020, hanya terdapat 27 kasus baru terkonfirmasi.

Di tengah pandemi tersebut, Korea Selatan tetap optimis dapat melangsungkan pemilu parlemen pada 15 April 2020 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 43,9 juta. Untuk mengantisipasi penyebaran pandemi tersebut pada saat pemberian suara berlangsung, atas saran medis Otoritas Kesehatan, NEC (National Elections Commision, 중앙선거관리위원회) Korea Selatan telah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di lebih dari 14.000 Tempat Pemungutan Suara/TPS (polling stations) di seluruh Korea Selatan.

Pada saat berada di TPS dan sebelum pemilih memberikan suaranya, pemilih diwajibkan menggunakan masker pelindung (protective masks) dan menjaga jarak antrian (physical distancing) di antara pemilih lainnya minimal 1 meter atau dengan interval 3-kaki (three-foot intervals) –sesuai standar WHO. Selain itu, pemilih juga diwajibkan membersihkan tangan dengan cairan pembersih (hand sanitizer) dan menggunakan sarung tangan plastic (plastic glove).

Jika didapati ada pemilih yang mengalami demam dengan suhu badan yang tinggi (di atas 37,5˚ c) atau gejala klinis infeksi Covid-19 lainnya, mereka langsung dipisahkan dan tetap dilayani untuk memberikan hak suaranya di TPS khusus atau terpisah yang selalu disemprot cairan disinfektan pasca setiap kali pemilih menggunakannya.

Lebih dari 13.000 pemilih yang sedang menjalani karantina wajib (mandatory quarantine) juga telah memberikan suaranya. Mereka didiberikan kesempatan untuk memilih satu jam pasca TPS ditutup untuk pemilih lainnya. Petugas pemungutan suara yang melayani mereka berada di ruang terpisah dengan memakai APD (Alat Pelindung Diri/Personal Protective Equipments) yaitu kecamata (goggle), masker, dan jas pelindung putih (yang menutupi seluruh tubuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki.

Akhirnya, partisipasi kehadiran pemilih yang memberikan suara (voter turnout) dalam Pemilu Parlemen Korea Selatan tersebut dikategorikan sukses di tengah ancaman pandemi Covid-19 yaitu mencapai angka 66,2%. Ini merupakan angka tertinggi selama 28 tahun terakhir atau sejak pemilu tahun 1992. Dengan suksesnya penyelenggaran pemilu tersebut, Korea Selatan mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Negara Amerika Serikat Michael R. Pompeo yang disampaikan melalui akun Tiwtternya. Bagi Pompeo, ini merupakan dedikasi Korea Selatan pada nilai-nilai dan kebebasan demokrasi serta masyarakat terbuka (open society) yang dunia butuhkan untuk melawan Covid-19.

Dari kedua pemilu tersebut, setidaknya ada empat hal yang mesti kita perhatikan yaitu antusiasme partisipasi elektoral pemilih, protokol kesehatan yang ketat, dan inovasi mekanisme pemberian suara serta pelayanan sepenuhnya (total service) bagi pemilih dalam memberikan suaranya.

Optimis Indonesia Dapat Terbebas dari Covid-19

Analisa komparatif penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan di Australia dan Korea Selatan tentunya berbeda. Apalagi jika dilihat dari sisi waktu pemungutan suara (voting day) Pemilihan Serentak di Indonesia juga berbeda dengan pemilu di negara/negara bagian tersebut. Sejak pertengahan April 2020 ini, Indonesia masih memiliki waktu panjang ke 9 Desember 2020 yaitu sekitar lebih dari 7 bulan. Waktu yang cukup untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Tentunya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret dan April ini akan jauh berbeda dengan bulan Desember 2020 nanti. Apalagi dengan terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020 menandakan Indonesia sangat serius untuk segera mengakhiri pandemi tersebut.

Kini kebijakan PSBB tersebut (selama 14 hari) sedang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (5 daerah dan akan terus bertambah). Selanjutnya segera menyusul Provinsi Jawa Timur (beberapa daerah akan mengajukan) dan bisa jadi beberapa provinsi atau daerah lainnya juga segera menyusul. Selain itu, dari sisi medis, pada pertengahan April 2020 ini, holding BUMN farmasi “pelat merah” Indonesia telah siap memproduksi obat oseltamivir dan chloroquine untuk membantu memulihkan pasien Covid-19.

Indonesia sangat optimis dapat menyelesaikan pandemi tersebut. Apalagi seluruh elemen bangsa Indonesia kini semakin bersatu melawan pandemi Covid-19, termasuk KPU di seluruh Indonesia juga melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyebaran Covid-19 –sebagai bentuk komitmen humanisme dalam melindung pemilih.

Redesain Regulasi Teknis

Tentunya protokol kesehatan menjadi kunci utama suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020. Protokol tersebut menjadi pedoman untuk pelaksanaan beragam tahapan Pemilihan yaitu seperti pemutakhiran daftar pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih, verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, kampanye pemilihan, distribusi logistik pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan.

Sebagai regulator pemilihan, selain merubah beberapa peraturan teknis penyelenggaraan, KPU RI tentunya telah sedang menyiapkan desain terbaik protokol tersebut yang mengacu pada prinsip hukum “Salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat harus jadi hukum tertinggi) dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KPU RI juga sedang mendesain TPS yang sesuai protokol kesehatan atau keselamatan pemilih dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dari Covid-19. Luas dan tata letak TPS harus berubah dengan memperhatikan ketentuan jaga jarak fisik (physical distancing) 1 meter di antara pemilih atau anggota KPPS. Penggunaan masker wajah dan keharusan menjaga kebersihan dengan hand sanitizer serta pemakaian sarung tangan plastik bagi pemilih dan KPPS dapat diberlakukan. Pemilih juga bisa membawa sendiri alat pemberian suara (alat coblos surat suara) seperti di Pemilu Lokal Queensland.

Selain itu, redesain TPS harus memperhatikan ODP (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) termasuk suspek dan positif corona. Selain itu, anggota KPPS dapat menggunakan APD seperti dalam pemungutan suara Pemilu Parlemen Korea Selatan, jika diperlukan. Tentunya, situasi pandemi Covid-19 ini dapat melahirkan kebijakan perlindungan kesehatan bagi KPPS dalam bentuk asuransi.

Selanjutnya untuk memastikan pemutusan mata rantai Covid-19, pengunaan ICT (Information Communication Technology) dalam penyelenggaran pemilihan menjadi sebuah tuntutan yang mendesak (an urgent demand) dalam redesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilihan. Tuntutan tersebut didukung tidak hanya oleh infrastruktur ICT yang baik, tetapi juga populasi pengguna internet (network society) yang besar yang terus tumbuh. Jadi, penyelengaraan tahapan pemilihan berbasiskan internet (internet based-electoral management) atau e-elections sangat mungkin untuk diaplikasikan.

Sebagai pemantik diskusi, ada beberapa hal penting yang ingin dideskripsikan dalam artikel ini, yaitu: pertama, proses pemutakhiran daftar pemilih berbasiskan internet. Semoga aplikasi e-Coklit yang telah direncanakan oleh KPU RI dapat terrealisasi dengan baik serta didukung oleh kebiasaan digital (digital habit) pemilih untuk menggunakan fitur Cek Pemilih yang tersemat dalam aplikasi KPU RI (untuk telepon cerdas ber-OS/Operating System Android).

Kedua, verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan berbasiskan internet. Dengan pendekatan pertemuan tatap muka termediasi internet seperti teknologi panggilan atau konferensi video (video calling/conference technology), verifikator dapat memverifikasi faktual dokumen dukungan yang telah diberikan oleh para pendukung bapaslon tersebut.

Praktek sensus tatap muka konvensional atau langsung seminimal mungkin dilakukan, kecuali bagi para pendukung yang tidak memiliki atau akses teknologi komputasi/telepon pintar yang terkoneksi internet seperti PC, notebook, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Praktek sensus konvensional tersebut tentunya harus memenuhi protokol kesehatan.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi elektoral berbasiskan internet (e-socialization atau e-education). Oleh karena itu, KPU Penyelenggara Pemilihan dituntut untuk lebih kreatif dalam membuat konten (more creative content) agar kegiatan tersebut menjadi lebih efektif. Hal ini tentunya akan berdampak positif tidak hanya pada peningkatan digital engagement (partisipasi digital) pemilih, tetapi juga online news engagement (keaktifan dalam membaca berita daring) yang positif terhadap peningkatan literasi elektoral.

Dan keempat, kampanye berbasiskan internet (e-campaign). Praktek kampanye ini sangat positif terhadap aktualisasi semangat efisiensi dalam pembiayaan kampanye kandidat sebagaimana telah diatur dalam regulasi teknis kampanye untuk Pemilihan yang sebelumnya. Teknologi internet seperti siaran langsung (live streaming), pertemuan daring (cloud meeting), dialog interaktif (interactive dialogue), dan lain sebagainya sangat memungkinkan bagi kandidat beserta tim pemenangannya untuk mempersuasi pemilih dengan pendekatan kampanye programatik (programmatic campaign approach).

Penggunaan e-campaign dapat meminimalisir beragam bentuk kampanye konvensional dengan basis tatap muka langsung. Gagasan ini juga dapat mendorong kandidat untuk meninggalkan kampanye konvensional dengan metode langsung (canvassing method) atau metode pengumpulan masa dalam jumlah sangat besar (rally method).

Tidak hanya menghilangkan batasan ruang dan waktu (timeless and placeless), internet juga menghadirkan dengan fasilitas ruang publik digital (digital public sphere) yang sangat penting bagi demokrasi deliberatif. Ruang publik digital tersebut tidak sekedar menstimulasi pemilih untuk merasionalisasi dukungan politiknya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menyuarakan secara langsung kepentingan dan harapan politiknya terhadap kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan daerah periode mendatang kepada kandidat Pemilihan.

Gagasan e-elections tersebut sejalan dengan rencana KPU RI yang akan menerapkan kebijakan e-rekap (rekapitulasi elektronik) dalam Pemilihan Serentak 2020 nanti. Dengan e-rekap tersebut, KPPS tingal mengirim foto C-1 Plano ke aplikasi atau server rekapitulasi perolehan suara yang disiapkan dengan proteksi digital security (kemana digital).

Mari kita songsong kemajuan (advancing) demokrasi elektoral berbasiskan orientasi keselamatan pemilih dan penyelenggara pemilihan dan internet (e-electoral democracy) dalam Pemilihan Serentak 2020. Inilah portal baru (a new portal) bagi demokrasi di Indonesia.

Sumber : https://jabar.kpu.go.id/2020/04/redesain-pilkada-partisipatif-di-era-covid-19/

KPU Lawan Covid-19 Melalui Sosialisasi dan Edukasi

Jakarta, kpu.go.id – Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) menjadi masalah bersama bagi bangsa Indonesia. “Solusi efektif hanya dua sampai saat ini, yaitu pertama Physical Distancing, #JanganSenggolan atau #JanganDeketan, apalagi #JanganPegangan, dan kedua, jaga dan tingkatkan imunitas tubuh,” tutur Anggota KPU RI Viryan.

Wabah ini menjadi berkembang dan menyebar karena banyak masyarakat yang belum mengerti, sedangkan yang sudah mengerti tidak menyadari kedisiplinan. Hal ini wajar mengingat untuk mengubah kebiasaan bukan perkara mudah, seperti saat memakai masker, tetapi maskernya malah diturunkan saat berbicara dan ini menjadi sia-sia.

“Masyarakat tentu memerlukan edukasi dan sosialisasi secara masif. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menunda tahapan Pilkada 2020 kini fokus turut serta sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19,” ujar Viryan yang saat ini memegang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

Upaya ini menjadi bagian dari edukasi internal jajaran KPU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu tantangannya saat ini adalah wabah Covid-19 masih terus menyebar ke banyak masyarakat. Untuk itu, diperlukan penjelasan khusus dengan edukasi yang bisa dimengerti oleh semua kalangan, karena belum tentu slogan social distancing atau physical distancing bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Viryan melihat sebagian di antaranya bukan karena tidak disiplin, tetapi tidak mau hanya berada di rumah saja dengan alasan keharusan mencari nafkah bagi keluarganya. (Hupmas KPU)

Sebuah Harapan Pribadi: Perppu Pemilihan Segera Terbit & Opsi A jadi Pilihan

Dr. Idham Holik

   Pada tanggal 30 Maret 2020, ada dua berita menarik bagi saya untuk didiskusikan yaitu pertama, tentang kesepakatan penundaan Pemilihan Serentak 2020 antara Komisi II DPR, Pemerintah yang diwakili Mendagri, dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).  Kebijakan tersebut patut diapresiasi oleh seluruh anak bangsa di tengah pendemi Covid-19 yang sedang mewabah Indonesia. Kesalamatan dan kesehatan warga negara harus didahulukan di atas segalanya. Selanjutnya, yang sangat dinanti adalah Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Pemilihan No. 10 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah.  Dan kedua, berita tentang tidak ada lagi kasus Covid-19 yang baru di Provinsi Hubei, China, dan ibu kota provinsi tersebut, Wuhan. Hal ini disampaikan NHC (National Health Commission) dalam keterangan persnya (a press briefing). Di Provinsi tersebut, jumlah total yang positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil tes sebanyak 81.470 orang –sejak awal adanya wabah tersebut. Dari jumlah tersebut, rata-rata pemulihannya (the recovery rate) mencapai 93% atau sebanyak 75.770 orang. Ada dua kunci keberhasilan tersebut yaitu karantina wilayah yang ketat (a strict lockdown) dan penerjunan puluhan ribu dokter ke Wuhan.  Optimis Covid-19 Lekas Berhenti  Berita kedua membuat dunia optimis dalam menghadapi pandemi global Covid-19. Penyebaran pandemi tersebut di Wuhan terjadi selama 3 bulan lamanya dimana pada 31 Desember 2019 didapati kasus pneumonia yang tak dikenali sebelumnya dan hasil investigasi atas kasus tersebut baru dipublikasikan pada awal Januari 2020 dan pada akhir Maret, NHC mengumumkan sudah tidak ada kasus baru dari dalam Wuhan.  Di Indonesia, kasus pendemi Covid-19 di Indonesia baru dimulai pada 2 Maret 2020 dan kini menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Jika merujuk pada keberhasilan Pemerintah China dalam menghentikan sebaran pandemi tersebut, maka Indonesia membutuhkan waktu tiga bulan lamanya dalam menghentikan penyebaran pandemi tersebut dan memulihkan warga yang terinfeksi virus tersebut. Artinya kasus pandemi tersebut berpotensi baru berakhir sekitar akhir Mei 2020.  Dikarenakan penulis bukan ahli virologi (a virologist) ataupun ahli kesehatan publik, tentunya deskripsi tersebut sebagai bentuk optimisme pribadi sebagai seorang warga negara dimana saya meyakini Indonesia segera terbebas dari pandemi tersebut. Di tengah optimisme tersebut, ada pertanyaan kritis yaitu apakah kemampuan Indonesia dalam mencegah penyebaran dan memulihkan akibat pandemi tersebut seperti China? Terlepas apapun jawabannya, mari kita tetap optimis dan sepenuhnya mendukung seluruh kebijakan Pemerintah terkait Covid-19.  Tidak ada alasan bagi saya khususnya atau kita untuk tidak optimis. Misalnya berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Tim Peneliti P2MS (Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi) ITB (Institut Teknologi Bandung) memprediksi bahwa pada akhir Maret penyebaran Covid-19 di Indonesia akan mencapai puncak dan pada pertengahan April 2020 akan berakhir.  Prediksi tersebut didasarkan pada Model Matematika Richard’s Curve. Fakta telah membuktikan bahwa pada tahun 2003, model tersebut berhasil memprediksi awal, puncak, dan akhir pandemi SARS di Hongkong. Tidak hanya di negara tersebut, model tersebut juga diuji di berbagai negara lainnya seperti Tiongkok, Iran, Italia, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Dengan pemodelan matematika tersebut, Indonesia diprediksi bisa lebih cepat terbebas dari pandemi Covid-19. Semoga itu menjadi kenyataan –it’s a hopeful thinking.  Tidak hanya ITB saja, pakar pemodelan matematika UGM pun melakukan prediksi akhir pandemi Covid-19 di Indonesia. Mereka adalah Prof Dedi Rosadi (Guru Besar bidang Statistika) dan Heribertus Joko Kristiadi (alumni FMIPA UGM) serta terlibat juga dalam tim tersebut Dr. Fidelis I Dipenogoro (alumni PPRA Lemhanas). Dengan menggunakan PDDM (Probabilistic Data-Driven Model), para pakar UGM tersebut memprediksi pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir pada 29 Mei 2020.  Di sisi lain juga ada prediksi yang berbeda dan pesimis yang tidak didasarkan pada pemodelan matematika, mereka berpendapat bahwa sulit diprediksi kapan akhir pandemi Covid-2019 (the most unpredictable) di Indonesia. Tentunya saya secara pribadi harus mengapresiasi pendapat tersebut dan dalam konteks diskursus di ruang publik (public sphere), itu sah-sah saja dan memang idealnya ruang publik harus diisi dengan beragam diskursus publik, agar publik terkayakan dengan beragam pendapat. Ruang publik menjadi bagian penting dari peningkatan literasi warga (civic literacy).  Apapun prediksinya, sebaiknya kita semua untuk terus bersatu melawan sebaran Covid-19 dengan cara ikut serta dalam kampanye publik yaitu tetap di rumah dengan disiplin tinggi (stay at the home with high discipline) atau jaga jarak sosial ekstrim (extreme social distancing). Mari kita buktikan Indonesia segera terbebas dari pendemi Covid-19.  Berharapan Pemilihan Serentak di Akhir 2020  Optimisme Mei sebagai akhir pendemi tersebut sebenarnya tidak berlebihan dan sebagai bentuk kepercayaan publik yang tinggi (high public trust) terhadap Pemerintah. Hal ini selaras dengan Keputusan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional) No. 13.A Tahun 2020 dimana 29 Mei 2020 adalah akhir dari perpanjangan Status Keadaan Tertentu. Tentunya kebijakan tersebut diambil dengan penuh pertimbangan baik yang bersifat emipiris, ilmiah, ataupun regulatif.  Apalagi kini, sejak 31 Maret 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana tertuang dalam PP No. 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Terbitnya PP tersebut jadi energi baru bagi bangsa Indonesia. Semoga dengan kebijakan tersebut laju penyebaran pandemi tersebut dapat diperlambat dan lekas dihentikan.  Jika saja optimisme tersebut benar-benar terwujud dan merujuk satu dari tiga opsi waktu penundaan Pemilihan akibat pandemi Covid-19 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam Pemaparan Pengantar pada RDP (Rapat Dengan Pendapat) dengan Komisi II DPR RI pada 30 Maret 2020, maka opsi A dapat menjadi pilihan dalam materi Perppu. Dalam opsi tersebut, pelaksanaan pemungutan suara (voting day) Pemilihan dirancang dapat dilakukan pada Rabu, 9 Desember 2020 atau ditunda sekitar tiga bulan.  Tidak bermaksud bersikap hiperoptimis, penundaan tiga bulan tersebut bersifat realistis, karena merujuk pada rata-rata waktu pemulihan akibat pandemi Covid-19 di berbagai negara di dunia. Tidak hanya di China, tetapi juga di Iran yang kini telah mampu menyembuhkan pasien Covid-19 meningkat 3 kali lipatnya. Dalam sebuah siaran televisi pada 31 Maret 2020, Alireza Vahabzadeh, Penasihat Menteri Kesehatan Iran, menyampaikan kegembiraannya dimana Iran telah memulihkan 12.391 orang terinfeksi virus tersebut. Semoga berita ini menambah optimisme kita semua dalam mengakhiri pandemi tersebut.  Semoga pandangan pribadi ini dapat menjadi stimulator optimisme dimana Indonesia segera dapat keluar dari krisis kesehatan global tersebut dan menstimulasi Pemerintah agar segera menerbitkan Perppu dan dapat menetapkan Desember 2020 sebagai waktu pemungutan suara Pemilihan. Sebuah harapan pribadi (a personal hope) dari seorang penyelenggara Pemilu.  Andaipun harapan tersebut tidak terwujud, karena faktor situasi yang luar biasa (the extraordinary situation) dimana akhir Mei adalah bukan akhir dari pandemi Covid-19, maka Pemerintah dalam menerbitkan Perppu akan dihadapkan pada dua opsi lainnya yaitu Opsi B atau C.  Dalam Opsi B tersebut, pemungutan suara Pemilihan dirancang agar dapat dilakukan pada Rabu 17 April 2021 atau ditunda sekitar 6 bulan dan dalam Opsi C, baru pada Rabu 29 September 2021 atau ditunda setahun lamanya pemungutan suara.  Apapun keputusan para pembuat undang-undang, saya pribadi sebagai seorang penyelenggara Pemilu akan melaksanakan prinsip integritas elektoral dengan sebaik-baiknya dimana saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dituangkan dalam kebijakan KPU RI. Prinsip suksesnya penyelenggaraan Pemilihan harus jadi orientasi kerja saya.  Selanjutnya dalam konteks kebebasan berpikir dalam berdemokrasi, saya ingin mengajak publik untuk berdiskusi. Jika menjadi kenyataan dimana Opsi B atau C yang diputuskan dalam Perppu, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi materi atau isu dalam diskusi publik. Hal tersebut sebenarnya saya pribadi berkeyakinan sudah dipikirkan atau dianalisa dengan baik dan mendalam oleh para pihak terkait dengan proses penerbitan Perppu.  Untuk stimulasi diskusi publik, berikut ini saya sampaikan beberapa materi atau isu tersebut yaitu pertama, berdasarkan Pasal 201 ayat 7 & 8 UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 2024, karena pemungutan suara serentak nasional untuk Pemilihan selanjutnya pada bulan Nopember 2024. Sebuah prediksi politik pribadi, jika kepala daerah terpilih tersebut nanti bisa dilantik paling cepat Juli 2021 artinya mereka hanya akan menjabat selama 3 tahun beberapa bulan  atau kurang dari 4 tahun.  Kedua, apabila Opsi C menjadi materi Perppu, Pemerintah harus mengangkat penjabat kepala daerah untuk 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota). Lalu, apabila Opsi B yang dipilihan, maka hampir sama saja dengan Opsi C dimana dengan asumsi pengurangan jumlah penjabat kepala daerah yang diangkat sangat tidak signifikan yaitu hanya berkurang 2 orang saja untuk 2 kabupaten. Hal tersebut dengan asumsi bulan Juli adalah waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Terkait pengangkatan penjabat kepala derah tentunya telah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 74 tahun 2016.  Ketiga, dokumen dukungan bakal calon perseorangan yang telah selesai diverifikasi oleh KPU Kab/Kota/Provinsi Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 22 dan 25 Maret 2020. Akibat penundaan tersebut berpotensi dukungan tersebut berkurangan karena faktor meninggal, pindah tempat tinggal atau bekerja di luar daerah/luar negeri sehingga yang bersangkutan tidak bisa diverifikasi faktual. Selain itu dokumen dukungan tersebut terlalu lama tersimpan di kantor KPU Penyelenggara Pemilihan.  Keempat, DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang telah diterima dan disinkronisasi oleh KPU RI pada tanggal 23 Januari dan 22 Maret 2020. Jika ditunda sampai tahun depan, KPU RI harus menerima DP4 terbaru dan juga disinkronisasi kembali. Dan kelima, panita ad hoc Pemilihan (PPK dan PPS) yang sudah dibentuk berpotensi akan dinonaktifkan atau didemisionerkan. Itu jika Opsi B dan C jadi materi Perppu. KPU Penyelenggara Pemilihan harus melakukan seleksi ulang panita ad hoc tersebut.  Terlepas dari kelima isu tersebut, saya pribadi meyakini bahwa para pembuat undang-undang dan para pihak terkait memiliki pertimbangan hukum dan politik terbaik (the best political and legal judgement) untuk masa depan demokrasi dan efektivitas kepemimpinan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung Perppu yang akan diterbitkan.  Adagium hukum Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat harus jadi hukum tertinggi) yang dikemukakan oleh filosof Stoa dari Romawi bernama Marcus Tullius Cicero dalam buku De Legius atau On the Laws (buku III, bagian II, dan sub judul VIII), saya yakin akan menjadi pertimbangan utama dalam penerbitan Perppu.  Mari Berpartisipasi dalam “Perang” Melawan Covid-19  Semoga deskripsi tersebut di atas, dalam pandangan saya pribadi, dapat menjadi stimulator untuk berkembangnya semangat partisipasi warga negara untuk secara total (totally civic engagement) dalam mengakhiri pandemi Covid-19. Mari bersama Pemerintah dalam mempercepat penghentian sebaran pandemi Covid-19 dan memulihkan pasien yang terinfeksi virus tersebut.  Partisipasi tersebut juga dapat dilakukan di media sosial dengan cara mendiseminasikan atau meneruskan pesan-pesan himbauan kesehatan (health appeals) dari komunikator otoritatif atau lembaga berwenang. Tentunya itu semua bertujuan untuk mempercepat penghentian sebaran pandemi tersebut dan juga membangun ketentangan jiwa dan optimisme publik.  Jangan sekali-kali di antara kita terlibat dalam “lingkaran setan” kreasi atau diseminasi informasi hoaks dan jangan juga melakukan tindakan atau jangan terlibat dalam cyber bullying terhadap ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Covid-19. Semua itu dapat berakhir pada jeratan sanksi pidana UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), karena hoaks dan cyber bullying adalah salah satu bentuk tindak pidana dalam dunia maya. Perlakukanlah mereka sesuai protokol kesehatan yang diterbitkan Pemerintah.  Mari kita bangun situasi sosial yang kondusif terbebas dari terror informasi yang membuat masyarakat mencekam. Berkomunikasi sosial dengan etis dan humanis akhirnya harus menjadi prinsip bersosial kita baik dalam interaksi tatap muka (face-to-face interaction) ataupun dalam digital (digital interaction). Situasi krisis kesehatan ini menjadi ujian kita apakah kita dapat memahami Pancasila dengan baik atau tidak. Sebagai warga negara berPancasila, tentunya kita dapat menjadikan nilai-nilai agama dan kemanusiaan menjadi landasan sosial.  Mari kita bersama yakini “Indonesia pasti bisa bebas Covid-19!!!” Sebarkan      Whatsapp